TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Antisipasi Bencana Akibat Kemarau

Pemda Kudu Bentuk Satuan Tugas Khusus

Oleh: Farhan
Senin, 19 Juni 2023 | 09:41 WIB
Kepala Badan Nasional Pen­anggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Foto:  Ist
Kepala Badan Nasional Pen­anggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Foto: Ist

JAKARTA - Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi menghadapi musim kemarau panjang mulai bulan depan. Sekarang saja, gejalanya sudah dirasakan. Sebab itu, potensi bencana akibat kemarau kudu diantisipasi.

Kepala Badan Nasional Pen­anggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meng­ingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk sudah menyiap­kan antisipatif dalam mengha­dapi potensi bencana di musim kemarau.

Menurutnya, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mewaspadai dampak El-Nino yang dapat memicu terjadinya karhutla serta kekeringan.

“Seluruh Pemda perlu melaku­kan apel kesiapsiagaan serta membentuk Satgas khusus. Ini untuk mengantisipasi dampak yang dapat memicu karhutla ser­ta kekeringan,” ujar Suharyanto dalam keterangan pers, kemarin.

El-Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.

Badan Meteorologi Klima­tologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, musim ke­marau yang sudah dirasakan di beberapa wilayah Indonesia akan berlangsung lebih panjang dari tahun sebelumnya lantaran dipicu El-Nin

Kemarau datang diperkirakan sekitar Juli 2023. Namun, saat ini sudah terasa di berbagai daerah. Meski Pulau Jawa masih sering diguyur hujan.

Dia menegaskan, potensi ben­cana karhutla sebagai dampak dari El-Nino menjadi atensi langsung Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, penanganannya tidak boleh lengah.

Dia mendorong satgas penanganan karhutla terus me­mantau perkembangan cuaca, titik-titik panas atau hot spot, tinggi muka air gambut dan faktor lain yang dapat memicu terjadinya karhutla.

Peringatan dini terkait be­berapa faktor tersebut dapat dipantau melalui situs BMKG, Badan Riset dan Inovasi Na­sional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke­hutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Suharyanto juga meminta se­luruh kebutuhan terkait penanga­nan karhutla dapat diidentifikasi.

Mulai dari kesiapan personel, ketersediaan peralatan, logistik untuk pemadaman darat maupun udara. Apabila perlu, segala ke­butuhan tersebut dapat diusulkan kepada Pemerintah Pusat.

Saya juga mengajak seluruh pihak yang termasuk dalam unsur pentahelix, yakni Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media, dapat ber­sinergi secara efektif dan efisien dalam penanganan karhutla,” tuturnya.

Dia juga menekankan kepada seluruh unsur TNI dan Polri agar dapat melakukan penegakan hu­kum dan keamanan. Khususnya, bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, pembalakan liar dan sejenisnya.

Terpisah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, bencana yang kerap terjadi di musim kemarau adalah keba­karan hutan dan lahan (karhutla) di kawasan hutan.

“Kepada Pemerintah Dae­rah (Pemda) agar serius dalam penanggulangan bencana keba­karan hutan dan lahan. Dalam hal ini pelibatan masyarakat mutlak dibutuhkan,” kata Safrizal.

Dia mengatakan, kejadian karhutla yang melanda wilayah Bur Telege, Takengon, Kabu­paten Aceh Tengah, baru-baru ini menjadi pelajaran.

Area yang terbakar diper­kirakan mencapai 15 hektare. Padahal musim kemarau belum masuk secara penuh. Namun, karhutla sudah terjadi.

Dia bilang, penanganan dam­pak kemarau panjang ini ha­rus terkoordinasi dengan baik. Antar-kelompok masyarakat yang ingin membantu serta petugas dari Pemerintah Daerah.

“Keterlibatan masyarakat su­dah ada, wadahnya telah diben­tuk dalam Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar),” bebernya.

Kemudian, tugas Pemerintah Daerah untuk segera mem­fasilitasi pembentukan Redkar. Mengingat penanganan karhutla ini tidak ringan maka diperlukan segenap kekuatan bersama.

“Mulai rakyat yang bahu membahu dengan personel Dam­kar, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), TNI/Polri dan seluruh pihak terkait, maka ancaman bencana kar­hutla dapat dicegah dan ditekan risikonya seminimal mungkin,” paparnya.

Adapun kebakaran di wilayah Bur Telege, Takengon, ini me­landa di hutan sekitar desa-desa Kecamatan Lut Tawar sejak Senin, 12 Juni 2023.

Meski penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, namun dugaan sementara mengarah pada cuaca kering akibat datang­nya musim kemarau.

Hal ini berbanding lurus dengan prediksi Pemerintah terhadap potensi meningkatnya karhutla tahun ini akibat fenomena El Nino.

“Untuk kejadian karhutla di Kota Wisata Takengon menjadi sinyal kuat bagi semua pihak bahwa ancaman karhutla saat ke­marau tidak main-main. Untuk itu, seluruh pihak harus berada dalam kesiapsiagaan penuh,” imbaunya.

Safrizal menyebutkan, saat ini Badan personel Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah dan Satuan Pemadam Kebakaran serta personel Polri dikerahkan untuk menanggu­langi kebakaran tersebut.

Menurut Safrizal, respons pertama terhadap penanggulangan bencana karhutla men­jadi sangat penting untuk mencegah meluasnya keba­karan. Respon cepat juga untuk memperkecil dampak yang mungkin timbul.

“Kami mengimbau seluruh jajaran harus berkolaborasi, sehingga dapat melipatganda­kan personel dan kekuatan,” tuturnya.

Foto : Ist
Pos Sebelumnya:
Disodorkan PAN
Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo