Berfungsi Mengingatkan

JAKARTA -  Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang sudah mendukung dan mengawal pemerintahannya sejak awal. Kata dia, relawan tak hanya berfungsi untuk memberikan dukungan saat pemilu, tapi juga memberikan masukan dan saran saat pemerintahan berjalan. Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sebagai manusia biasa kadang khilaf. Karena itu perlu diingatkan. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri tasyakuran 11 tahun Komunitas Galang Kemajuan dan Keberlanjutan Center (GK Center), di Balai Sarwono, Jakarta Selatan, kemarin. GK Center adalah kelompok relawan yang dikomandoi oleh Kelik Wirawan. Kelompok ini sudah memberikan dukungan kepada Jokowi sejak menjabat Gubernur DKI Jakarta. 

Jokowi tiba lokasi sekitar pukul 3.40 sore dengan setelan khasnya kemeja lengan panjang warna putih yang digulung sesiku, dengan pin presiden tersemat di dada kirinya. Setiba di lokasi, ratusan relawan yang sudah datang sejak siang langsung bersorak dan meneriakkan yel-yel "Jokowi". Mantan gubernur DKI Jakarta itu lalu menyalami relawan yang berdiri di baris depan.

Jokowi mengawali pidatonya dengan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GK Center yang sudah mengawalnya sejak saat masih gubernur DKI sampai sekarang. Kata dia, GK Center tak hanya memberikan dukungan, tapi juga selalu memberikan masukan atau kritik 

kepadanya dalam hal kebijakan dan masukan-masukan mengenai apa yang terjadi di masyarakat. 

Menurut Jokowi, inilah pentingnya relawan. Relawan tak hanya hadir dan memberikan dukungan saat pilkada, pilgub, atau pilpres. "Namun, dalam perjalannya itu juga harus diingatkan. Karena saya juga sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan kadang juga khilaf," ungkapnya. 

Nah, Jokowi merasa GK Center rajin memberikan masukan. Kadang lewat tulisan kadang lewat bisikan Ketua GK Center Kelik Wirawan. "Pak yang kemarin itu keliru Pak bisa dikembalikan lagi ke yang benar, Pak ini ada yang salah Pak di bawah ini terjadi penolakan Pak, bisa dibetulkan melalui itu. Itu yang saya rasakan dari dukungan GK Center," paparnya. 

Setelah itu, Jokowi lalu bicara soal bagaimana menghadapi tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Kata dia, setelah pandemi berlalu, kondisi Indonesia baik-baik saja atau normal-normal saja. Karena kondisi Indonesia memang baik dan tidak terjadi apa-apa. Pertumbuhan ekonomi berada di 5 persen, dan inflasi terjaga di kisaran 4 persen. 

Namun, kata Jokowi, berbagai negara di belahan dunia lain sedang mengalami krisis. Harga pangan naik dan mengalami  krisis energi. Ditambah dengan krisis keuangan dan inflasi tinggi. Karena itu, kata Jokowi, Indonesia patut bersyukur. "Jangan sampai kita tidak mensyukuri keadaan yang normal," ucapnya. 

Ke depan, lanjut Jokowi, tantangannya makin sulit. Kepemimpinan ke depan tidak semakin mudah karena kondisi global dalam keadaan tidak normal. Perang Ukraina tidak mungkin selesai besok, bulan depan, atau tahun ini. Belum lagi krisis keuangan. 

Jokowi lalu bercerita saat menghadiri G7 di Hiroshima, Jepang. Saat itu, IMF memberikan info bahwa ada 96 negara yang menjadi pasiennya IMF. Sekali lagi, Jokowi mengingatkan, tentang jangan sampai keliru dalam memilih pemimpin. 

Teliti betul, teliti betul, teliti betul (dalam memilih pemimpin). Sekali lagi saya sampaikan, keadaan global dalam 5 tahun yang akan datang 10 tahun yang akan datang bukan keadaan yang gampang. Jangan sampai keadaan yang normal karena kekeliruan kita memilih pemimpin jadi keadaannya tidak normal," sambungnya.

Menurut Jokowi, masyarakat harus teliti dalam memilih. Tidak hanya di pilpres, tetapi juga teliti dalam memilih gubernur, wali kota, dan bupati.

"Ada pilihan legilslatif, pemilihan gubernur, ada pemilihan wali kota, ada pemilihan bupati, banyak sekali," ujarnya.

"Saya titipnya itu kepemimpinan itu dalam artian semuanya tadi. Teliti, dilihat, supaya kepemimpinan provinsi, kabupaten/kota, yang betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Harian dan Sekjen GK Center Diddy Budiono mengatakan, pihaknya akan ikut cawe-cawe bersama Jokowi untuk  memberikan dukungan kepada capres-cawapres  di Pilpres 2024. Kata dia, sudah sejak tahun lalu pihaknya menggelar disukai dan membahas terkait siapa capres yang akan didukung. Namun demikian sampai saat ini Jokowi dalam berbagai kesempatan menyarankan untuk tidak buru-buru, tidak grusa grusu dan sabar untuk mengumumkan pernyataan dukungan. 

"Konstelasi sosial politik selama ini masih sangat dinamis, koalisi para parpol serta siapa calon pasangan yang pasti, masih terus bergeliat dan masih berlangsung membuat kita merasa bahwa himbauan Pak Jokowi adalah bijaksana untuk sabar sebentar menantikan saat yang tepat untuk menyatakan dukungan secara terbuka," kata Diddy.

Diddy menyadari, capres-cawapres hanya bisa dicalonkan oleh parpol atau koalisi parpol. Namun demikian, pihaknya terus mendengarkan dan menyerap aspirasi, preferensi dan minat serta sikap dari sebagian besar sahabat GK Center. "Pada saatnya nanti, berbagai aspirasi ini akan kami sampaikan di saat yang tepat," tuntasnya. 

Lalu ke capres mana relawan Jokowi akan memberikan dukungan? Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, sampai saat ini masih sulit menebak. Memang kata dia, Jokowi dalam beberapa kesempatan seperti memberikan dukungan kepada capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Namun, dinamika yang terjadi saat ini sepertinya dukungan itu belum bulat. 

Salah satu dinamika yang muncul itu adalah belum menyatunya dukungan relawan kepada Ganjar. Menurut dia, salah satu persoalannya tampak dari cuitan politisi PSI Ade Armando yang mempertanyakan kebenaran adanya kontrak politik Ganjar dengan PDIP, terkait penentuan menteri-menteri di dalam kabinet apabila terpilih sebagai presiden. 

Menurut Yunarto, persoalannya ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, secara positif ini bisa dilihat sebagai bentuk rasa sayang dari relawan yang punya tafsir berbeda menerjemahkan petugas partai dengan PDIP. 

"Sehingga mereka perlu ada penegasan yang kemudian bisa menerjemahkan bahwa petugas partai itu tidak kemudian mengkooptasi hak-hak yang dimiliki presiden ketika bekerja," kata Yunarto. 

Kedua, bila dilihat secara kritis, peristiwa ini menunjukkan adanya komunikasi yang belum ideal antara sesama pendukung Ganjar di Pilpres 2024 mendatang.