Gabungnya PKB Dinilai Kurang Elok

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai rawan mengikuti jejak Partai Demokrat keluar dari koalisi. Tanda-tandanya, tak ada perwakilan PKS yang hadir saat deklarasi Amin di Surabaya, kemarin.

Saat acara DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut menggelar acara relawan PKS Menyapa Bersama Anies Baswedan di Lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang Sumut, kemarin, juga dalam sambutannya, baik PKS maupun Anies sama sekali tak menyebut nama Cak Imin. Foto Cak Imin juga sama sekali tak terlihat.

"(Tidak ada foto) karena ini PKS ada Majelis Syura, AD/ART. Satu, dua hari ini selesai, semua akan mudah. Kita hargai aturan main perundang-undangan partai masing-masing,” kata Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar AL-Habsyi.

Sebelumnya, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, mengatakan Anies Baswedan memang telah resmi diusung jadi capres oleh PKS. Namun, terkait penunju­kan Cak Imin sebagai cawapres PKS masih akan mendiskusi­kan.

“Adapun rekomendasi nama Bapak Muhaimin sebagai cawa­pres akan diusulkan, dibahas pada musyawarah Majelis Syuro PKS," kata Syaikhu di DPP PKS, Jakarta, Sabtu (2/9).

Elite PKS juga menyesalkan cara PKB dan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar yang masuk di barisan KPP tidak berjalan mulus sehingga menimbulkan gesekan di internal koalisi.

Sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami guncangan apa-apa Ketika ma­suknya PKB dengan cara yang smooth, bisa kita lakukan itu. Tapi takdir yang terjadi tidak seperti itu," kata Al Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf di DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9).

Menanggapi hal itu Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro memprediksi, PKS bakalan keluar dari barisan KPP. "Cara bergabung PKB yang tiba-tiba masuk, tanpa komunikasi intens, jadi katalisator guncangan di KPP sekaligus pemicu PKS ikut keluar seperti Demokrat dan bikin koalisi anyar,"kata Bawono dalam pesannya, kemarin.

Diingatkan, jika PKS me­maklumi bergabungnya PKB, justru akan menimbulkan stigma negatif terhadap partai dakwah ini. Keberadaan PKS potensial akan dikecilkan atau dipandang sebelah mata oleh NasDem atau PKB.

Dengan koalisi baru, mengu­sung paket Sandiaga Uno-AHY misalnya, daya tawar PKS akan lebih tinggi," ujarnya.

Serupa, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, me­nilai tidak hadirnya PKS dalam deklarasi Amin karena NasDem-PKB merupakan koalisi baru, bukan lagi KPP.

"Otomatis KPP bubar pecah. Jadi sudah pas PKS tidak hadir. Apakah akan tetap mengusung Anies, atau keluar barisan. Tergantung tawaran yang paling menguntungkan bagi PKS. Ke Prabowo kah? Bikin koalisi barukah? Kalau ke poros Ganjar Pranowo agak susah karena faktor ideologi," tulisnya dalam pesannya, kemarin.

Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyakini, PKS bakal terus ikut barisan Anies. "Berkah elektoral PKS, hanya dari Anies. Tidak di Prabowo apalagi Ganjar. Tinggal menyingkronkan pasukan PKB dan PKS yang secara ideologi dan massanya amat berbeda," ungkapnya singkat.