Mau Masuk PPP

JAKARTA - Jalan politik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk bergabung ke PPP cukup panjang dan kebanyakan drama. Meskipun sudah muter-muter, ujung-ujungnya Sandi tetap masuk PPP. Padahal, kabar Sandi mau nyebrang ke PPP ini, sudah rame sejak dirinya dikabarkan bakal hengkang dari Gerindra.

Setelah resmi keluar dari Gerindra, eks Wagub DKI itu sempat bermanuver bakal gabung ke PKS. Kala itu, sempat muncul isu Sandi akan mengulang kesuksesan di Pilkada DKI tahun 2017 dengan menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Namun wacana itu menuai penolakan dari parpol koalisi pendukung Anies. Belakangan, PKS juga menolak Sandi untuk menjadi cawapresnya Anies. Akhirnya, Sandi kembali merapat ke PPP.

Meskipun sudah dipastikan gabung ke PPP, ternyata dramanya masih panjang. Eks anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu disebut harus menjalani ospek buat jadi kader Partai Ka’bah selama beberapa bulan.

Plt Ketum PPP Mardiono mengatakan, Sandi sudah lulus menjalani ospek di internal partainya. Rencananya, Rabu (14/6), Sandi bakal diumumkan secara resmi sebagai kader PPP.

“Nanti Insya Allah secara resmi ini akan kita lakukan penandatanganan, atas komitmen Pak Sandi berjuang bersama PPP,” kata Mardiono saat menghadiri acara Deklarasi Pemilu Ramah HAM di Komnas HAM, Jakarta, kemarin.

Setelah teken kontrak, Mardiono menyebut partainya bakal menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang rencananya berlangsung pada bulan Juni 2023, atau satu minggu setelah Sandi masuk gerbong PPP. Dalam rapat itu sejumlah agenda politik akan dibahas. Termasuk menentukan tugas dan fungsi Sandiaga Uno untuk memenangkan kontestasi Pemilu tahun 2024.

“Itu sebagai mekanisme konstitusi partai. Itu nanti menentukan Pak Sandi akan kita kasih tugas apa. Kan nggak mungkin Pak Sandi sekadar kader saja di PPP kemudian tidak dikasih tugas,” ujarnya.

Selain itu, Mardiono mengakui bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan, bakal mengusahakan Sandi untuk jadi cawapres Ganjar Pranowo.

Ya diusahakan, tapi tidak harus karena politik kan demokrasi, kalau politik harus ya namanya bukan politik. Politik adalah mengedepankan demokrasi,” ucap Mardiono.