Beras Harga Beras Premium Bulog Naik, Tapi Masih Wajar Kok...

JAKARTA - Kenaikan harga beras operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog ukuran 5 kilogram (kg) dinilai masih dalam tahap wajar. Sebab, beras yang dijual tersebut jenis premium.

Penilaian tersebut disam­paikan pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indo­nesia (AEPI) Khudori. Dijelas­kannya, kenaikan harga beras SPHP tersebut menyesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang baru, yaitu beras medium di zona 1 yakni di kisaran Rp 13.900 per kg.

“Harga Rp 47.000 per 5 kilo­gram itu masih harga lama. Jadi wajar bila dilakukan penyesuaian dan harga Rp 54.500 pun tergo­long murah. Karena isinya beras premium,” ujar Khudori kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), kemarin.

Sebagai informasi, Pemerintah lewat Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, tentang Harga Eceran Tertinggi Beras adalah Zona 1, yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB (Nusa Tenggara Barat) dan Sulawesi, menetapkan HET beras medium senilai Rp 10.900/kg, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg. Untuk beras medium, semula Rp 9.450/kg.

Lalu, Zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung dan Sum­sel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp 11.500/kg dan beras premium Rp 14.400/kg. Serta, Zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras pre­mium sebesar Rp 14.800/kg.

Khudori menjelaskan, saat ini Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog sebesar 1,6 juta ton.

Menurutnya, saat ini harapan pengadaan beras dari dalam negeri kecil, peluangnya kecil. Apalagi harga gabah dan beras medium saat ini sudah di atas HET. Alhasil, jalur impor harus ditempuh untuk mencukupi stok di gudang. Diyakininya, beras impor yang dijual ke masyarakat, jenis beras premium.

“Sulit buat Bulog dapat gabah atau beras. Ditambah lagi Bulog mesti menyalurkan bansos (ban­tuan sosial) beras selama 3 bu­lan, yaitu September-November 2023, dengan kebutuhan sekitar 640-an ribu ton beras,” katanya.

Di luar itu, sambung dia, Bulog masih perlu mengamankan harga beras di masyarakat lewat SPHP, yang diperkirakan sampai akhir ta­hun bisa menghabiskan 150 ribu-200 ribu ton beras. Artinya, kata dia, stok beras pada akhir tahun kemungkinan tinggal 750 ribu-800 ribu ton. Ini dengan asumsi, pengadaan dari dalam negeri tidak bertambah signifikan. Jumlah ini bisa cukup, bisa juga tidak.

“Stok beras bisa cukup, jika Bulog di awal tahun 2024 tidak diminta menyalurkan bansos beras lagi,” tuturnya.

Di samping itu, Indonesia akan memasuki masa Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Rama­dan, sehingga stok beras perlu diamankan.

Ia menyarankan, agar tidak gambling, maka sisa kuota beras impor sebesar 0,4 juta ton yang diberikan ke Bulog, sebaiknya segera dieksekusi. “Apalagi di situasi global saat ini, untuk mendapatkan beras impor tidak mudah,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, penyesuaian harga batas atas beras SPHP dari Rp 9.450 menjadi Rp 10.900 per kg untuk meningkat­kan petani menanam padi.

“Berdasarkan arahan Presiden, menaikkan harga beras kurang lebih 20 persen. Harapannya, agar petani merasakan gairah untuk menanam padi,” ujar Arief saat meninjau ketersediaan beras SPHP, di wholesale kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (7/9).

Ia mengaku, pihaknya sudah lama ingin menyesuaikan harga beras SPHP lantaran adanya ke­naikan biaya produksi sejak akhir tahun lalu. Yakni, dimulai dari harga sewa lahan, harga benih, harga pupuk dan kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) pada September-Oktober tahun lalu.

Namun, Presiden Jokowi secara khusus meminta, agar penyesuaian harga dilakukan belakangan. Karena saat itu harga beras di tingkat konsumen masih mahal.

“Yang dilakukan Pemerintah waktu itu, menaikkan harga GKP (Gabah Kering Panen) menjadi Rp 5.000 per kg, arti­nya pembelian Bulog Rp 5.000. Kemudian harga beli (beras) Rp 8.300 dinaikkan menjadi Rp 9.950 per kg,” ucapnya.

Ia memastikan, penyesuaian harga beras SPHP kualitas premium dengan harga medium tersebut, juga didasarkan pada harga GKP, yang saat ini telah menyentuh harga berkisar Rp 6.500 hingga Rp 7.300 per kg.

“Sekarang ini agak sulit mencari beras medium Rp 10.900. Kenapa? Karena harga GKP rata-rata di atas Rp 6.500, ada yang Rp 7.000 ada yang Rp 7.300 per kg,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso turut menyikapi perkem­bangan harga beras di pasaran. Karenanya, ia melakukan pengece­kan langsung ketersediaan beras SPHP, dengan mendatangi LotteMart Wholesale Pasar Rebo.

Menurutnya, dengan kekuatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog saat ini, beras SPHP sudah memban­jiri pasar-pasar di seluruh daerah melalui pedagang pengecer. Dan juga melalui retail-retail modern sejak akhir Agustus lalu.

“Dengan stok CBP yang kami kuasai saat ini sebanyak 1,6 juta ton, maka kami yakinkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu panik. Karena Bulog memiliki stok yang sangat aman untuk kebutuhan stabilisasi harga beras sepanjang tahun,” ucapnya.

Ia juga menegaskan, dari awal tahun hingga hari ini pihaknya sudah menggelontorkan sebanyak 756 ribu ton beras SPHP di seluruh Indonesia.

“Penyaluran beras SPHP yang sudah berjalan mulai awal tahun ini, sudah dimassifkan melalui para pedagang pengecer dan retail-retail modern.

“Untuk itu, kami perlu lihat langsung dan memastikan program ini berjalan tepat sasaran,” tandasnya.

Selain memaksimalkan penyerapan produksi dalam negeri, Bulog juga mendapatkan penugasan importasi beras pada tahun ini sebanyak 2 juta ton.

Saat ini, pihaknya masih memiliki kuota impor beras sebanyak 400 ribu ton dari total kuota impor tersebut.

Sayangnya, ia enggan membe­berkan lebih lanjut soal negara yang akan menyuplai beras im­por tersebut. Hal ini, kata dia, untuk menjaga agar tak ada permainan harga beras.