Indonesia Dapat Jatah Haji 221.000 Orang

JAKARTA - Kuota haji Indonesia untuk tahun 2024 tetap tidak berubah atau sebesar 221.000 orang. Bila mengacu pada tahun ini, maka kuota tersebut masih bisa bertambah lagi. Namun, sebelum ada penambahan kuota, Kementerian Agama harus mampu meyakinkan bahwa pelaksanaan Ibadah Haji 2024 tidak carut-marut seperti sekarang. Jangan sampai nambah kuota, malah menambah derita bagi para jemaah.

Informasi soal kuota haji ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut, kemarin. Kabar ini diketahui Gus Yaqut setelah menerima surat dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

"Tahun depan, kuota haji Indonesia berjumlah 221 ribu jemaah," terang Gus Yaqut, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Dengan jumlah tersebut, kuota haji tahun 2024 tidak bertambah. Pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Rinciannya, 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

Namun menjelang pelaksaan Ibadah Haji, Pemerintah Arab Saudi justru memberikan kuota tambahan sebanyak 8.000 orang. Sehingga total kuota haji di tahun 2023 mencapai 229.000 jemaah.

Selain soal kuota, Gus Yaqut juga menegaskan pihaknya akan melakukan investasi soal Pelaksanaan Ibadah Haji 2023. Investasi ini dilakukan tim dari Kemenag Indonesia dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Menurut Gus Yaqut, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Taufik F Al Rabiah mengakui pelayanan haji kepada jemaah asal Indonesia masih banyak kekurangan. Bahkan, kata dia, Menteri Taufik secara khusus menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa jemaah asal Indonesia selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

"Insya Allah ini kejadian yang terakhir kalinya. Begitu komitmen pemerintah Saudi," ungkap Gus Yaqut.

Untuk diketahui, pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini mendapat banyak sorotan. Tim Pengawas Haji DPR menemukan setidaknya lima catatan dalam pelaksanaan Ibadah Haji 2023.

Pertama, soal kapasitas tenda selama jemaah berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Banyak jemaah yang tidak tertampung di tenda saat berada di Mina. Manajemen kedatangan jemaah pun amburadul dan acak-acakan. Akibatnya banyak jemaah rebutan tenda.

Kedua, manajemen distribusi makanan yang acak-acakan. Makanan datang terlambat, bahkan tidak datang sama sekali saat jemaah berada di Mina. Akibatnya, banyak jemaah kelaparan dan keletihan.

Ketiga, kapasitas kamar mandi tidak memadai. Kapasitas kamar mandi tidak sebanding dengan jumlah jemaah. Akibatnya antrean jemaah mengular panjang. Selain itu, banyak kamar mandi yang airnya mampet dan drainase yang tidak beres.

Di Mina, jemaah haji Indonesia juga mengalami ketidaknyamanan karena makanan sering datang terlambat. Sistem drainase sejumlah toilet dan kamar mandi pun bermasalah.

Keempat, soal akomodasi atau transportasi jemaah haji yang tidak terkelola dengan baik. Banyak jemaah di Muzdalifah telantar. Insiden yang paling menjadi sorotan adalah terlambatnya evakuasi jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah.

Jemaah harusnya sudah meninggalkan Muzdalifah pada jam 08.00 pagi. Namun bus terlambat menjemput. Sehingga jemaah  baru selesai dipindahkan dari Muzdalifah lepas tengah hari. Tim Pengawas juga menyebut tidak ada persiapan mitigasi pergerakan jemaah.

Terakhir, beberapa fasilitas untuk jemaah lanjut usia. Keberadaan sarana lansia seperti kursi roda, mobil golf sangat minim.

Namun, Kementerian Agama tidak mau disalahkan sendiri soal banyaknya insiden yang terjadi. Gus Yaqut menyalahkan Mashariq dari Saudi. Mashariq adalah penyedia layanan ibadah haji dari Saudi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dan Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah. Karena Pemerintah Saudi yang menawarkan mashariq ini kepada Kemenag.

"Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang keberadaan mashariq atau penyedia layanan dari pihak Arab Saudi," kata Ace, kemarin.

Ace mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi total terkait pelaksanaan haji pada tahun ini. Kata dia, layanan haji Saudi tidak memenuhi komitmen selama jemaah berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Manajemen penyediaan tenda, kamar mandi, transportasi, semuanya amburadul dan acak-acakan.

"Setelah musim haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," ujarnya.

Anggota Tim Pengawas Haji DPR Hamid Noor Yasin menyampaikan hal senada. Kata dia, banyak jemaah haji yang telantar dan tersiksa saat melaksanakan haji tahun ini. Terutama saat jemaah berada di Armuzna. Tenda-tenda penuh.

Akibatnya sebagian jemaah tidur di luar tenda. Sementara kondisi cuaca sangat panas, yakni di atas 42 derajat celcius. Para jemaah juga mengalami kekurangan minum, kekurangan makanan, minuman, kebutuhan air untuk MCK.

Di Muzdalifah, jemaah menumpuk tidak bisa diangkut hingga 10 jam lebih dalam kondisi panas di atas 40 derajat celcius. Sehingga banyak yang dehidrasi dan pingsan. Penyelenggaraan haji 2023 ini betul-betul harus dievaluasi secara menyeluruh pada seluruh lini.

Namun, Hamid tetap mendukung bila Kementerian Agama mau memperjuangkan lagi soal penambahan kuota demi mengurangi panjangnya antrean daftar tunggu calon jemaah haji indonesia.

Terpenting, lanjut dia, Kemenag harus fokus perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung, infrastruktur, serta fasilitas haji yang memadai. Terutama fasilitas saat berada di Armuzna. Poin-poin penting itu agar peristiwa penumpukan jemaah, kekurangan tempat tenda, kekurangan makanana dan minuman tidak terjadi lagi. "Jangan sampai penambahan kuota kemudian jadi menambah derita jemaah," warning Hamid.

Di tempat terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menilai pelayanan haji 2023 masih banyak kekurangan. Menurut dia, adanya penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah yang diberikan dalam waktu yang sangat sempit itu, ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan.

Ketua DPP PDIP itu mengatakan, kekurangan bukan hanya dari pemerintah Indonesia, tapi juga Pemerintah Saudi. Karena itu, Puan meminta masalah-masalah yang ada untuk dijadikan bahan evaluasi bersama.

"Kondisi di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan," kata Puan, di Mekah, kemarin.