KPU Kembali Ke Skenario Awal

JAKARTA - KPU memastikan tidak menghilangkan debat Cawapres di Pilpres 2024 ini. Debat Cawapres tetap ada, yang dilaksanakan dua kali. Sedangkan debat Capres dilaksanakan tiga kali.

Teknis pelaksanaan debat Capres-Cawapres sedang menjadi polemik. Penyebabnya, KPU memutuskan, dalam lima kali pelaksanaan debat, semua Capres-Cawapres harus hadir dan saling mendampingi. Hal ini dianggap sebagian pihak, berbeda dengan pelaksanaan debat di Pilpres sebelum. Di Pilpres 2019, debat dilaksanakan lima kali, dengan rincian dua kali debat Capres-Cawapres, dua kali debat Capres, dan satu kali debat Cawapres. 

Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, secara substansi tidak ada yang berubah dari format debat kali ini dengan debat di Pilpres sebelumnya. Dia menepis anggapan bahwa KPU telah menghilangkan debat Cawapres.

"Tidak ada format baru ya. Mas Hasyim (Hasyim Asy’ari) Ketua KPU menegaskan, debat itu lima kali dengan rincian tiga kali debat Capres, dua kali untuk debat Cawapres," kata Idham, Senin (4/12/2023).

Idham memastikan, KPU patuh terhadap aturan yang berlaku. "Beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari) wanti-wanti juga bahwa debat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan," tambahnya. 

Pelaksanaan debat Capres-Cawapres semakin dekat. Untuk debat perdana, akan digelar di Gedung KPK pada 12 Desember 2023.

Untuk memfinalkan format debat, KPU akan berkoordinasi kembali dengan tim ketiga pasang Capres-Cawapres. Termasuk juga dalam pemilihan moderator debat. "Dalam pedoman teknis kampanye, untuk pemilihan moderator, KPU harus menerima masukan dari masing masing paslon," jelas dia. 

Terkait dengan ramainya kritik dengan rencana debat itu, Idham menganggap hal yang lumrah. Jadi, tidak perlu dianggap terlalu meruncing. “Demokrasi kita ini adalah demokrasi Pancasila, yang semua itu dapat dikomunikasikan dalam kerangka musyawarah,” ucapnya.

Idham menerangkan, keputusan format debat harus didasarkan persetujuan semua dan tata tertib debat capres-cawapres akan dituangkan dalam dokumen tertulis. Dia berjanji, setelah KPU rapat dengan tim kampanye masing-masing capres, hasilnya akan diumumkan.

“Prinsipnya, kalau sudah rapat akan diberi tahu. Kami nanti akan menyampaikan ke rekan-rekan kalau semuanya sudah selesai dirumuskan,” ungkap Idham. 

Juru Bicara PKS M Iqbal bersyukur, debat Cawapres tidak dihilangkan. Namun, PKS ingin agar debat Cawapres tak perlu didampingi Capres. 

“Debat antar-Cawapres harusnya tidak perlu didampingi Capres. Biar rakyat bisa menguji kualitas Cawapres," ucap Iqbal, kepada Redsksi, Senin (4/12/2023).

Menurut Iqbal, tanggung jawab Wakil Presiden tidak kalah pentingnya dari Presiden. Karena itu, kualitas Cawapres harus teruji betul. "Karena bila (Presiden) berhalangan tetap, Wapres otomatis akan menjadi Presiden. Sehingga rakyat perlu melihat kualitas Cawapresnya," tambah dia. 

Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, tetap diadakannya debat Cawapres adalah keputusan yang baik. "Bagus. Aturan main harus dihormati. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kualitas reputasi demokrasi yang kita selenggarakan," ucapnya.

Sementara, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Lili Romli mengusulkan ke KPU untuk mengembalikan format debat ke yang lama. Menurut Lili, format debat lama lebih bermanfaat bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat sosok Capres-Cawapresnya.

“Publik akan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang komprehensif tentang kemampuan atau kompetensi, baik itu kompetensi Capres maupun Cawapresnya,” terang dia.

Jika Capres dan Cawapresnya tidak dipisah, kata Lili, berdasarkan pengalaman sebelumnya, waktu debat akan habis digunakan Capresnya. “Sementara Cawapres tidak mempunyai kesempatan yang luas, karena waktunya habis. Baru mau jawab, tiba-tiba bel bunyi,” pungkas dia.