Cegah Melonjaknya KLB Beragam Penyakit

JAKARTA - Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) mengalami peningkatan. Untuk mencegah anak-anak terpapar jenis penyakit tersebut, para orangtua diimbau memberikan imunisasi lengkap kepada putra dan putrinya.

Direktorat Jenderal Pence­gahan dan Pengendalian Penya­kit Kementerian Kesehatan (Ke­menkes) mencatat peningkatan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) pada 2022. Penyakit tersebut memi­liki tingkat penularan yang tinggi serta dapat menimbulkan komplikasi, bahkan kematian.

Pada 2022, terjadi 1 KLB Polio cVPDV2, 64 KLB campak (naik 64 kali lipat dibandingkan 2021), 10 KLB rubela (naik 2 kali lipat) dan 126 KLB difteri (naik 3 kali lipat). KLB ini ter­jadi akibat rendahnya cakupan imunisasi rutin di berbagai daerah selama masa pandemi.

Untuk mengantisipasi KLB PD3I, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk melengkapi imunisasi anak-anaknya.

“Imunisasi penting untuk me­lindungi anak-anak kita dari penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kematian,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretaris Daerah (Setda) DKI Widyastuti di pun­cak Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2023 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (13/5).

Widyastuti berharap, momentum Pekan Imunisasi Dunia dapat meningkatkan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat. Dijelaskannya, imunisasi bukan hanya untuk melindungi anak, namun melindungi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menerangkan, beberapa penyakit kembali muncul dan meningkat seperti difteri, campak, TBC, dan sebagainya, karena cakupan imunisasi menurun selama 2020 dan 2021 akibat pandemi.

“Saat ini, puskesmas aktif ber­mitra dengan fasilitas kesehatan di wilayahnya untuk melakukan jemput bola dan imunisasi kejar untuk anak balita (sebelum lima tahun) yang belum lengkap imu­nisasinya,” kata Ani.

Ani mengajak RT, RW, kader, tokoh masyarakat dan tokoh agama berperan aktif untuk menggenjot cakupan imunisasi.

Seksi (Kasie) Survei­lans Imunisasi Dinkes DKI Ngabila Salama menegaskan, ter­lambat melakukan imunisasi lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlebih, berdasarkan Surat Edaran (SE) Kemenkes terbaru, catch up imunisasi rutin lengkap tidak lagi hanya untuk usia 3 tahun tapi bisa untuk usia 59 bulan.

“Anak yang belum lengkap imunisasinya bisa dilengkapi sampai berusia kurang dari 5 tahun,” katanya.

Karena itu, Ngabila mengajak masyarakat untuk segera mem­bawa anaknya untuk melakukan imunisasi lengkap.

Dibeberkan Kepala Seksi Surveilans Imunisasi Haji ini, Pemerintah telah menyediakan beberapa jenis imunisasi gratis bagi bayi, anak 2 tahun, anak SD kelas 1, 2, 5, 6, wanita usia subur 15-39 tahun, ibu hamil dan calon pengantin.

Imunisasi rutin lengkap dari Pemerintah ini tidak hanya bisa didapatkan di Puskesmas dan Posyandu. Tapi juga rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan puskesmas.

Ngabila menegaskan, layanan imunisasi di dokter dan rumah sakit swasta juga gratis.

Kalaupun ada penarikan biaya hanya untuk jasa dokter, tapi obat vaksinnya gratis ya,” terang dia.

Ngabila mengingatkan masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan melakukan vaksinasi gratis. Karena jika berbayar, harganya tinggi. Sekali suntik vaksin imunisasi bisa Rp 1,2 juta. Sementara untuk menerima imunisasi lengkap, harus dilakukan 3 kali suntik. “Makanya tolong diikuti setiap fase imunisasi karena ini gratis,” ingat Ngabila.

Dia bilang, Pemerintah nggak mungkin mengeluarkan uang banyak dari APBN untuk beli vaksin kalau bukan untuk mence­gah kematian, kecacatan dan ke­matian anak. “Nanti Insya Allah di Jakarta akan segera ada vaksin rotavirus,” tandasnya.

Selain untuk menjaga diri, diterangkan Ngabila, imunisasi dibutuhkan untuk memudahkan anak mengakses layanan. Sebab, sejumlah negara sudah menerapkan imunisasi sebagai syarat untuk mendapatkan beasiswa.

“Beberapa negara sudah ada yang mewajibkan syarat meneri­ma beasiswa kuliah harus sudah dilakukan vaksinasi lengkap saat anak,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kemenkes, per 31 Januari 2023, selama 2021-2022 cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) bayi usia 0-11 bulan meningkat 14,9 persen. Rinciannya, pada 2021 sebanyak 84,5 persen dan 2022 sebanyak 99,4 persen.

Sedangkan cakupan imunisasi lanjutan bayi usia di bawah dua tahun (Baduta) meningkat dari 38,6 persen menjadi 58,9 persen pada 2021 dan menjadi 97,5 persen pada 2022.

Walaupun terjadi peningkatan capaian cakupan imunisasi secara nasional, namun belum merata di setiap level sehingga masih me­mungkinkan munculnya KLB di beberapa wilayah,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Ke­menkes, Maxi Rein Rondonuwu dalam keterangannya.

Selain itu, lanjut Maxi, KLB terjadi lantaran belum meratanya layanan imunisasi bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin. Untuk itu, akan dilakukan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN).

Maxi menyebut, KLB PD3I membuat target pencapaian eliminasi campak rubella tahun 2023 dan eradikasi polio tahun 2026 terancam tidak dapat terca­pai. Serta, penyakit PD3I lainnya berpotensi tidak terkendali.

Sebelumnya, Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran (SE) NOMOR: IM.03.02/C/976/2023 Tentang Kewaspadaan Terhadap Peningkatan Kasus Dan Keja­dian Luar Biasa (Klb) Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (Pd3I). SE ini di­tujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, Kepala Kan­tor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia, Kepala Balai Besar/Balai Teknis Kesehatan Ling­kungan dan Pengendalian Pe­nyakit se-Indonesia dan Direktur Utama/Kepala Rumah Sakit se-Indonesia.

SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan respons ke­waspadaan dini terhadap adanya peningkatan kasus dan KLB PD3I serta sebagai upaya dalam meningkatkan dukungan dan kerja sama Pemerintah Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan penanggu­langan KLB PD3I yang terpadu dan komprehensif. (RM.id)