Korupsi Menyusup Ke Segala Lini

JAKARTA - Praktek korupsi di Indonesia makin hari semakin merajalela. Pelakunya sudah masuk ke segala lini, mulai dari eksekutif, legislatif hingga ke yudikatif. Ini bukan sekedar gosip belaka, tapi fakta yang diungkap langsung Menko Polhukam, Mahfud MD. Kata Mahfud, banyak transaksi di bawah meja.

Pernyataan Mahfud itu diungkap saat menghadiri hari ulang tahun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta, kemarin. Dalam sambutannya, Mahfud mengutip data indeks persepsi korupsi (IPK) yang menyebut praktek korupsi di Indonesia terus mengalami penurunan sejak era Orde Baru. Jika awalnya ada di urutan 20, pada tahun 2021, mulai merosot ke angka 38.

“Itu membuat kita kaget, korupsinya semakin menjadi-jadi berarti,” ujar Mahfud.

Untuk membuktikan data tersebut, Mahfud kemudian menggandeng beberapa lembaga antikorupsi dalam negeri maupun internasional. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu ingin mencari tahu sektor mana saja yang menjadi sumber masalah.

Kesimpulannya, lanjut Mahfud, praktek korupsi di Indonesia sudah menyusup ke segala ini. Mulai dari lembaga legislatif di parlemen, eksekutif atau pemerintahan, hingga ke lembaga yudikatif atau pengadilan. Korupsi yang menggerogoti ketiga lembaga tersebut, diakui Mahfud, turut andil membuat IPK di Indonesia mengalami penurunan.

“Di DPR terjadi transaksi di balik meja. Mahkamah Agung (MA), pengadilan, bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi, sama. Itu temuannya,” ungkap Mahfud.

Mahfud menyebut temuan tersebut mungkin sulit terlihat secara kasat mata oleh orang Indonesia. Namun, hal itu justru terlihat jelas ketika dilakukan penelitian antara Kemenko Polhukam bersama lembaga-lembaga internasional terkait.

Dalam temuannya itu, kata Mahfud, diketahui bahwa konflik kepentingan kerap menjadi sumber masalah utama. Misalnya, ada anggota DPR yang mempunyai konsultan hukum dan menawarkan bantuannya kepada koleganya jika terjerat kasus.

“Nanti kalau ada masalah, ‘tolong dibantu ini, itu’. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai akhirnya hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, yang polisi ditangkap dan seterusnya,” tutur Mahfud.

Atas fenomena ini, Mahfud mengajak semua pihak mempertahankan semangat reformasi sebagai titik tengah antara evolusi dan revolusi. Ia pun meminta proses seleksi penerimaan pegawai kementerian/lembaga (K/L) dilakukan secara ketat.

Tidak boleh berdasarkan pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum,” pungkasnya.

Menaggapi pernyataan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mangakui apa yang disampaikan Mahfud tidak bisa disangkal. Dia bilang, dalam setiap lembaga tinggi negara selalu ada oknum yang bermain curang.

“Mau Mahkamah Agung, DPR, dan tentu saja di pemerintahan,” kata Sahroni

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, Mahfud tentunya telah bekerja keras untuk mencari penyebab korupsi di Indonesia yang terus merajalela. Bahkan data yang dipegangnya valid karena berdasarkan kajian mendalam.

Namun, Sahroni meminta Mahfud tidak membuat kegaduhan dengan membuat pernyataan yang seakan-akan menyimpulkan bahwa setiap anggota DPR itu korupsi. Ia meminta Mahfud langsung tunjuk hidung, jika menemukan anggota dewan, MA, maupun pemerintah yang melakukan korupsi.

“To the point itu lebih baik agar tidak jadi fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Tidak semua orang brengsek, ada juga yang super baik. Demikian juga semua lembaga tidak semua jelek, pasti ada yang super hebat,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suharto enggan menanggapi pernyataan Mahfud. Ketika dikonfirmasi, ia berdalih belum mengetahuinya. “Saya belum baca beritanya,” ujarnya, semalam.

Di dunia maya, informasi terbaru yang diungkap Mahfud itu mengagetkan dan bikin geram warganet. “Pantas pada bisu tuli soal pengesahan RUU perampasan aset para koruptor,” ujar @hartono1777. “Ayoo pak, tuntaskan segera sebelum lengser nanti..rakyat menanti..” ujar @mybdhart.

Namun, ada juga warganet yang mengkritik Mahfud terlalu membuat gaduh kalau tidak ada langkah konkret. Akun @antaz345 meminta Mahfud langsung melakukan tindakan tegas kepada semua oknum yang melakukan korupsi. Menurutnya hal itu lebih baik, daripada terus membuat pernyataan yang menghebohkan.

“Sebagai Menko Polhukam kok bisanya hanya mengeluh saja, bukannya ikut membenahi carut marut di dunia hukum baik secara sistemik maupun tuntutan secara hukum pidana,” cuitnya.

Adapula yang meminta DPR segera aturan untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang belakangan ini ramai dibahas, agar setiap pejabat yang punya harta tidak wajar membuktikan hasil perolehannya. “Makanya diperlukan segera,” tulis akun @ballambinlove.