Serapan Belanja Nggak Maksimal

JAKARTA - Presiden Jokowi geram lantaran serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) hingga Pemerintah Pusat belum maksimal jelang tutup tahun.

Satu bulan jelang pergantian tahun, realisasi serapan anggaran di tingkat Pemda di seluruh Indo­nesia baru mencapai 64 persen. Sedangkan, di tingkat Pemerintah Pusat juga masih 74 persen.

Pada APBN 2023, belanja negara dipatok Rp 3.061,2 triliun. Dari jumlah tersebut, dana transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan Rp 814,7 triliun.

“Saya minta informasi ke Menteri Dalam Negeri, berapa realisasi anggaran sampai saat ini? Baru 64 persen di daerah dan pusat 74 persen. Padahal waktu kita tinggal 3 minggu. Artinya, dalam 3 minggu akan keluar uang bertriliun-triliun. Kenapa ini kita ulang terus tiap tahun,” kata Jokowi di acara penyerahan Daftar Isian Pelak­sanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Jokowi mengaku terus me­mantau persoalan lambatnya penyerapan anggaran ini setiap hari. Dia bahkan kerap menelepon Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengetahui bagaimana kondisi realisasi be­lanja Pemerintah, baik di APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sejak sembilan tahun yang lalu atau di awal Pemerintahan, saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata masih terjadi lagi, me­mang mengubah cara kerja itu tidak mudah,” tutur Jokowi.

Karena itu, eks Wali Kota Solo itu meminta agar Ke­menterian/Lembaga (K/L) dan setiap daerah dapat menyiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment.

Dengan upaya tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ber­harap, penyesuaian anggarannya dapat lebih lincah. Jadi, begitu ada perubahan, bisa langsung dilaku­kan penyesuaian yang baik.

Ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Orientasinya hasil. Fokusnya APBN, dan yang paling penting juga bermanfaat maskimal bagi rakyat,” kata Jokowi.

Dia juga mendesak agar para kepala daerah dan K/L segera mengeksekusi anggaran. Untuk tahun depan, Jokowi juga me­minta belanja anggaran segera dilakukan di awal tahun.

Dia juga meminta harmonisasi penggunaan APBD dengan kebijakan pusat. Ini diperlukan agar pembangunan di Tanah Air lebih selaras.

“Jangan sampai nanti Pemerintah Pusat bangun waduk, tapi iri­gasinya yang menjadi tugas daerah, tidak dilakukan. Sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi, jalan kabupaten/kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan. Itu semua untuk apa,” katanya.

Jokowi juga meminta daerah memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik. Seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan mengembangkan alternatif ino­vasi pembiayaan.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan kerja keras men­dorong serapan belanja Pemerintah di sisa satu bulan terakhir. Menurutnya, seluruh kementeri­an dan Pemda telah diultimatum agar mengoptimalkan anggaran belanjanya.

“Kita dorong terus, kita infor­masikan kepada seluruh kemen­terian dan Pemda untuk mening­katkan penyerapan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, serapan yang rendah sampai akhir tahun ini memaksa Pemda, Kementerian/Lembaga belanja jor-joran di penghujung tahun.

“Ini cara yang tidak sehat bagi perekonomian, karena anggaran yang digunakan Pemda dan K/L ini didapat dari pajak, sehingga harus dibelanjakan lagi sejak digelontorkan di awal tahun agar bisa memompa perekonomian. Kalau baru digenjot di akhir ta­hun, dampaknya hanya bisa dira­sakan di akhir tahun juga,” kata Bhima kepada Redaksi.

Selain itu, aksi genjot anggaran di akhir tahun, kata dia, dikhawat­irkan membuat efektivitas peng­gunaan anggaran semakin turun. Kondisi ini juga membuat APBN yang tadinya disiapkan untuk meningkatkan perekonomian di daerah jadi tidak berguna.

Belum lagi, masih banyak Pemda yang menyimpan ang­garannya di bank untuk menda­patkan keuntungan. Padahal anggaran tersebut dialokasikan untuk menggerakkan pereko­nomian masyarakat. Ini masih banyak terjadi dan belum ada sanksinya,” ujar Bhima.

Kalau masalah ini terus dibiarkan, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023 di­pastikan bakal menurun.