Harga Beras Melambung

JAKARTA - Kenaikan harga beras berpotensi membuat jumlah orang miskin bertambah. Sebab, beras punya andil besar mempengaruhi kenaikan angka garis kemiskinan.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendorong, Pemerintah secepatnya mengendalikan kenaikan harga beras yang terus melambung da­lam beberapa pekan terakhir. Ini penting demi menjaga inflasi.

Bhima khawatir, jika kenaikan harga beras tak bisa diatasi sam­pai akhir tahun, jumlah orang miskin di Indonesia bertambah.

“Kalau ini terjadi, jumlah masyarakat miskin bisa meningkat, karena beras ini sangat sensitif,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), kemarin.

Meski Pemerintah mengklaim stok beras nasional dalam kon­disi yang aman sampai tahun de­pan, namun tingginya harga bisa menyebabkan inflasi meningkat di atas target Pemerintah tahun ini di 3 persen +1 persen.

Bhima menyebutkan, dari Januari hingga Agustus 2023 saja, inflasi beras secara akumu­lasi sudah mencapai 8 persen. Kondisi ini bisa berimbas pada inflasi umum, yang saat ini juga sudah mengalami kenaikan.

Bhima juga mengingatkan, akibat El Nino, negara-negara yang biasanya menjadi pengekspor beras seperti India, Kam­boja, dan Bangladesh mulai menyetop ekspor.

Mereka mengamankan kebu­tuhan pangan dalam negerinya ketimbang melakukan ekspor. Bagi Indonesia, kata dia, dampak kenai­kan harga beras akan terjadi dalam waktu cukup panjang, khususnya dalam bentuk inflasi pangan.

“Kalau harga beras naik terus, masyarakat yang miskin jadi makin miskin, yang baru keluar dari garis kemiskinan bisa masuk lagi dalam garis miskin,” imbuh nya.

Menurutnya, efek tingginya har­ga beras juga akan mempengaruhi daya beli di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasalnya, hampir sebagian besar UMKM di Indonesia bergerak di sektor makanan yang mengandalkan beras sebagai bahan baku dagangannya.

Bisnis UMKM ini sangat rentan dengan kenaikan harga beras. Kalau mereka dipaksa menyesuaikan harga, omset akan turun, konsumen juga bisa kabur kalau harga dinaikkan.

“Artinya, masalah harga beras ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Ke­budayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan para pimpinan daerah untuk mengawasi angka inflasi di daerahnya.

“Pemda harus tahu komoditas apa saja yang memicu inflasi di daerahnya. Kan masing-masing berbeda, ada yang cabe, ada yang harga beras, mungkin ada juga yang telor,” kata Muhadjir kepada wartawan di Kota Suka­bumi, Rabu (13/9).

Terkait kenaikan harga beras, Muhadjir memastikan bahwa stok beras nasional dalam kon­disi aman.

“Insyallah aman, memang harus impor tapi impor untuk cover atau jaga-jaga. Kita jangan sampai terlalu percaya diri nanti akhirnya mengalami krisis pangan,” ujarnya.

Muhadjir mengungkapkan, Pemerintah telah melaksanakan rapat kabinet terbatas dengan Presiden Jokowi untuk mem­bahas stok pangan di tengah fenomena El Nino.

“Karena itu sudah memung­kinkan kita untuk menggelon­torkan, menekan harga beras ini untuk bantuan beras,” sam­bungnya.

Kementerian Perencanaan Pem­bangunan Nasional/Badan Peren­canaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap, kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir tidak akan menambah jumlah penduduk miskin.

Direktur Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bap­penas Maliki mengatakan, ke­naikan komoditas utama menja­di tantangan dalam menurunkan kemiskinan.

Dia mengatakan, harga beras naik 9,83 persen selama Sep­tember 2022 hingga Maret 2023. Namun, tingkat kemiskinan turun dari 9,54 persen pada Maret 2022 ke 9,36 persen pada Maret 2023.

Menurutnya, tingkat kemiski­nan tidak hanya dipengaruhi oleh harga komoditas. Faktor lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan dan kesempatan kerja.

Dengan pertumbuhan ekono­mi RI yang saat ini di atas lima persen, maka akan memberikan kesempatan kerja lebih baik.

“Jadi dari sini ada faktor positif yang mengurangi kemiskinan,” katanya dilansir CNNIndonesia. com, Jumat (25/8).

Namun, efek positif itu akan dipengaruhi juga oleh inflasi. Jika orang miskin dapat pekerjaan tetapi harga barang juga naik, maka yang tadinya akan tidak miskin bisa menjadi miskin kembali.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan bansos untuk mem­bantu mengurangi beban penge­luaran masyarakat.

“Nah, sekarang tarik menarik, mana yang paling kuat. Dengan semua tantangan itu, akhirnya kita bisa mengurangi dari 9,54 menjadi 9,36 persen,” kata Maliki.

Dia menambahkan bahwa dela­pan tahun lalu, kenaikan harga beras 10 persen memang bisa menaikkan angka kemiskinan 300 ribu orang. Namun untuk kondisi sekarang, dia belum mengetahui pasti seberapa besar dampak kenaikan harga beras pada kemiskinan.

“Kita memang harus melihat se­mua faktor tadi,” katanya.