Jokowi 5 X Sebut Ojo Kesusu Soal Nama Capres

JAKARTA - Setibanya di Tanah Air setelah lawatan dari 3 negara: China, Jepang dan Korea Selatan, Presiden Jokowi ketemu dengan para relawan, di Istana Bogor. Di sini, Jokowi tidak bicara capres yang harus didukung. Jokowi malah kembali mengulang perintahnya agar ojo kesusu memilih capres. Tak sekali, Jokowi sampai mengulang 5 kali kata ojo kesusu itu.

Meskipun Pilpres masih 2 tahun lagi, namun tensinya sudah memanas. Partai-partai sudah sibuk wara-wiri mencari mitra koalisi. Relawan Jokowi yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar hampir di tiap provinsi, juga mulai sibuk deklarasi mendukung capres tertentu. Padahal, Jokowi belum memberikan instruksi, siapa yang akan didukungnya sebagai capres. 

Bahkan saat Jokowi melakukan kunker ke China, Jepang dan Korea Selatan, para relawan pendukungnya di Pilpres 2019 itu, kembali melakukan manuver. Para relawan ini berencana menggelar musyawarah rakyat (Musra) untuk menjaring nama-nama capres yang akan didukung pada pilpres nanti. 

Penggerak musra ini adalah Budie Arie Setiadi, Ketum Projo yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Tertinggal Dan Transmigrasi. Gerakan yang dilakukan Budi Cs ini cukup masif. Sudah ada 17 kelompok relawan yang menyatakan akan berpartisipasi dalam Musra itu. 

Musra itu, rencananya akan digelar di 34 provinsi. Bandung menjadi kota pertama yang dipilih untuk menyelenggarakan musra. Musra di kota kembang itu, rencananya digelar akhir Agustus ini. Budi Arie mengatakan, gelaran Musra itu untuk menindaklanjuti arahan Jokowi, yaitu menanyakan keinginan rakyat terkait siapa capres yang layak didukung. 

Sepulang dari lawatan ke luar negeri itu, Jokowi langsung mengumpulkan para relawan di Istana Bogor. Pertemuan dengan relawan ini terbilang cepat. Jokowi tiba di Bandara Soekarno Hatta pada Jumat sekitar pukul 2 dini hari, setelah melakukan penerbangan selama 7 jam dari Seoul, Korea Selatan. Sementara pertemuan dengan relawan digelar di Istana Bogor pukul 1.30 siang, setelah salat Jumat. Atau sekitar 12 jam dari kedatangan Jokowi ke Tanah Air. 

Kelompok relawan yang datang sekitar 30-an. Sebagian relawan itu, sudah cukup dikenal publik seperti Projo, Pospera, Foreder, Pena 98, Bara JP, dan Seknas Jokowi, dan lain-lain. Pertemuan digelar tertutup. 

Apa yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan itu? Sejumlah relawan mengabarkan arahan Jokowi itu. Intinya, kurang lebih sama. Eks Gubernur DKI Jakarta itu, menyampaikan situasi politik, dan ekonomi terkini. 

Ketum Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Mustar Bona Ventura mengatakan, dalam pertemuan itu Jokowi antara lain bicara soal ekonomi global yang sedang bergejolak. Ada banyak negara terancam resesi. Karena itu, ia minta relawan menjaga situasi agar tetap kondusif dan membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi.

Selain itu, lanjut dia, Jokowi meminta relawan tidak terburu-buru dalam menentukan langkah untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. "Presiden juga berpesan kepada relawan untuk tidak buru-buru menyebut nama capres, mengingat situasi resesi," kata Mustar dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Apakah Jokowi akan hadir di Musra? Mustar mengakui, dalam pertemuan itu, relawan sudah memberi tahu sekaligus mengundang Jokowi untuk hadir di Musra. Namun, Jokowi belum bisa memastikan kehadirannya. Jokowi mempersilakan agenda tersebut. Namun, kata dia, Jokowi keberatan kalau dalam agenda tersebut nama capres-cawapresnya disebutkan ke publik.

"Karena kalau Presiden hadir lalu Musyawarah Rakyat menyebutkan nama capres dan cawapres, itu sama membenturkan presiden dengan partai. Itu tidak baik,” kata Mistar, mengutip omongan Jokowi. 

Senada disampaikan Ketua Umum DPP Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Aidil Fitri. Kata dia, Jokowi mewanti-wanti betul kepada relawan agar tidak buru-buru dalam menentukan nama calon presiden dan wakil presiden. "Arahan Pak Jokowi  'ojo kesusu' (jangan tergesa-gesa) jangan buru-buru menentukan capres-cawapres. Saya dengar langsung dan diucapkan sampai lima kali," kata Aidil, kemarin.

Aidil mengatakan, Jokowi ingin semua fokus memulihkan ekonomi. Jokowi tak mau diganggu oleh hal-hal yang dapat menjerumuskan. "Pak Jokowi memberi komando agar satu napas, satu komando dalam menentukan sikap. Soal capres, tunggu waktunya beliau akan umumkan sendiri," kata Aidil.

Ketua Umum Sekretaris Nasional Jokowi, Rambun Tjajo menyampaikan hal serupa. Kata dia, pesan Jokowi kepada relawan adalah jangan terpancing masuk politik terutama terkait pilpres. Tetap tenang dan ojo kesusu. 

Bagaimana tanggapan parpol koalisi terkait pertemuan Jokowi dan para relawan itu? Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno tak mempersoalkannya. Ia pun tak khawatir dengan pertemuan tersebut.

Kata dia, saat kampanye dulu banyak relawan yang dijanjikan, jika beliau menang, sesekali akan diajak bertemu di Istana. 

"Sesekali melihat-lihat Istana dan merasakan aura Istana Bogor. Jadi janji tersebut sekarang sudah digenapi," kata Hendrawan, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Senada disampaikan politikus senior NasDem Effendi Choirie atau akrab disapa Gus Choi. Ketua DPP NasDem ini melihat pertemuan tersebut sebagai hal yang wajar. Kata dia, diakui atau tidak, salah satu kekuatan Jokowi adalah keberadaan kelompok relawan. 

"Pak Jokowi kan bukan pimpinan partai, tidak mendirikan partai. Tidak punya partai. Punyanya ya relawan. Jadi yang bisa diatur, dikonsolidasikan, dimobilisasi ya relawan," kata Gus Choi, saat dikontak Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) tadi malam. 

Ia pun tak curiga dengan manuver relawan Jokowi. Kata dia, sudah jadi rahasia umum kekuatan politik relawan ini nantinya akan dijadikan alat untuk mendukung figur yang akan dipilih Jokowi nanti. Meski belum dipilih, publik pun sudah bisa menerka ke mana Jokowi akan melabuhkan pilihannya. 

Pertemuan ini, lanjutnya, merupakan bagian dari politik setelah Jokowi nanti lengser. Jokowi tentunya ingin pemimpin selanjutnya melanjutkan program atau kebijakannya. "Kami tidak iri. Wajar-wajar saja. Arahannya ke mana sudah jelas," kata Gus Choi.

Meski begitu, mantan politisi PKB ini berharap pada pilpres nanti, Jokowi bersikap sebagai negarawan, bukan partisan.

"Hatinya boleh berpihak pada salah satu capres, tapi sikap-sikap politiknya, pergaulannya, harus mengayomi. Mari latihan berhati jembar, adil. Karena butuh banyak negarawan," ujarnya.  

Direktur Eksekutif Centre For Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai, pertemuan Jokowi dengan relawan ini tak lepas dari kepentingan pilpres 2024. Kata dia, Jokowi terus melakukan konsolidasi relawan agar tetap satu komando. 

Meski begitu, kata dia, Jokowi tampaknya masih hati-hati dalam menentukan sikap politik soal capres. Apalagi, posisinya saat ini masih menjabat sebagai Presiden. 

"Jokowi sepertinya sedang menghitung ulang soal pilpres. Ia begitu hati-hati dalam menentukan sikap karena posisinya sebagai Presiden yang harus netral," ujar Herry, kemarin.

Kata dia, sikap Jokowi ini tak lepas dari keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menugaskan Puan Maharani untuk melakukan komunikasi politik terkait Pilpres 2024 ke seluruh partai politik. Jokowi pasti paham betul fatsun politik PDIP.

Lebih jauh, Herry juga menyebut Jokowi memahami adanya konfigurasi politik yang dinamis menjelang tahun politik. Pesan yang disampaikan Jokowi ke relawan agar tidak terpengaruh jelang politik 2024 juga merupakan pilihan yang rasional.

"Bagi Jokowi, siapa pun presiden berikutnya bahkan dari kelompok di luar rezim saat ini, harus memiliki visi pembangunan berkelanjutan, misalnya menuntaskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru," tandasnya.

Pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio atau Hensat mengatakan, meski secara resmi relawan Jokowi belum menyebut nama capres, publik sudah tahu ke mana arah politiknya. Sementara publik juga sudah tahu, pilihan relawan adalah pilihan Jokowi. 

Hensat berharap, Jokowi tidak terlibat jauh dalam urusan capres-cawapres. Khawatir terjadi konflik kepentingan pada penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) lantaran Jokowi statusnya masih sebagai kepala pemerintahan. 

Menurut Hensat, Jokowi tidak boleh mendukung siapapun calon presiden nanti yang dia jagokan pada Pilpres 2024. Apalagi, Presiden Jokowi sampai mengarahkan calon presiden tertentu.

“Jadi, kalau ada arahan dari presiden dan penguasa saat itu, nanti imej pemilunya jadi tidak jujur dan adil (jurdil),” tegasnya. (rm.id)