AMSATS Dorong Pemkot Tangsel Perkuat Anggaran HIV dan TBC, Bidik Swakelola 2027

TANGERANG SELATAN – Aliansi Masyarakat Sehat Tangerang Selatan (AMSATS) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat anggaran penanggulangan HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) pada 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, terutama di tengah potensi berkurangnya dukungan pendanaan dari donor internasional.

Dorongan itu disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan konferensi pers bertajuk Mendorong Akses Penganggaran Swakelola Tipe III di Kota Tangerang Selatan, yang digelar di Kopi Tempat Kerja, Bintaro Sektor 9, Jumat (13/11/2026).

Diskusi tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pembahasan berfokus pada peningkatan komitmen anggaran, penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS), serta peluang dukungan melalui skema Swakelola Tipe III, hibah, maupun bentuk bantuan lainnya.

Ketua AMSATS, Dadang, mengatakan pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan kemandirian pembiayaan program HIV dan TBC. Terlebih, dukungan pendanaan internasional seperti Global Fund dan EpiC berpotensi berkurang secara bertahap dalam periode menuju 2030.

Menurutnya, organisasi masyarakat sipil memiliki pengalaman dan peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kelompok rentan yang membutuhkan edukasi, penjangkauan, serta pendampingan untuk mengakses layanan kesehatan.

“Penanganan HIV tidak bisa hanya bergantung pada bantuan donor. Pemerintah daerah harus mulai membangun sistem pembiayaan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas. Mereka memiliki pengalaman dan bersentuhan langsung dengan kelompok rentan sehingga perannya sangat penting dalam memastikan layanan kesehatan tetap berjalan,” ujar Dadang.

Sementara itu, Technical Officer Yayasan Bina Muda Gemilang, Iman Permana, dalam pemaparannya menekankan bahwa keberlanjutan layanan HIV dan TBC tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas pelayanan kesehatan. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil juga perlu diperkuat melalui dukungan kebijakan dan anggaran daerah.

Menurut Iman, komunitas memiliki kontribusi penting dalam menjangkau kelompok sasaran, memberikan edukasi, mendampingi pasien, hingga membantu memastikan mereka tetap menjalani pengobatan.

“Keberlanjutan layanan HIV dan TBC tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Peran organisasi masyarakat sipil dalam pendampingan, edukasi, penjangkauan, hingga memastikan pasien tetap menjalani pengobatan juga harus diperkuat melalui dukungan anggaran daerah,” ujar Iman.

Dalam evaluasi program HIV di Tangsel per 3 November 2026, AMSATS mencatat capaian skrining Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan telah mencapai 99 persen. Namun, capaian inisiasi dan retensi terapi antiretroviral (ARV) masih berada di angka 81 persen, sedangkan supresi viral load mencapai 69 persen.

 

Kedua indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mendekati target 95 persen. Selain itu, terdapat 68 layanan konseling dan tes HIV (VCT) serta 47 layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) yang tersebar di puskesmas dan rumah sakit di Tangsel.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan penanganan HIV tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan skrining, tetapi juga kesinambungan pengobatan serta pendampingan bagi orang dengan HIV.

Untuk menjawab tantangan tersebut, AMSATS mendorong pemanfaatan skema Swakelola Tipe III sebagai salah satu mekanisme kerja sama pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil. Melalui skema ini, komunitas berpeluang terlibat sebagai pelaksana kegiatan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya dalam program penjangkauan, edukasi, dan pendampingan kelompok sasaran.

Selain itu, AMSATS mendorong adanya dukungan melalui hibah maupun bentuk bantuan lainnya dengan melibatkan perangkat daerah dan lembaga terkait agar program penanggulangan HIV dan TBC dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dari sisi regulasi, AMSATS merekomendasikan percepatan pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 serta penyelesaian Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD) HIV.

AMSATS juga meminta keterbukaan informasi mengenai perencanaan program dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2027, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab serta alokasi anggaran untuk program penanggulangan HIV dan TBC.

Kebutuhan program berbasis komunitas juga diharapkan dapat diakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan. Di sisi lain, penguatan kapasitas dan tata kelola organisasi masyarakat sipil perlu dilakukan agar mampu menjadi mitra strategis pemerintah.

AMSATS berharap hasil diskusi bersama Dinkes, Dinsos, Baznas, dan pemangku kepentingan lainnya dapat ditindaklanjuti menjadi dukungan konkret dalam perencanaan serta penganggaran daerah 2027.

Kolaborasi antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga sosial, dan komunitas dinilai menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mempercepat pencapaian target Ending AIDS dan eliminasi TBC pada 2030.