Ide Munaslub Meredup

JAKARTA - Wacana Munaslub Partai Golkar yang berhembus pada pertengahan pekan lalu, perlahan meredup. Sampai akhir pekan kemarin, tak ada satu pun pengurus Golkar yang menyambut usulan tersebut. Semua kompak mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto. Menggoyang Beringin memang tidak mudah. 

Sejak pertengahan pekan lalu, satu per satu pengurus teras Partai Golkar muncul memberikan klarifikasi soal wacana Munaslub. Teranyar, klarifikasi disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir. Kata dia, sampai sekarang, tak ada satu pun pengurus Golkar di pusat maupun di daerah yang menginginkan Munaslub. 

Kata dia, Munaslub memang bukan hal yang tabu. Namun, dalam semua organisasi ada peraturan yang harus diikuti oleh semua anggotanya. 

Anggota DPR ini menyebut jika kader ingin Munaslub, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, usulan Munaslub harus disetujui seluruh pengurus DPP Golkar. "Sampai sekarang tidak ada satupun pengurus DPP Golkar yang ingin bersuara ingin Munaslub, tidak ada satu pun ampai saat ini," kata Adies usai pelantikan empat organisasi jajaran DPD Ormas MKGR Jatim di Surabaya, kemarin. 

Syarat kedua, lanjut dia, Munaslub diusulkan oleh 2/3 dari suara DPD Golkar di tingkat provinsi. "Jangankan 2/3, saat ini seluruhnya mendukung kebijakan Partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto," ungkapnya.

Sampai saat ini tidak ada yang mendukung Munaslub dan tidak ada juga pintu masuk untuk menggelar Munaslub. Karena itu, lanjut dia, isu Munaslub hanya riak-riak dan gonjang-ganjing tidak jelas. Sampai saat ini seluruh pengurus Golkar solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.

"Jadi lebih baik kita ngomong ide, gagasan kerja untuk menambah suara Golkar, daripada kita mengkhayal omongan yang tidak masuk akal," cetusnya.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono meminta, isu Munaslub Golkar dihentikan. Pasalnya, Dewan Pakar Golkar sama sekali tidak menyinggung isu Munaslub dalam tiga poin rekomendasi kepada DPP Golkar beberapa waktu lalu.

"Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub," ujar Agung.

Agung juga menegaskan, dirinya menolak adanya pelaksanaan Munaslub. Ia mengatakan, rekomendasi Dewan Pakar kepada pengurus pusat Golkar adalah untuk menguatkan semangat kader partai di seluruh Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto ikut menanggapi wacana Munaslub. Menko Perekonomian ini menegaskan, tak ada rencana dari partainya untuk menggelar Munaslub. "Tidak ada, dan tidak akan ada," kata Airlangga. 

Menurut Airlangga, jika ada pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum sebaiknya tunggu pada Musyawarah Nasional atau Munas 2024. "Silakan maju di Munas kalau berminat jadi ketua umum," ucapnya. 

Airlangga mengatakan, partainya saat ini  sedang dalam pembicaraan dengan partai lain untuk mendeklarasikan Capres pada Pemilu 2024. Dia meminta, kepada setiap pihak agar tidak mendesak Golkar untuk buru-buru menentukan arah dan sikap politik pada Pemilu 2024.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo meminta, Ketua Dewan Etik memproses dugaan pelanggaran kader yang mengembuskan wacana Munaslub. Menurutnya, ada dugaan kader senior tidak menjalankan dan mengamankan keputusan tertinggi Munas 2019.

"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut,” kata Firman kepada wartawan, kemarin. 

Firman mengingatkan, ada konsekuensi atas pelanggaran kader akibat tidak mengamankan dan menjalankan keputusan partai. Firman yang juga Wakil Ketua Soksi ini mengatakan, Munas 2019 telah memberikan mandat penuh kepada Airlangga, untuk menentukan sikap politik dan membuat keputusan terbaik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan Munas 2019 itu diperkuat dengan hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Menurut Firman, seluruh kader Golkar seharusnya mengawal dan mengamankan keputusan itu. Yakni, berpegang teguh pada keputusan bahwa Airlangga adalah Capres dari Partai Golkar. Karena itu, Firman mengaku, heran jika ada pihak yang mengklaim sebagai kader senior Golkar tidak memahami aturan dan mekanisme organisasi. 

Pengamat Politik, Ikhwanul Maarif mengatakan, wacana Munaslub merupakan isu receh. Kata dia, saat ini beringin sangat solid. Tak mungkin goyang hanya dengan isu receh tersebut. "Tak mudah menggoyang beringin," kata Ikhwanul, kemarin. 

Menurut Ikhwanul, dalam tradisi dan aturan lazimnya partai politik, Munaslub hanya dapat berlangsung jika ada suatu permasalahan yang prinsipal dan fundamental. Sebab, Golkar saat ini memiliki nilai tawar yang cukup tinggi sebagai partai politik yang menentukan poros koalisi Pilpres 2024.

Menurut dia, posisi Airlangga memiliki prospek yang kuat sebagai Cawapres atau bahkan maju sebagai Capres untuk membentuk poros koalisi keempat. 

Sebelumnya, usulan Munaslub disuarakan sejumlah senior Golkar dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7). Mereka yang hadir diantaranya Wakil Ketua Umum Depinas Soksi Lawrence Siburian, anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam.