Pentingnya Sinergi Daerah Terkait Naiknya Harga Komoditas

JAKARTA - Sinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Dengan daerah penyangga sangat penting untuk mengendalikan inflasi. Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) November 2023 mencatat inflasi sebesar 0,30 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya 0,13 persen. Inflasi disebabkan naiknya bahan makanan, tembakau, perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta transportasi.

Dengan perkembangan terse­but, inflasi Jakarta secara kumu­latif (Januari hingga November 2023) tercatat sebesar 1,78 persen.

Secara tahunan, inflasi Jakarta masih tetap terkendali dalam kisaran target, yaitu 2,33 persen dan masih lebih rendah diband­ingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,86 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indo­nesia (BI) DKI Jakarta Arlyana Abubakar mengatakan, kelom­pok makanan, minuman dan tembakau mencatat inflasi 1,08 persen. Lebih tinggi dibanding­kan bulan sebelumnya 0,04 per­sen, sehingga menyumbang 0,24 persen terhadap inflasi Jakarta.

“Meningkatnya inflasi pada kelompok tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan harga komoditas cabe merah, cabe rawit dan daging ayam ras,” ujar Arlyana dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12/2023).

Kenaikan harga komoditas cabe merah dan cabe rawit dido­rong oleh turunnya produktivitas di wilayah sentra akibat gang­guan cuaca. Adapun kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru)

Selanjutnya, pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lain­nya pada November 2023 ter­catat inflasi 0,38 persen. Lebih tinggi dibandingkan bulan se­belumnya 0,18 persen, sehingga memberikan andil sebesar 0,03 persen terhadap inflasi Jakarta.

“Meningkatnya inflasi pada kelompok tersebut terutama di­dorong oleh kenaikan harga pada komoditas emas perhiasan yang dipengaruhi oleh kenaikan harga emas global,” jelasnya.

Sementara, kelompok trans­portasi pada Oktober 2023 men­catat inflasi sebesar 0,13 persen. Lebih rendah dibandingkan bulan lalu sebesar 0,67 persen, sehingga memberikan andil 0,02 persen terhadap inflasi Jakarta.

Tekanan inflasi pada kelom­pok tersebut terutama didorong oleh berlanjutnya kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan meningkatnya permintaan mas­yarakat jelang HBKN Nataru.

Peningkatan inflasi Jakarta lebih lanjut pada November 2023 tertahan oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki.

Kelompok pakaian dan alas kaki mencatatkan deflasi sebe­sar 0,31 persen, lebih rendah dibandingkan bulan lalu yang juga mencatat deflasi sebesar 0,22 persen.

Berdasarkan perkembangan tersebut, kelompok pakaian dan alas kaki memberikan andil sebesar -0,02 persen terhadap inflasi Jakarta November 2023.

Realisasi inflasi DKI Jakarta yang masih terkendali tidak terlepas dari hasil sinergi, kola­borasi serta koordinasi yang baik dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta.

Ke depan, sinergi dan kola­borasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indo­nesia serta seluruh stakeholder terkait yang tergabung dalam TPID Jakarta akan terus diper­kuat untuk memastikan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelan­caran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dapat berjalan baik dan efektif, utamanya melalui Ger­akan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

“Dengan berbagai upaya sin­ergi dan kolaborasi tersebut, inflasi Jakarta diharapkan dapat tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1 persen pada sisa tahun 2023 dan 2,5±1 persen pada tahun 2024,” harapnya.

Sinergi Dengan Daerah Penyangga

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI Ja­karta bersinergi dengan Pemda lain, yakni Pemda Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, serta Kota Bekasi, melalui High Level Meeting (HLM) TPID di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/11/2023).

Sinergi ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar setiap daerah mampu mengendalikan inflasi.

“Sesuai arahan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah se-Indonesia pada 20 November 2023, yang perlu dilakukan adalah Gerakan Tanam. Gerakan ini untuk mengatasi permasalahan, terutama kenaikan harga komoditas cabai rawit dan cabai merah,” jelas Heru.

Menurut Heru, arahan lain dari Mendagri adalah melaku­kan aksi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Cara ini bisa dilaksanakan dengan mengecek ketersediaan stok, mengawasi sistem dan jalur distribusi, serta meningkatkan cadangan pangan.

Hal itu menjadi fokus, meng­ingat mendekati HBKN Natal, Tahun Baru dan event besar lain­nya, maka perlu ada penanganan terhadap pangan. Mengingat peran penting DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam menen­tukan roda perekonomian dan perkembangan inflasi nasional.

Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat memiliki andil terha­dap perekonomian nasional pada tahun 2022 sebesar Rp 6.356,50 triliun atau sebesar 32,45 persen.

Bahkan, kontribusi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022 sebesar Rp 4.504,26 triliun atau sebesar 22,99 persen (sumber data BPS, diolah).

Wilayah Jabodetabek berkon­tribusi 46,15 persen terhadap inflasi nasional. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten berkontribusi 53,34 persen terhadap inflasi nasional.