Prabowo Gelar Konsultasi dengan MPR-DPR, Bahas Pengunduran Diri Gibran

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut membahas langkah konstitusional menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pertemuan itu merupakan bagian dari koordinasi antarlembaga negara untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden dan MPR.

"Tentu akan membahas tindak lanjut dari pengunduran diri Wakil Presiden yang tadi pagi sudah disampaikan kepada Presiden. Satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," ujar Yusril saat tiba di kompleks Istana Negara.

Yusril menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan untuk memilih wakil presiden pengganti.

Calon pengganti dipilih dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Meski demikian, Yusril menegaskan, pertemuan tersebut bukan secara khusus untuk meminta Prabowo segera mengajukan dua nama calon wakil presiden. Agenda utamanya adalah konsultasi mengenai proses dan tahapan konstitusional setelah pengunduran diri Gibran.

"Oh bukan, bukan. Ini paling merupakan satu rapat konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri Wakil Presiden," tegasnya.

Menurut Yusril, koordinasi antara Presiden dan MPR merupakan hal yang dapat dilakukan untuk memastikan proses selanjutnya berjalan sesuai ketentuan konstitusi.

"Jadi koordinasi itu boleh dilakukan antarlembaga negara, dalam hal ini Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat," pungkasnya.