KPK Kolaborasi Cegah Korupsi Dengan DPRD Tangsel

SETU-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), di Kecamatan Setu, kemarin. Kunjungan ini sebagai upaya membangun sinergi guna menciptakan pemerintahan yang bersih.

 KPK diwakili Kepala Satuan Tugas Koordinator dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah II, Agus Priyanto, dan dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangsel.

 Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang sangat baik. “Saya atas nama DPRD Kota Tangsel menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK atas pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintahan Daerah Kota Tangsel,” paparnya.

 Politisi Golkar yang akrab disapa Ocil ini menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya preventif atas potensi tindakan korupsi pada Pemerintahan Kota Tangsel untuk mencapai sasaran pembangunan yang berkualitas.

 “Peran pemerintah merupakan salah satu faktor penting selain dari faktor-faktor lainnya seperti investasi, kekuatan daya beli, dan termasuk neraca perdagangan wilayah. Peran pemerintah tersebut telah kita tunjukkan melalui fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” ujarnya.

 Ia melanjutkan, APBD tersebut tergambar berapa alokasi dan distribusi anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan masyarakat di Kota Tangsel. Dalam kaitannya dengan DPRD, fungsi alokasi tersebut juga sejalan dengan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi penganggaran. Selain fungsi penganggaran, dewan juga memiliki fungsi pengawasan dan legislasi.

 “Dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana disebutkan, kita semua harus saling berkolaborasi, bekerja sama dan bergotong-royong sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diamanatkan pada kita semua,” ungkapnya.

 Ocil mengatakan, kerja sama, kolaborasi dan bergotong-royong merupakan nilai-nilai yang diinginkan oleh seluruh peraturan perundan-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

 Kerja sama dan kolaborasi tersebut dapat kita lakukan baik antar komunitas, antar organisasi, maupun antar-lembaga pemerintah.

 “Kerjasama dan kolaborasi tersebut pada akhirnya akan membentuk satu mekanisme pembangunan yang mengarah pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” ujarnya.

 Ia menegaskan, keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama, baik antar lembaga pemerintah maupun antar lembaga pemerintah dengan masyarakat.

 Kasatgas Korsup Wilayah II Pada KPK, Agus Priyanto mengatakan, bahwa KPK dalam kesempatan tersebut memberikan kembali pentingnya pencegahan korupsi di Kota Tangsel.

 “Kami datang ke sini untuk mebangun sinergi bersama-sama atau berkolaborasi guna kembali menggaungkan pencegahan korupsi dan anti korupsi,” ungkapnya.

 Agus juga menyampaikan, bahwa hingga saat ini indeks pembanguan daerah di Kota Tangsel terbilang cukup bagus, di angka 90 persen. “Dari segi tata kelola sesuai dengan faktor penilaian yang ada di KPK, Kota Tangsel ini sudah sangat bagus, di angka 91 persen. Tentu ini harus dijaga,” ujarnya.

 Agus juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Kota Tangsel, bahwa dalam pencegahan korupsi yang paling utama yaitu, integritas. “Tentu poin utama yaitu, integritas, karena sebagus apa pun sistem yang dibuat kalau integritasnya menurun akan jelek juga outputnya. Dan dari data yang ada di Kota Tangsel hingga saat ini terbilang bagus,” pungkasnya.