Rakor Bersama BNPB, Pemprov Banten Sampaikan Berbagai Program Penanganan Terkait PMK

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyampaikan berbagai hal yang sudah dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi atensi khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi saat ini,  mendekati waktu pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha.

Capaian program itu disampaikan pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Karantina Kementerian Pertanian, Korem 064/Maulana Yusuf, Polda Banten, Kejati Banten, serta seluruh unsur Forkopimda dan Penjabat (Pj) Sekda Banten Provinsi Banten.  Rakor tersebut

diselesanggarakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (28/6/2022).  Selain itu turut hadir juga seluruh Forkompimda tingkat Kabupaten/Kota yang mengikuti secara online. 

Seusai Rakor Pj Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran pemerintah pusat ke Pemprov Banten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan PMK. Dikatakan Al Muktabar, Pemprov Banten sudah melakukan berbagai upaya yang maksimal dan terukur dalam menghadapi kondisi PMK ini sebagai  upaya  memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mendekati hari raya kurban.

“Ada tiga skema pendekatan yang selama ini sudah dilakukan dalam menyikapi perkembangan PMK di Banten, yaitu pendekatan preventif, kuratif dan promotif. Preventif adalah upaya pencegahan-pencegahan secara terukur.  Kuratif bila sudah ditemukan data yang terjangkit dilakukan pengobatan sesuai prosedur.  Dan, promotif, Pemprov Banten selalu mensosialisasikan kepada publik agar tetap tenang untuk bisa menyikapi keadaan ini dengan baik,” jelasnya.

Selanjutnya,  Al Muktabar menyampaikan, Pemprov Banten sudah menerima vaksin sebanyak 1.100 dosis.  Vaksinasi tersebut, progresnya sudah dilakukan tanggal 26-27 Juni 2022 dan disebar di hampir seluruh wilayah Provinsi Banten.

Selain itu, Pemprov Banten  sudah membentuk Satgas PMK, yang terdiri dari Forkopimda Provinsi Banten. Begitu juga pada tingkat Kabupaten/Kota,”pungkasnya.

Sementara itu Kepala BNPB Letjen ( TNI) Suharyanto dalam pemaparannya mengapresiasi langkah pencegahan dan penanggulangan PMK yang sudah dilakukan Pemprov Banten. Dikatakan Suharyanto, PMK ini sudah menyebar di 19 Provinsi di Indonesia, sehingga penangananya harus sangat serius, tegrintegrasi dan dilaksanakan seperti tahap pelaksanaan Covid-19.

“Saat ini sudah terbentuk Satgas PMK, BNPB ditunjuk sebagai kepala Satgas nasional, kemudian penanggulangannya dibawah Kementerian  Koordinator  Kemaritiman dan Investasi.  Sama seperti penanganan Covid-19,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data dan keterangan terkait populasi ternak dan seberapa jauh yang sudah terinfeksi. Setelah itu kemudian dilakukan penanganan oleh pakar-pakar yang ahli dalam bidang kesehatan hewan.

“Besok, Rabu (29/6/2022) Satgas nasional akan melakukan rapat kordinasi kembali untuk  mendalami kebijakan apa yang akan dilakukan, apakah sistem lockdown tingkat pulau, provinsi atau Kota. Terkait dengan ketersediaan vaksin, tambahnya, saat ini sudah ada 800 ribu dosis di Kementerian Pertanian dan akan diadakan lagi sesuai kebutuhan,” jelasnya.