JK: Kecelakaan, Semua Partai Maunya Berkuasa

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) membeberkan sifat nyata partai politik. Kata JK, semua partai itu, pada dasarnya mau berkuasa, tidak ada yang benar-benar bersedia menjadi oposisi. Sebab, oposisi sama dengan kecelakaan.
Dalam sistem pemerintahan, kata JK, posisi oposisi sebenarnya bagus untuk demokrasi. Oposisi bertugas mengontrol program-program yang dijalankan pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar. Namun, dalam realita politik, tidak ada partai yang sengaja dibentuk untuk menjadi oposisi. Sebab, yang mereka incar adalah kekuasaan.
“Tidak ada partai yang didirikan mau jadi oposisi. Oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Karena tidak menang, jadi oposisi,” terang JK, dalam Election Talk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, Kamis (7/3/2024).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, ketika partai politik kalah dalam Pemilu, mereka banyak yang memilih pragmatis atau bersikap praktis demi mencapai tujuan. Hal ini juga, diakui JK, pernah dilakukan Partai Golkar.
JK menuturkan, saat dia menjadi Cawapres pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilu 2004, Golkar tidak memberikan dukungan. Yang diusung Beringin saat itu adalah pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Namun, setelah dirinya dan SBY memenangkan Pilpres, Golkar ikut dalam barisan koalisi pemerintah.
“Saya menjadi Wakil Presiden bukan didukung Golkar, saya jalan sendiri, tapi begitu kita menang, Golkar bergabung. Itu biasa saja, politik itu,” ujarnya.
Baca juga : Ganjar, Sabar Ya!
Di acara yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan penegasan atas sikap Banteng pada pemerintahan mendatang. Hasto menegaskan, PDIP siap menempuh jalur oposisi jika Capres-Cawapres yang diusungnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, kalah dalam Pilpres 2024.
Hasto menegaskan, tidak hanya siap jadi oposisi, PDIP juga menjadi partai politik yang mendukung hak angket dugaan kecurangan Pemilu, yang sebelumnya didorong Ganjar. Namun, Hasto melihat gelagat, Ganjar langsung “diincar” gara-gara mendorong hak angket. Buktinya, Ganjar dilaporkan ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi.

“Kita lihat bagaimana aksi, reaksinya. Baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket langsung diestrum, ada yang melaporkan KPK,” kata Hasto.
Masih di tempat yang sama, politisi Partai NasDem Irma Suryani mendorong PDIP tidak jiper dengan kondisi saat ini. Menurutnya, Banteng harus berani jadi oposisi agar tercipta keseimbangan dalam pemerintahan.

Irma tidak segan-segan menyindir PDIP yang dianggapnya berubah dan tidak lagi merepresentasikan diri sebagai partai wong cilik ketika jadi partai penguasa.
“PDIP nih bagusnya jadi oposisi. Ketika dia menang, nggak bagus karena diam seperti kura-kura. Tapi, ketika dia kalah baru menjadi betul-betul partai wong cilik, itu pendapat saya,” ujar Irma.

Irma melanjutkan, saat ini sudah muncul isu yang menyebut pemerintahan berikutnya bakal menggaet sebanyak-banyaknya parpol untuk jadi koalisi. Dia khawatir, jika semua bergabung, pemerintah akan menjadi diktator.
“Maka harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada posisi, pemerintah itu jadi diktator,” tegas Irma.
Lalu bagaimana sikap partai politik lainnya? Jubir PKS Ahmad Mabruri menyatakan, menjadi koalisi ataupun oposisi, PKS akan tetap berjuang demi rakyat Indonesia. “Berada di dalam atau di luar pemerintahan, buat PKS sama terhormatnya,” ujarnya, kepada Redaksi, Kamis (7/3/2024)
Namun, Mabruri menyebut, semua itu baru akan diputuskan setelah KPU rampung menghitung perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024. “Untuk ke depan, posisi PKS apakah di dalam atau di luar pemerintahan akan ditentukan Musyawarah Majelis Syuro setelah pengumuman resmi dari KPU,” singkatnya.

Sementara, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku partainya masih fokus mengawal perolehan suara Pemilu 2024. Di PPP belum ada pembahasan soal langkah politik dalam pemerintahan.
“PPP belum menentukan sikap. Saya pun masih jadi saksi di rekapitulasi provinsi untuk mengawal dan memastikan suara-suara agar jangan ada yang hilang. Soal sikap politik akan ditentukan nanti saja,” ujarnya.

Senada, Ketua DPP PKB Daniel Johan juga menekankan urusan politik ke depan masih menunggu hasil Pemilu. “Kami masih fokus kawal suara,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, selain PDIP dan PKS, tidak ada partai politik yang mau menjadi oposisi. Cuma PDIP dan PKS yang selama ini sudah teruji stamina politiknya menjadi oposisi. “PDIP di era Presiden SBY, sementara PKS di masa Presiden Jokowi,” ungkap Agung.
Untuk pemerintahan mendatang, dia menduga, partai-partai lain tak akan ada yang sekuat PDIP dan PKS untuk menjadi oposisi. “Rasanya di luar PDIP dan PKS, saya ragu ada partai yang mampu menjadi oposisi menimbang tantangan yang akan dihadapi kompleks,” pungkasnya.