Tuntutan Ganti Rugi Warga Serpong Lagoon Dibayarkan Hari Ini

SETU-PT Arfa Putra Soegama (APS), pengelola Water Treatment Plant (WTP) di Perumahan Serpong Lagoon, Kecamatan Setu mulai merealisasikan tuntutan warga terkait ganti rugi kasus muntaber pada Jumat (13/11).

 

Hal itu diungkapkan langsung Direktur PT APS, Muslimin Bora. “Bisa besok (Jumat). Besok akan dilakukan untuk pergantian kompensasi,” ujarnya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Kamis (12/11). 

 

 Muslimin menerangkan, alasan pihaknya sejauh ini belum memenuhi kompensasi lantaran masih menunggu ajuan dari warga.

 

 Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga disibukan dengan aktivitas proses peralihan distribusi air bersih dari PT APS dengan Perseroda PITS.

 

 “Ya karena kita kan menerima laporan atau biaya-biaya dari warga itu, yang kedua saya kesana kemari tanda tangan kontrak dengan PT PITS,” tuturnya.

 

 Ia menekankan, kompensasi yang akan dipenuhi oleh perusahaan yaitu meliputi perawatan rumah sakit.

 

 Pihak perusahaan, lanjutnya, juga disebut akan memberikan kompensasi berupa penggratisan biaya air selama satu bulan.

 

 "Kalau ganti rugi khusus yang kita sepakati, yang rumah sakit itu ya, untuk pengobatan pribadi, itu yang kita sepakati tadi. Kedua untuk kompensasi satu bulan gratis air,” pungkasnya.

 

 DPRD Kota Tangsel kembali menggelar RDP dengan warga perumahan Serpong Laggon, dan juga memanggil pihak PT APS selaku perusahaan yang sudah mengelola WTP di kawasan perumahan tersebut.

 

 Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis menyoroti tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang dihasilkan akibat air tercemar yang didistribusi ke warga.

 

 Rizki menyebut, hingga saat ini tuntutan kompensasi yang diminta warga tak kunjung dipenuhi oleh perusahaan.

 

.Padahal Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, telah meminta pemberian kompensasi ganti rugi harus dilakukan paling lambat tiga hari setelah audiensi pada Rabu (21/10) lalu.

 

 "Mereka seperti menghambat ganti rugi pengobatan warga yang sakit. Pak Wakil Wali Kota menginstruksikan tiga hari, tapi baru hari ini katanya mau dibayar,” ungkapnya.

 

 Rizki menegaskan, oleh karena itu pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar segera tanggung jawab dengan memenuhi tuntutan warga.(dra)