Pemilu 2024 Makan Korban

JAKARTA - Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Pemilu 2024 kembali memakan korban dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPU mencatat ada 23 KPPS meninggal dunia. Sementara data Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 27 KPPS yang sudah menghembuskan nafas terakhirnya.
Hingga Jumat (16/2/2024), KPU mencatat ada 35 orang yang meninggal dunia setelah menjalankan tugas proses penghitungan suara Pemilu 2024. Sebanyak, 23 di antaranya anggota KPPS.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari merinci, dari 35 orang itu juga di antaranya 3 panitia pemungutan suara dan 9 petugas perlindungan masyarakat (linmas). Data itu diperbarui hari ini per pukul 18.00 WIB.
Atas kejadian ini, KPU akan memberikan santunan kepada mereka meninggal dunia usai menjalankan tugas. Uang santunan itu senilai Rp 36 juta untuk satu orang.

Santunan kecelakaan kerja telah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Selain itu, secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Adapun besaran santunan telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan,” ujarnya
“Untuk besaran, santunan sebesar Rp 36 juta dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta,” kata Hasyim.
Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat jumlah KPPS yang meninggal dunia mencapai 27 kasus per Jumat (16/2/2024) pukul 14.00 WIB. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, 27 petugas KPPS meninggal dunia yang tesebar di 9 provinsi Indonesia.

Rinciannya, Sumatera Utara (1), Riau (1), Sumatera Selatan (2), Banten (2), DKI Jakarta (3), Jawa Barat (5), Jawa Tengah (7), Jawa Timur (1), dan Sulawesi Utara (1). “Sampai saat ini tercatat 27 kasus kematian yang dilaporkan,” kata dia.
Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik mengatakan, mayoritas yang meninggal karena kelelahan.

“Tapi ada juga informasi yang mengatakan kelelahan memicu aktifnya komorbid,” jelasnya.
Meski begitu, Idham menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya sejumlah anggota KPPS. Idham lantas menyinggung proses penghitungan suara dua panel yang pernah diajukan oleh KPU.

“Kami sangat bersedih, sangat berduka atas wafatnya badan ad hoc, dan mengenai hak-hak keluarga itu akan segera ditunaikan oleh KPU,” ungkap Idham.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga sudah mendengar sejumlah petugas KPPS, petugas kelurahan, dan kecamatan meninggal dunia saat bertugas dalam Pemilu 2024.
Untuk itu, Bagja meminta jajarannya di daerah untuk membantu proses pemakaman hingga pemberian santunan kepada petugas KPPS, panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang meninggal dunia.
“Ada juga bantuan dari pemerintah kota dan juga teman-teman kepolisian membantu dalam pengurusan jenazah dan lain-lain,” pesan Bagja.

Ia pun mengaku bahwa hingga saat ini belum mengetahui jumlah petugas yang meninggal dunia. Saat ini, Bawaslu masih mengumpulkan informasi perihal jumlahnya.

Selain meninggal dunia, KPU juga mencatat ada 3.909 petugas KPPS yang sakit. Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.
Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang
Untuk diketahui, Pada Pemilu 2019, petugas KPPS yang meninggal ada 894 orang, dan yang sakit mencapai 5.175. Meski jauh lebih sedikit, banyak pihak yang menyesalkan kasus ini kembali terulang di 2024.

Di dunia maya, warganet banyak yang menyampaikan duka atas wafatnya anggota KPPS. “Turut berduka cita. Emang beneran capek banget. Aku aja udah mendekati adzan subuh baru pulang, dan sekarang lagi meriang,” curhat @ceugils. “Dan kasiannya masih aja ada yang nyalahin KPPS gara-gara APK Baswalu busuk itu,” sahut @Emokutoo.

“Dari tahun ke tahun selalu gini, solusinya apa ya,” sesal @sereinpsitrusim. “Kita belajar dari sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah-Hegel,” ucap @maswisnulele.
“Kenapa petugas KPPS nggak dibuat shifting ya jadwalnya, jadi sehari bisa 2-3 orang yang handling 1 jobdesc biar nggak kelelahan,” usul @kucing_embul. “Pekerjaan yang paling melelahkan ketimbang pekerjaan yang lainnya,” aku @greyramada.