Soal Seragam Militer Tak Boleh Impor

JAKARTA - Kementerian Pertahanan memastikan tidak akan melarang impor seragam militer. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turuti maunya Presiden Jokowi.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait seragam militer.

"Pasti. Perintah presiden tersebut sudah menjadi komitmen Menhan Prabowo, dan Menhan akan telusuri pembelanjaan-pembelanjaan yang ada,” kata Dahnil, kemarin.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Pertahanan, Muhammad Herindra. Dia bilang, pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden terkait impor perlengkapan militer.

"Saya tekankan sekali lagi kepada user di Mabes TNI, Kemenhan, angkatan, agar kita terus berpihak kepada industri dalam negeri. Saya tidak mau lagi lihat masih ada sepatu, seragam, yang harus impor,” kata Herindra, dalam Penutupan Business Matching dan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (17/3).

Menurut dia, industri dalam negeri sebenarnya mampu memproduksi kebutuhan militer. Kemenhan bahkan sudah memesan 2.500 kendaraan yang diproduksi PT Pindad.

Menurutnya, program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) adalah langkah strategis memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan impor.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan kementerian, lembaga, serta BUMN untuk menyerap produk dalam negeri, termasuk lembaga di sektor pertahanan dan keamanan yakni TNI dan Polri. Jangan sampai, untuk penyediaan perlengkapan dasar yang bisa dibuat di dalam negeri, TNI dan Polri malah melakukan impor.

“Jangan sampai ini saya minta di Kemenhan di Polri, seragam militer, kita ini bisa bikin ekspor ke semua negara eh kita malah beli dari luar, sepatu, senjata, kita bisa bikin loh,” kata Jokowi dalam acara pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, (15/3).

Menurut Jokowi, impor dilakukan untuk barang yang tidak bisa di buat di dalam negeri serta peralatan canggih yang Indonesia belum mampu membuatnya seperti pesawat tempur.

“Kalau senjata, peluru, kita ini sudah bisa (produksi), apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar,” ujarnya.

Lalu apa tanggapan DPR? Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani menilai, arahan Presiden sudah tepat. Ia berharap jajaran TNI/Polri menggunakan produk dalam negeri untuk pembelian senjata hingga seragam.

Politisi Partai Golkar itu menyebut, Indonesia punya kemampuan memproduksi peralatan seperti sepatu, peluru, seragam militer dan peralatan lain dengan kualitas baik. Bahkan, kata dia, produk-produk dalam negeri ini banyak juga yang sudah diekspor.

“Imbauan ini harus ditangkap sebagai sinyal kuat Presiden serius dan detail memastikan produk dalam negeri harus menjadi prioritas,” pungkasnya. rm.id