Soal Dugaan Aparat Tidak Netral

SOLO - Putra sulung Presiden Jokowi yang kini menjadi Cawapres, Gibran Rakabuming Raka menanggapi tuduhan berbagai pihak soal aparat yang tidak netral. Wali Kota Solo itu mengatakan, kalau memang ada aparat yang tidak netral, buktikan dan laporkan saja.

Hal tersebut disampaikan Gibran menanggapi tuduhan dari Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Wit­jaksono soal isu ada oknum Polisi yang mengarahkan pemenangan pasangan tertentu. "Ya dibuktikan saja. Kalau ada bukti, dilaporkan," kata Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/11/2023).

Suami Selvi Ananda ini juga me­minta melaporkan jika ada aparat penegak terbukti membantu mema­sang baliho pasangan capres-cawapres tertentu. "Ya kalau ada bukti silakan dilaporkan ya," ujarnya.

Menurut Gibran, saat ini banyak isu-isu yang menyerang terkait ne­tralitas ASN maupun aparat penegak hukum. Baru-baru ini misalnya, ada rekaman PNS di Boyolali yang mendapat arahan untuk memenang­kan paslon tertentu. "Monggo kalau ada bukti dilaporkan," ungkap Gibran.

Capres Ganjar Pranowo percaya TNI dan Polri akan menjaga netralitas selama perhelatan Pemilu 2024. "Saya orang yang percaya aparat bisa netral, kepolisian bisa netral, karena pengala­man-pengalaman itu sudah ditunjukkan. Saya kira petinggi TNI, Polri juga sudah menyampaikan itu," kata Ganjar.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu juga sempat membahas soal dirinya yang juga merupakan anak polisi. "Apa­lagi saya anak polisi, jadi kita tahu," lanjutnya.

Jelang Pemilu, netralitas TNI dan Polri sedang menjadi sorotan. Terma­suk di kalangan legislator.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Pacul Wuryanto mengapresiasi, ke­siapan Polri menjaga keamanan dan menjamin kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu berharap Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, ju­jur, dan adil (luber jurdil).

Kami juga mendesak Polri un­tuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi pemilu, dan memberi­kan sanksi tegas Anggota Polri yang melibatkan diri dalam politik prak­tis,” kata Bambang Pacul, di Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Anggota Komisi III DPR dari NasDem, Taufik Basari mengatakan, daripada membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri, lebih tepat kalau DPR membentuk Panja Penga­wasan Pemilu yang ruang lingkupnya lebih luas. Dia melanjutkan, yang harus diawasi adalah profesionalitas Polri dalam menjaga tugasnya yang di dalamnya juga menyangkut netralitas.

“Kapolri sudah menginstruksikan supaya Polri netral dalam pemilu. Berarti yang harus dikawal adalah bagaimana Polri menjalankan in­struksi tersebut,” kata Tobas.

Seruan agar aparat bersikap netral dalam Pemilu, ramai disuarakan warganet. Pemilik akun @alshadbert berharap semua pihak mengawasi pe­milu agar berlangsung jurdil. "Aparat, jangan biarkan politik mengganggu netralitas kalian," ujarnya.

Akun @ahadubentha berharap semua pihak hati-hati kalau bicara, apalagi dengan nada tuduhan. "Kalau itu fakta harus sertakan bukti, kalau cuma bicara fakta tanpa bukti jadinya fitnah," ujarnya. Akun @natamalfian mengatakan, aparat yang netral adalah harapan semua warga. "Jangan sampai aparat dan wasit pemilu tidak netral apalagi jadi pemain," ujar @potretdesa.

"Wujudkan pemilu yang adil dan netral," ujar @lanakarana.