Soal Cawapres Ganjar

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut-sebut tidak akan menggandeng calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan NahdlatulUlama (NU), sebagai pendamping Capres Ganjar Pranowo

Tidak ada jaminan tokoh dari ormas Islam terbesar di Indonesia itu bisa membantu kemenangan pada Pilpres 2024. Oleh karena itu, koalisi yang­digagas PDI Perjuangan masih terbuka mencari duet lain.

Menanggapi itu, Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby yakin, Mega akan memutuskan berdasar sejarah panjang yang pernah dialami.

“Saya kurang setuju dengan analisa itu. Ibu Mega itu, sebagai pemegang mandat utama kepu­tusan strategis, selalu memakai referensi sejarah dalam memu­tuskan keputusan penting,”kata Adjie kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup) kemarin.

Dikatakan, kedekatan Megawati dan PDI Perjuangan ber­sama Nahdatul Ulama, sudah terukir dalam sejarah panjang. Dari mulai zaman Gus Dur, hingga saat ini. Terbukti dalam setiap Pilpres, Megawati selalu menggandeng tokoh NU.

Pak Hamzah Haz, Kiai Hasyim Muzadi, Jusuf Kalla, kemudian Kiai Ma’ruf Amin. Kanselalu menggandeng NU. Memang pernah kalah satu kali, saat Bu Megawati berduet dengan Kiai Hasyim Muzadi,” tuturnya.

Selain itu, dari dulu hingga saat ini, sesuai hasil survei LSI Denny JA, NU menjadi faktor kemenangan secara elektoral. Sehingga, terlalu berisiko jika Megawati tidak mengambil to­koh NU yang secara organisasi punya massa besar.

“Jawa luar Jawa bukan yang utama. Kebutuhan elektoral saat ini, ya suara Islam moderat yang terepresentasi di nahdliyin. Ini kantong suara besar, khususnya di Jawa Timur. Kalau tidak ambil sosok yang bukan perwakilan kelompok suara ini, ya bisa kalah,” warning Adjie.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH. Suleman Tanjung menyebut, PBNU tak mempermasalahkan jika tak ada skema kader NU masuk dalam bursa Pilpres 2024.

“Memang secara lembaga, PBNU sesuai arahan dan kepu­tusan Ketua Umum, Gus Yahya Cholil Staquf, komitmen secara lembaga tak akan terlibat politik pragmatis dan praktis,” kata Suleman kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), kemarin.

Sehingga, PBNU secara institusi tak akan pernah berhubungandan mencampuri soal koalisi partai dan Pilpres. Bahkan, bentuk keseriusan komit­men tidak berpolitik praktis, PBNU baru saja rapat gabungan untuk memecat salah satu ketua cabang yang memberi reko­mendasi bacaleg kepada salah satu partai.

“Bahwa ada kader NU, dilirik, baik Pak Erick, Pak Mahfud,Bu Khofifah, atau yang lain. Itu kan personal. Memang dari dulu, pengkaderan NU mencetak pemimpinnya kan bagus. Jadi wajar kalau banyak yang berminat. Kalau tidak ma­suk skema yang tidak apa-apa. Itu urusan personal kader NU, bukan kami sebagai lembaga,” paparnya