Daerah Jangan Persulit Investor

TANGSEL - Sudah saatnya para gubernur, bupati dan walikota jadi tuan rumah yang baik bagi calon investor. Apalagi investor yang akan membangun industri hilir dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kita berharap, para kepala daerah menyiapkan karpet merah bagi para pemilik uang yang akan membangun pabrik pengolahan bahan tambang, pabrik pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

Ekonomi dunia tahun 2023 diperkirakan jauh lebih sulit dari tahun ini. Bahkan ada yang meramalkan, ekono­mi global akan diselimuti awan gelap.

Tanda-tanda munculnya awan gelap adalah datangnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) di banyak negara sejak tiga bulan terakhir.

Lebih menyedihkan lagi, resesi global telah menekan negara-negara miskin jadi semakin miskin. Kalau lembaga keuangan internasional tidak segera turun tangan, puluhan negara terancam jadi negara gagal.

Oleh karena itu, supaya roda perekonomian negeri ini tetap berputar, pemerintah pusat, provinsi, kabu­paten dan kota mesti putar otak untuk menggaet investor.

Perlu dicari terobosan, insentif apa yang bisa ditawarkan kepada para pemilik uang, sehingga mereka mau menanamkan modalnya.

Untuk bisa membuka lapangan kerja dalam jumlah besar, kita butuh investasi baru besar-besaran. Bukan hanya di Jawa, tetapi juga luar Jawa.

Ketika ada calon investor datang ke daerah, para bupati atau walikota, mesti menyambut dengan suka cita. Buka pintu selebar-lebarnya, percepat proses perizinan.

Tak boleh ada lagi, penjegal atau penghambat investasi. Tak boleh ada lagi, kepala daerah atau oknum pimpinan DPRD yang mempersulit pe­milik uang untuk investasi di daerah.

Tak boleh ada lagi makelar izin di daerah. Tak boleh ada lagi calo sertifikat tanah atau Hak Guna Usaha (HGU) di daerah. Sudah saatnya para kepala dae­rah memberantas praktek percaloan izin yang menghambat investasi.

Gubernur, bupati dan walikota tak perlu ragu untuk memecat oknum ke­pala dinas yang menghambat investasi.

Kita berharap, semua kantor guber­nur, bupati dan walikota bersih dari calo atau makelar izin.

Seringkali terjadi, hanya karena perizinannya berbelit-belit, plus masih adanya okum aparat pemda dan DPRD yang nakal, calon investor urung mena­namkan modalnya di daerah.

Untuk itu, supaya investor tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah, ke depan tak boleh ada lagi makelar izin dan oknum aparat pemda atau DPRD yang main-main. rm.id