Menuju Negara Berpendapatan Tinggi

JAKARTA - Tren penurunan tingkat kemiskinan yang sempat menyentuh angka dua digit akibat krisis pandemi Covid-19, sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS), terus berlanjut. Dari semula 9,57 persen pada September 2022, menjadi 9,36 persen pada Maret 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, angka ini telah lebih rendah dibanding angka prapandemi per Maret 2019 yang tercatat 9,41 persen. Meski masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019, yang dibukukan dengan 9,22 persen.

Ini adalah bukti terjaganya resiliensi perekonomian nasional.

Total penduduk miskin pada Maret 2023 berjumlah 25,90 juta orang. Turun 0,46 juta orang dibanding September 2022.

Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023, ada 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan.

Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

“Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini, sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali,” ujar Kepala BKF dalam keterangan resminya, Selasa (18/6).

Tren penurunan kemiskinan tersebut, sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah, untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang.

Dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan akan menjadi pijakan untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, sebelum tahun 2045,” tegas Kepala BKF.

Dia pun menekankan komitmen pemerintah, untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi. Sehingga, dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan, hingga di bawah level prapandemi.

Kepala BKF juga memaparkan, penyaluran bansos Triwulan I-2023 efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH), yang mencapai 89,3 persen. Sementara Kartu Sembako mencapai 86,5 persen.

Pada Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras, dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan. Serta menjaga stabilitas harga pangan.

Surplus Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Indonesia di bulan Juni 2023 mencatatkan surplus sebesar 3,45 miliar dolar AS, dengan total ekspor 20,61 miliar dolar AS dan impor 17,15 miliar dolar AS.

Dengan demikian, total surplus perdagangan Indonesia secara kumulatif sejak Januari hingga Juni 2023 mencapai 19,93 miliar dolar AS.

Ini menunjukkan, surplus neraca perdagangan Indonesia telah terjadi selama 38 bulan berturut-turut.

"Kinerja neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus, menunjukkan posisi keseimbangan eksternal Indonesia yang tetap kuat di tengah tren pelemahan pertumbuhan global. Termasuk, moderasi harga komoditas," beber Kepala BKF.

"Perkembangan kinerja ekonomi global yang menunjukkan tren pelemahan, serta harga komoditas yang masih fluktuatif ini, akan terus kami pantau. Agar dampaknya terhadap laju ekspor dapat terus dimitigasi,” pungkasnya.