Minta Waktu Urus Polusi Udara

JAKARTA -"Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, membereskan persoalan polusi udara di Jakarta tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu. Pensiunan tentara berpangkat jenderal bintang empat ini, minta warga bersabar.

Akhir Agustus lalu, Luhut ditunjuk Presiden Jokowi untuk membereskan pesoalan polusi udara di Jakarta yang kian memburuk. Namun, sepekan setelah Luhut ditunjuk, kualitas udara di Jakarta belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Kemarin atau bertepatan dengan hari kedua KTT ASEAN misalnya, kualitas udara di Jakarta menduduki peringkat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di Asia Tenggara. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 2 siang, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta menyentuh angka 157.

Menanggapi kualitas udara yang belum membaik, Luhut pun angkat suara. Kata dia, mengatasi persoalan polusi udara di Indonesia bukan hal yang gampang. Dia mencontohkan China yang membutuhkan waktu 20 tahun untuk menyelesaikan persoalan yang sama.

Kata Luhut, Pemerintah saat ini sedang melakukan kajian penyebab polusi udara melalui program kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian (Prospera). Harapannya, hasil kajian tersebut bisa selesai dalam dua pekan.

“Sekarang lagi dihitung penyebabnya. Ini kan bukan seperti balik tangan. Saya sampaikan ini pekerjaan maraton, bukan seketika,” kata Luhut, di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, kemarin.

Eks Kepala Staf Kepresidenan ini lalu menceritakan bagaimana negeri tirai bambu itu, membutuhkan waktu selama kurang lebih 20 tahun untuk menyelesaikan persoalan udara. “Terakhir 2013-2017, 4 tahun itu mereka intensif sekali,” tegas Luhut.

Luhut mengungkapkan salah satu penyebab polisi udara itu berasal dari transportasi. Ia lalu mengungkap hasil pengetesan di lapangan yang menunjukkan 37 persen sepeda motor tidak lulus uji emisi. Jadi, ke depan pemerintah berencana menghitung penghapusan Pertalite sebagai upaya perbaikan kualitas bahan bakar.

“Sekarang lagi dihitung. Kita mau etanol berapa persen, supaya oktannya naik, supaya sulfurnya kurang. Kita akan tetap lihat (harga pertamax green 92) agar rakyat itu nggak terbebani. Itu kuncinya,” tutup Luhut.

Sehari sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Sekda DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Upaya Percepatan Penurunan Tingkat Pencemaran Udara. Aturan itu diteken pada 4 September 2023.

Dalam Instruksi tersebut, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono antara lain meminta warga agar gemar berjalan kaki sebagai upaya untuk menekan polusi udara.

Joko meminta seluruh wali kota hingga lurah di DKI Jakarta melakukan dan mengimbau masyarakat untuk turut serta melakukan upaya percepatan penurunan tingkat pencemaran udara salah satunya dengan berjalan kaki. “Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta gemar berjalan kaki,” demikian bunyi Instruksi Sekda DKI Jakarta tersebut.

Selain itu, Joko juga meminta, mereka mengurangi emisi dengan cara menggunakan transportasi publik, menghemat energi, melakukan uji emisi kendaraan, dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

“Melindungi diri dari paparan polutan dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan,” ujarnya.

Kemudian, melakukan penanaman pohon atau tanaman pada lingkungan masing-masing, serta mengecek kualitas Jakarta secara berkala di lingkungan masing-masing.

Tak hanya Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Pencemaran Udara.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto mengatakan, pembentukan Satgas ini perintah langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang telah mendapatkan arahan dari Luhut Pandjaitan. Ia menjelaskan, Satgas Penanggulangan Polusi Udara ini diketuai oleh Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Nurkolis kemudian Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto sebagai pembina.

“Dengan terbentuknya Satgas ini, diharapkan akan menanggulangi dan mencegah terjadinya polusi udara di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan aglomerasinya,” ujarnya.

Suyudi juga menyatakan, keberhasilan penanggulangan persoalan polusi udara di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya juga butuh peran serta masyarakat. Ia pun mengimbau masyarakat Jakarta untuk ikut berpartisipasi.

Di jagat Twitter, persoalan polusi udara masih ramai diperbincangkan. Akun @asep906 mengatakan, menyelesaikan persoalan polusi udara butuh kerja sama berbagai pihak. Pemerintah harus tegas terhadap pabrik-pabrik yang menyebabkan polisi. Sementara masyarakat ikut berpartisipasi.

“Manfaatkan transportasi publik. Pemerintah juga meski meningkatkan pelayanannya agar warga makin nyaman dan aman saat menggunakan transportasi umum,” kicaunya.

Akun @aynif mengatakan, persoalan udara masalah serius. Sudah banyak warga yang terdampak. “Kita tidak bisa lagi mengabaikan dampak buruk polusi udara pada kesehatan kita,” ujarnya.

Akun @arya531 mengatakan, persoalan polusi udara tampaknya hanya ramai di permukaan. Pemerintah tampaknya belum serius menyelesaikan persoalan ini. Para pejabat hanya mengeluarkan himbauan. Tanpa aksi. Beberapa kali berita ini diangkat, respons netizen rata-rata sama.

“Netizen meminta agar para pejabat melakukan dulu jalan kaki, sebelum meminta rakyat melakukan hal demikian. Terlihat adanya sinisme, sekaligus menggambarkan kurangnya kepercayaan kepada aparatur yang ada,” pungkasnya.