Program Untuk Rakyat Tidak Optimal

JAKARTA - Pemerintah mengakui masih banyak kebocoran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lantaran pengawasan terhadap keuangan negara masih sangat lemah. Uang negara yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Jakarta, kemarin.

Jokowi mengeluhkan tidak optimalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Be­lanja Daerah (APBD). Kebocoran itu terus terjadi, meski dirinya ser­ing mengecek langsung anggaran di instansi pusat maupun daerah. Kondisi itu membuat target yang ditetapkan Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak mudah.

“Kita lemah dalam pengawasan keuangan negara. Dipelototi, kita tu­run, itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak,” ujar Jokowi.

Karena itu, eks Wali Kota Solo itu meminta BPKP melakukan pengecekan lebih mendalam pada program dan anggaran di instansi Pemerintah. Semua data dan temuan menyimpang jangan sampai ditutup-tutupi.

“Saya minta pengawasan itu orientasi bukan prosedurnya, tapi orientasinya hasil itu apa. Banyak APBN dan APBD kita yang berpotensi tidak optimal,” pinta Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan, banyak penggunaan APBN ataupun APBD yang tidak tepat sasaran. Misalnya, ada ang­garan stunting di APBD salah satu daerah. Anggarannya Rp 10 miliar untuk penanganan stunting. Tapi, yang digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp 2 miliar.

Kapan stunting mau selesai kalau caranya seperti ini,” tegas Jokowi.

Mestinya, kata Jokowi, dari anggaran stunting yang menca­pai Rp 10 miliar itu, 80 persennya dialokasikan untuk membeli te­lur, ikan, daging, sayur-sayuran, dan makanan bergizi lainnya bagi anak yang stunting.

Selain itu, Jokowi mengungkap­kan, tidak optimalnya pengang­garan Pemerintah juga terjadi pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Di salah satu APBD daerah, dia menemukan ada pengang­garan pengembangan UMKM senilai Rp 2,5 miliar. Namun, mayoritas anggarannya diguna­kan untuk honor karyawan dan perjalanan dinas.

Dari total anggaran itu, kata Jokowi, Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan per­jalanan dinas. Sedangkan anggaran yang tersisa Rp 600 juta, masih banyak sekali penggunaannya, yang menurut Jokowi, tidak efektif.

Contoh lainnya, Jokowi mem­beberkan ada pembangunan balai penyuluhan pertanian dianggar­kan Rp 1 miliar. Namun, dari ang­garan sebesar itu setelah dicek 80 persennya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas lagi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani me­nyatakan, APBN merupakan instrumen negara untuk hadir kepada masyarakat. APBN pri­oritasnya untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga belanja terbe­sar APBN 2023 untuk pendidi­kan dan kesehatan.

APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer Ke Daerah (TKD) guna memajukan perekonomian daerah.

Selain itu, untuk mendukung UMKM, dukungan dana dari TKD juga diberikan oleh Pemerintah. Antara lain, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM) kepada daerah.