Waspada, Pemilih Ganda!

JAKARTA - Pemilih ganda pada Pemilu 2024 bukan isapan jempol dan potensial terjadi. Terutama, karena salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS). Dan, ini paling banyak terjadi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk mewas­padai adanya potensi pemilih ganda. Kemungkinan terjadinya pemilih ganda, kata dia, didasari hasil pengawasan pen­cocokan dan penelitian (coklit) jajaran Bawaslu daerah.

“Berdasarkan hasil pengawasan coklit melalui alat kerja A3.DP-3, dari 16.683.903 pemilih yang diuji petik, ada tren Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih masuk ke dalam daftar pemilih,” beber saat membuka kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan Coklit dan Persiapan Pengawasan Penyusunan DPS secara virtual, Jumat (24/3).

Berdasarkan angka tersebut, lanjut Lolly, tren yang paling banyak ditemukan adalah pemilih yang salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dia mendorong jajaran Baswaslu untuk memperkuat soliditas, dan memastikan untuk melakukan analisis Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sedang berjalan.

“Potensi pemilih ganda menjadi salah satu fokus pengawasan kita,” katan­ya. Sebagai informasi, proses coklit berlangsung pada 12 Februari-14 Maret 2023.

Terkait alat kerja pengawasan DPS, Lolly mengakui Bawaslu masih belum diberi akses ke dalam Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski demikian, dia akan tetap mengupayakan untuk mendapat akses Sidalih tersebut.

Akses Sidalih sangat penting untuk kinerja Bawaslu. Kami sudah bersurat ke KPU tapi sampai hari ini belum menemu­kan titik terang.

"Kalau surat kedua belum diberikan oleh KPU, kita akan menempuh upaya lain,” tegasnya.

Untuk itu, Lolly berharap seluruh jajaran Bawaslu semakin solid dan tetap menggemakan pengawasan partisipatif. Sebab, menurutnya, upaya dalam men­ingkatkan pengawasan partisipatif mulai menunjukkan tren ke arah positif.

Selain itu, Lolly juga meminta seluruh jajaran Baswaslu untuk lebih teliti dalam melakukan pengisian alat kerja. Pasalnya, kesalahan pengisian alat kerja dapat ber­dampak buruk pada kerja pengawasan karena memungkinkan terjadinya data yang tidak sinkron.

"Ke depan, saya minta untuk memas­tikan alat kerja dipahami oleh provinsi. Kalau alat kerja saja kita tidak paham, nanti kita bisa ngawur dalam memberikan data,” kata dia.

Lebih lanjut, Lolly menuturkan, per­helatan pemilu akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun ke depan. Untuk itu, dia mengingatkan seluruh komponen masyarakat untuk memfokuskan diri mengawal seluruh tahapan pemilu bisa berjalan dengan benar secara prosedur sehingga lahir proses yang baik.

"Dari proses yang baik akan lahir pemimpin yang baik pula,” ucapnya

Untuk meminimalisir terjadinya per­pecahan saat pemilu sebagai akibat ban­yaknya berita hoaks yang beredar, Lolly mengatakan, Bawaslu akan menggandeng seluruh platform media sosial (medsoa) untuk memberikan edukasi dan menya­makan standar komunitas.

Dia menyebut, pada 2019 ada 5000 lebih dugaan hoaks yang menyebar dan menimbulkan perpecahan tapi yang bisa di-take down cuma 138, sangat jauh jum­lahnya. Hal itu terjadi karena memang ada perbedaan soal cara pandang standar komunitas.

“Ini yang sedang kami dudukkan bareng-bareng,” ucapnya.

Tidak hanya itu, kata Lolly Bawaslu ju­ga siap membuka diri untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak baik Pemerintah, kementerian lembaga, pihak swasta bah­kan dengan partai politik (parpol) untuk mewujudkan prosesi pemilu yang damai dan berkualitas. rm.id