Demokrat Tak Usulkan Pengganti Gibran, AHY Serahkan Keputusan kepada Prabowo

JAKARTA – Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengusulkan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, penentuan calon pengganti sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.

Sikap tersebut disampaikan AHY menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres pada Kamis (12/11/2026).

Dalam pernyataan melalui video yang diunggah di akun Instagram resminya, Jumat (13/11/2026), AHY menjelaskan, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wapres dari dua nama yang diusulkan Presiden.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," ujar AHY.

Menurut AHY, sikap tersebut sejalan dengan konstitusi dan prinsip yang dipegang Partai Demokrat. Sebelum menyampaikan pernyataan itu, ia juga telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Konsultasi dilakukan melalui sambungan video pada Jumat pagi, saat SBY dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Selain menegaskan posisi partainya, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan sebagaimana mestinya.

Ia mengingatkan, dinamika politik terkait pergantian Wapres tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.

"Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegas AHY, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

AHY kembali menegaskan Demokrat tidak akan mengajukan kandidat dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Prabowo sesuai kewenangan konstitusional Presiden.

"Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden, sesuai kewenangan yang beliau miliki," pungkasnya.