Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI ke Pimpinan DPR. Jenderal Agus akan menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun.

Adapun fit and proper test calon Panglima TNI ini akan digelar pada pertengahan No­vember mendatang. Senayan menilai, Jenderal Agus meru­pakan calon yang tepat.

“Selama ini tindak tanduknya sudah sangat baik ya. Sebagai seorang perwira, si­fatnya bersahaja, terus gayanya juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman,” kata anggota Komisi I DPR Dave Laksono kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Karier Jenderal Agus selama di TNI juga terbilang cukup baik. Itu karena Jenderal Agus terus berupaya membangun, memodernisasi dan merefor­masi TNI. “Jadi walapun hanya hitungan minggu saja menjabat KSAD (kemudian diusulkan menjadi Calon Panglima TNI), bukan berarti dia tidak teruji. Karena untuk menjabat posisi itu saja (KSAD) kan sudah melalui proses yang cukup banyak,” terangnya.

Walau demikian, politisi Fraksi Golkar ini belum mau ter­buru-buru memastikan apakah Jenderal Agus bakal melenggang mulus di DPR. Sebab, Jenderal Agus harus tetap memaparkan visi-misi, terobosan dan pemiki­rannya dalam membangun TNI. Tapi yang jelas, salah satu tugas utama yang harus dituntaskan dalam waktu dekat ini adalah memastikan pemilu berjalan sukses.

“Dalam beberapa bulan lagi kan kita sudah mau pemilu. TNI harus siaga menangkal atau mengindentifikasi segala bentuk ancaman dalam pelaksanaan pemilu nanti,” ujarnya.

Dengan pelaksanaan pemilu yang sudah tidak lama lagi, sambung Dave, Jenderal Agus harus terus melakukan konsoli­dasi, memperkuat komunikasi dengan seluruh kepala staf. Juga koordinasi dengan seluruh pangkalan komando utama TNI dari tiga matra, yakni Angkatan Laut, Udara, dan Darat. Hal ini agar tidak ada kendala dalam persia­pan pemilu.

“Misal dalam hal pengiriman logistik, bila diperlukan Panglima bisa menggerakkan per­sonelnya. Dan juga pengawalan seperti di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Itu juga tanggung jawab TNI,” tambahnya.

Selain itu, tak kalah penting­nya, memastikan daerah rawan seperti Papua tetap aman dan stabil. “Termasuk juga terkait nasib pilot Susi Air yang sampai sekarang belum dibebaskan dan masih tertawan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Papua,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi berpandangan, fit dan proper test Calon Panglima TNI ini merupakan hal yang biasa dan menjadi rutinitas. Dia pun me­mastikan uji kelayakan dilaku­kan sesuai tahapan.

“Kami melihat (Calon Panglima TNI) yang diusulkan oleh Presiden tentu sudah memper­timbangkan banyak hal, baik kemampuan, profesionalitas TNI dan juga prioritas kerja yang harus diteruskan. Tentu ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan posisinya,” kata Arwani.

Arwani menilai, selama ini Agus cukup dikenal di kalangan Komisi I DPR. Apalagi per­wira TNI memang wajib bekerja profesional sesuai dengan apa yang menjadi perintah undang-undang.

“Jadi Insyaallah sosok yang diusulkan memegang teguh komitmen dan profesionalitas TNI dengan tentunya memper­hatikan kebutuhan prioritas, kebutuhan pertahanan dan ke­amanan kita,” ujarnya.

Karena itu, dia yakin, Jenderal Agus akan mampu membawa TNI menjadi jauh lebih baik dari situasi saat ini. Dia pun yakin, fit and proper test Jenderal Agus di DPR bakal berjalan mulus.

“Saya belum tahu pandangan dari fraksi lain. Kalau pandangan kami seperti itu (mulus di DPR), dan proses yang sudah diusulkan Presiden kami tindak lanjuti dengan pandangan-pandangan dari para anggota-anggota yang akan disampaikan nanti,” tam­bahnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mem­perkirakan fit dan proper test Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dilakukan pada pertengahan November. “Kurang lebih seperti. Tapi kita lihat perkembangannya, kalau dari pimpinan DPR turun lebih cepat, kita bisa buat lebih cepat,” kata Meutya.

Meutya memastikan semua proses dan tahapan uji kelayakan ini sedapat mungkin selesai sebelum 21 November. Komisi I DPR sendiri masih menunggu surat presiden (surpres) terhadap penunjukan Agus sebagai Panglima TNI dari Pimpinan DPR yang nantinya akan dibahas lebih dahulu di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.