17 Ribu ASN Jadi Penghuni Awal IKN

JAKARTA - Sebanyak 17 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi penghuni awal Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kepala Otorita IKN Bam­bang Susantono, menerangkan, sebetulnya ada 60 ribu orang ASN yang akan menempati IKN pada gelombang awal tahun depan. Tapi itu dilakukan bertahap, dimulai dari 17 ribu orang yang terdiri dari 5.716 TNI dan 11.274 ASN.

“Kami sudah melakukan ka­jian mengenai penentuan jumlah ASN tersebut,” ujar Bambang di Jakarta, kemarin.
Adapun alasan jumlah 17 ribu ASN, TNI dan Polri itu dipilih karena menyesuaikan kapasitas dari kantor-kantor yang akan dibangun.

Sekaligus melaksanakan hasil keputusan rapat internal Otorita IKN dengan Presiden Jokowi.

“Kalau terlalu rendah (jumlahnya), kita lihat gedung-gedungnya nanti kosong. Kalau terlalu banyak, nanti tidak bisa melakukan optimalisasi atau efisiensi,” ungkap Bambang.

Jumlah 17 ribu dianggap jumlah yang tepat. Bambang menjelaskan, otoritas IKN tidak menentukan nama siapa saja yang pindah ke IKN.

Otorita IKN bekerja sama dengan Kementerian Pendaya­gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membuat daftar untuk ASN yang harus pindah.

“Dari list itu lalu dikonsulta­sikan ke masing-masing Ke­menterian/Lembaga yang akan pindah pada tahap pertama ini. Nantinya, secara bertahap mereka akan pindah dengan satu budaya baru,” ungkap Bambang.

Dia meyakini, para penghuni IKN yang merupakan para abdi negara akan merasakan suasana yang baru. Itulah yang akan menjadi bagian dari budaya baru.

Adapun budaya baru yang dimaksud Bambang, merupakan arahan sekaligus permintaan dari Presiden Jokowi.

“Ini permintaan Presiden bahwa budaya baru itu new working, new living, new learning. Jadi bekerja, hidup, dan belajar, katakanlah birokrasi baru yang harus diwu­judkan di IKN di masa depan,” terangnya.

Dia memastikan, mereka yang nantinya pindah di tahap awal ini sudah disiapkan fasilitas. Terutama, tempat tinggal dan area hiburan.

“Tentu saja kami sangat konsentrasi tidak hanya dise­diakan perumahannya saja. Tapi fasilitas lain seperti kesehatan, Pendidikan dan hiburan,” pa­parnya.

Fasilitas ini tidak hanya di­siapkan negara. Ada juga parti­sipasi swasta untuk membangun sarana pendukung lainnya.

Nanti kemungkinan departe­men store juga ada di sana. Ada beberapa brand di sana, sehingga mereka bisa betah di IKN,” ungkap Bambang.

Badan Otorita IKN telah memberikan Surat Izin Pra­karsa Proyek (SIPP) atau letter to proceed kepada 6 investor yang akan menggarap proyek hunian ASN.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan, dana yang dikeluarkan untuk pembangunan hunian ASN di IKN berasal dari APBN dan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Untuk yang perumahan, tar­get 17 ribu untuk ASN dari Pemerintah untuk membangun itu Rp 9,4 triliun. Ada 5 peru­sahaan yang sudah mendapat izin prinsip, 6 sebetulnya, tapi yang 1 belum bisa diekspos,” kata Dhony.

Ada beberapa perusahaan yang mulai menanamkan modal­nya, yakni PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA). Perusa­haan tersebut akan mulai mem­bangun 6 menara rumah susun senilai Rp 1,67 triliun.

Kemudian, ada Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara) dengan investasi sebesar Rp 30,8 triliun untuk membangun 60 menara rusun.

Selanjutnya, Korean Land and Development 23 unit menara rusun senilai Rp 8,65 triliun, konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk. Perusahaan ini menanamkan modal Rp 1,8 triliun untuk mengerjakan 7 tower dan PT Nindya Karya (Persero) mengucurkan investasi Rp 1,42 triliun untuk membangun 8 tower.

Sementara, satu investor lain­nya belum dapat diungkap ke publik. Namun Dhony menye­but, investor tersebut kemung­kinan merupakan konsorsium lokal dan asing.

Dia menjelaskan, akumulasi total investasi dari 6 perusahaan tersebut mencapai Rp 47 triliun.

“Ini sudah hampir Rp 50 triliun dari KPBU nilai investa­sinya untuk perumahan saja. Iya, sekitar Rp 47 triliun (dari 6 perusahaan),” tutupnya

Sebelumnya, Menteri Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul­lah Azwar Anas menyampaikan, skema pemindahan ASN sudah dibahas pada sidang kabinet.

“Untuk hunian bagi ASN ini sudah dirancang berupa beberapa apartemen,” tuturnya.

Anas menyampaikan, tower apartemen yang dibangun pada tahap awal ini berada pada ring 1 atau dekat dengan Istana Negara di Nusantara.

Seluruh konstruksi dibangun ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil, dan hunian. rm.id