Di Sidang PBB, Menlu Retno Tetap Konsisten Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

AS - Sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait serangan Israel ke Palestina tidak berubah. Retno masih konsisten perjuangkan kemerdekaan Palestina dan mengutuk aksi brutal Israel. Terbaru di forum PBB, Retno kembali bicara keras soal Gaza. 

Pernyataan itu disampaikan Retno saat menjadi pembicara pada Ministerial High Level Event mengenai situasi HAM di Palestina dalam rangka peringatan 75 tahun Universal Declaration of Human Rights, di Markas Dewan HAM PBB, Jenewa, Selasa (12/12/2023).

Dalam pidatonya, Retno menegaskan, kejadian di Gaza merupakan pelanggaran berat HAM. Ia pun mengecam tindakan Israel kepada Palestina. Menurutnya, alasan Israel bahwa serangan itu sebagai bentuk pertahanan diri (self defence), tetap tidak bisa dibenarkan. "Oleh karena itu, harus dikutuk sekeras-kerasnya," tegas Retno.

Retno juga mencibir Amerika Serikat (AS) dan negara lain yang membiarkan Israel melakukan pelanggaran HAM berat di Gaza. Padahal, beberapa dari negara tersebut sering mendikte Indonesia mengenai HAM. Padahal sebagai negara, lanjut Retno, tidak boleh ada yang menerapkan standar ganda dalam menegakkan HAM.

Retno menyebut, saat ini dunia tengah tengah tertuju pada pelanggaran HAM yang dilakukan Israel di Palestina, khususnya di Gaza. Pembunuhan masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, kamp-kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah bentuk pembelaan diri.

"Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional," tegas mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda ini.

Retno kembali mengajak semua negara untuk memperbaharui komitmen bersama terkait pemajuan HAM. Semua negara yang berkomitmen tak boleh diam dan berhenti memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

"Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman," sesalnya.

Selain itu, Retno juga mendesak agar berbagai pelanggaran HAM di Gaza segera dihentikan. Dia berharap proses perdamaian yang sesungguhnya benar-benar terwujud dan menjadi solusi dua negara. "Dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh," ucapnya.

Indonesia berharap resolusi Majelis Umum PBB yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza mendorong AS agar berhenti mendukung Israel. "Resolusi ini diharapkan memberikan tekanan politis kepada Israel," harap Retno.

Menlu 2 periode ini menuturkan, saat ini banyak negara yang menjadi co-sponsor dan negara anggota yang mendukung resolusi. Ini menunjukkan semakin tingginya tekanan politis dari berbagai negara agar serangan Israel di Gaza dihentikan.

Sekadar informasi. Resolusi berjudul "Pelindungan warga sipil dan penegakan kewajiban terhadap hukum dan kemanusiaan" itu disahkan dalam sidang darurat Majelis Umum PBB, di New York, Selasa (12/12/2023). Resolusi tersebut diadopsi setelah didukung 153 suara, sedangkan yang menolak 10 suara, dan 23 abstain.

Ada pun yang menolak: Austria, Ceko, Guatemala, Israel, Micronesia, Nauru, Liberia, Papua Nugini, Paraguay, dan Amerika Serikat. Sementara yang abstain: Argentina, Bulgaria, Cape Verde, Guinea Equator, Kamerun, Georgia, Jerman, Italia, Lithuania, Malawi, Kepulauan Marshall, Rumania, Belanda, Palau, Panama, Slovakia, Sudan Selatan, Togo, Tonga, Ukraina, Inggris, dan Uruguay.

Retno mengatakan, Indonesia turut menggalang dukungan 11 negara dari berbagai kawasan, yakni Afrika Selatan, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Maladewa, Namibia, Timor Leste, Turki, dan Thailand, dengan menyampaikan surat bersama kepada Presiden Majelis Umum PBB agar segera menggelar sidang darurat membahas Gaza.

Isi resolusi yang diajukan Mesir atas nama Liga Arab itu sangat singkat, meminta agar segera dilakukan gencatan senjata, melindungi warga sipil, melepas seluruh sandera dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humaniter internasional. Indonesia bersama 104 negara lainnya turut menjadi co-sponsor untuk resolusi itu.

Ini menjadi resolusi kedua yang disahkan oleh Majelis Umum PBB sejak perang di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Resolusi pertama yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza diadopsi pada 27 Oktober 2023.

Sebelumnya, pada 8 Desember 2023, resolusi serupa diajukan dalam Dewan Keamanan PBB. Walaupun resolusi yang menyerukan gencatan senjata itu mendapat dukungan 13 negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, tetapi resolusi itu tidak dapat diadopsi karena diveto oleh Amerika Serikat.

Hingga saat ini, serangan yang dilakukan militer Israel di Gaza telah membunuh 18.200 warga Palestina. Meski begitu, tentara Zionis itu belum mengendurkan serangannya.

Terbaru, militer Israel mulai memompa air laut ke terowongan di Gaza yang diduga digunakan oleh Hamas. Mereka bahkan tak peduli masih ada 135 warga Israel yang masih ditawan di Gaza.

The Wall Street Journal mengutip para pejabat AS yang diberi pengarahan mengenai operasi militer Israel, mengatakan tindakan membanjiri terowongan dengan air dari Laut Mediterania adalah bagian dari strategi lebih luas yang digunakan Israel untuk menghancurkan terowongan.