Sikapi Pilkada Dimajukan

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak masalah jadwal Pilkada 2024 dimajukan. Pengawasan akan tetap dilakukan sesuai Undang-undang (UU) Pemilu.

“Begitu diperintah undang-undang, siap tidak siap Bawaslu harus siap,” tegas Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, kemarin.

Dia mengakui akan ada penambahan beban kerja bagi jajarannya, karena waktu yang beririsan dengan tahapan Pemilu 2024. Namun, hal itu bukan masalah besar bagi Bawaslu.

Bagja memastikan sudah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi wacana memajukan jadwal dari yang telah diatur UU10/2016 tentang pilkada.

“Ini yang perlu dipersiapkan. Dan juga dengan prasyarat tertentu juga,” kata Bagja.

Dia mengatakan, salah satu prasyarat terpenting bila Pilkada 2024 dimajukan adalah terkait kesiapan anggaran.

Menurutnya, anggaran pelaksanaan pilkada yang salah satunya bersumber dari hibah daerah, diharapkan bisa dija­min Pemerintah pusat.

“Prasyarat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) harus selesai. Jangan tiba-tiba NPHD Maret tuh, tamat sudah. Itu yang harus dipastikan. Pemerintah harus memastikan semua itu,” katanya.

Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, dalam desain UUPemilu, pihaknya adalah organ undang-undang yang di­tugaskan untuk melakukan pengawasan pemilu. Karena itu, kapan pun pilkada dilakukan, Bawaslu siap mengawalnya.

Dia mengatakan, Bawaslu menjamin akan mengawal pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan UUPemilu. Pasalnya, Pilkada 2024 merupakan agenda ketatane­garaan. “Bawaslu akan mengawal pemilu dengan komitmen tinggi. Sebab, agenda Pilkada 2024 sesungguhnya agenda keta­tanegaraan,” katanya.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, usulan agar Pilkada 2024 dimajukan dari November menjadi September 2024 malah bikin ribet.

Menurutnya, memajukan jadwal Pilkada akan menciptakan kondisi yang kompleks.

Dia mengatakan, jika pemilihan presi­den atau pilpres terjadi dua putaran, maka akan digelar pada 26 Juni 2024.

Pada bulan-bulan berikutnya, kata dia, akan ada gugatan dan penyelesaian seng­keta pemilu, pelantikan anggota DPR, dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Titi, kondisi itu membuat usulan pilkada dimajukan ke September 2024 menjadi tidak ideal. Menurutnya, Pilkada pada September hanya membuat gaduh.

“Kalau ditambah lagi dengan beban Pilkada yang dimajukan ke September 2024, bisa dibayangkan betapa gaduh dan kompleksnya situasi pemilu dan politik kita,” katanya.

Titi meminta Pemerintah dan pelaksana pemilu seperti KPUdan Bawaslu, fokus pada jadwal yang sudah disusun. Jika ada evaluasi, hal itu wajar.

“Kita bisa lebih jernih melakukannya dan bisa menghindari adanya anasir ataupun spekulasi kepentingan politik kekuasaan yang sering diasumsikan melatarbelakangi kemauan untuk memajukan jadwal Pilkada ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, pilkada pada November 2024 justru bisa menjadi agenda politik pertama presiden terpilih. Sekaligus menguji visi politiknya dalam memimpin pemerintahan.

“Jika perubahan jadwal pilkada demi keselarasan program, kan presiden yang baru pun belum dilantik sebagai karena prosesnya baru akan dilakukan pada 20 Oktober 2024,” sambung Titi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, usulan agar Pilkada 2024 dimajukan adalah rasional. Asalkan, penyelenggara pemilu dapat melaksanakannya.

Tito mengatakan, jika pilkada digelar 27 November 2024, maka pelantikan para kepala daerah terpilih sulit untuk digelar 1 Januari 2025. Sebab, butuh waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan sengketa pilkada.

“Jarak pelantikan kepala daerah dengan presiden akan semakin jauh. Selain itu, kepala daerah harus segera diisi pejabat definitif,” jelasnya.