Pasca Mudik Lebaran,  Puluhan Ribu Pendatang Baru Diramal Serbu DKI

JAKARTA -Meskipun Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur, Jakarta masih menjadi magnet untuk pemburu rejeki. 10 ribu sampai 15 ribu pendatang baru diramal akan serbu DKI pasca mudik Lebaran.
Kepala Dinas Dinas Kepen­dudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mengungkapkan, meskipun peminat masyarakat datang ke Ibu Kota diramal masih tinggi, namun jumlah tersebut menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Dia menyebut selama empat tahun terakhir, jumlah pendatang baru di Jakarta fluktuatif. Rincian­nya, pada 2020 sebanyak 24.043 orang, 2021 sebanyak 20.046, 2022 sebanyak 27.478 orang dan 2023 sebanyak 25.918 orang.
Budi menuturkan, salah satu penyebab menurunnya pen­datang baru ke Jakarta karena pembangunan sudah mulai merata di beberapa daerah, terma­suk infrastrukturnya.

“Selain perekonomian na­sional yang sudah membaik, pemerataan lapangan kerja saat ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4/2024).

Meski jumlah pendatang tu­run, Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta tetap men­jalankan Program Penataan Administrasi Kependudukan untuk menekan angka kepadatan penduduk. Apalagi berkaca pada data Dinas Dukcapil DKI Jakarta pada Lebaran tahun lalu, 84,06 persen pendatang baru berpendi­dikan SMA ke bawah dan 62,32 persen dilaporkan berpenghasilan rendah.
Karena itu, Budi mengimbau pemudik tidak mengajak keluar­ga atau kerabatnya saat kembali ke Jakarta. Untuk perantau yang ingin mengadu nasib, ditekankannya, harus punya jaminan tempat tinggal dan keterampilan.
“Kepada warga yang ingin mencoba datang ke Jakarta dengan beberapa alasan agar secara sadar dapat memper­siapkan diri seperti memiliki keahlian dan jaminan kerja dari pemberi kerja serta tempat ting­gal,” ucapnya.

Selain itu, Budi mewanti-wan­ti pendatang baru untuk tidak lagi berupaya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Menurut dia, selama ini banyak pendatang menumpang Kartu Keluarga (KK) kepada kerabat atau saudaranya, kemu­dian mengurus KTP domisili Jakarta. Padahal, tidak sedikit yang sebetulnya tinggal di dae­rah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Bahkan, ada yang kembali lagi ke daerah asalnya.
Hal itu dilakukan guna mendapat keistimewaan sebagai warga Jakarta, termasuk untuk bisa menerima bantuan sosial dari Pemerintah, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), atau Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Selain itu, banyak yang me­numpang KK dengan tujuan agar bisa mendapatkan prioritas masuk sekolah unggulan dengan jalur zonasi.
“Rumah Susun (Rusun) juga gitu. Kita menyiapkan rusun untuk warga DKI, tapi nyatanya yang datang itu banyak warga non-DKI yang mengisi. Akhirnya masalah DKI nggak pernah selesai,” kata Budi.

Budi memastikan akan menggalakkan lagi penerapan syarat administratif bagi pendatang baru. Sebelum bisa masuk KK dan bikin KTP Jakarta, kepala keluarga terkait diwajibkan bikin surat pernyataan siap bertang­gung jawab untuk menjamin kehidupan dan tempat tinggal si pendatang. Dan, menyatakan kebenaran bahwa si pendatang adalah bagian dari keluarganya.

Jika pendatang baru itu mengontrak rumah di Jakarta, maka pemilik rumah yang membuat surat pernyataan tanggung jawab itu. Dengan demikian, orang tersebut bakal berpikir ulang ka­lau untuk menempatkan kerabat atau saudaranya masuk KK.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada larangan bagi warga luar untuk datang ke Jakarta.
“Itu hak masyarakat (untuk merantau), hak semua war­ga negara. Tapi yang penting adalah mereka bisa bekerja dengan baik dan punya rumah untuk tinggal. Itu intinya,” im­buhnya, Minggu (14/4/2024).
Bagi warga daerah yang ingin merantau di Jakarta, Heru ber­pesan agar tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.
“Tidak buang sampah semba­rangan dan bisa berbaur dengan masyarakat untuk menjaga Ja­karta,” ucapnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Ja­karta Dwi Rio Sambodo menilai, Jakarta masih menjadi salah satu kota tujuan utama bagi para war­ga daerah atau pendatang baru yang ingin mencari pekerjaan, pendidikan dan lain-lain. Karena itu, Rio meminta Pemprov DKI jangan skeptis terhadap pen­datang usai libur Lebaran.
Mesti begitu, dia mewanti-wanti Pemprov DKI untuk me­nyiapkan langkah antisipasi secara nyata dan matang.
“Urbanisasi adalah realitas setiap tahun di Ibu Kota. Per­soalan ini sesungguhnya sesuatu yang selalu berulang,” kata Rio kepada Redaksi, Selasa (16/4/2024).

Dia mengingatkan Pemprov DKI untuk mengedepankan ke­bijakan yang humanis terhadap pendatang.
“Harus digaris bawahi dan dipertegas operasi tersebut wajib dilakukan dengan mengede­pankan nilai-nilai kemanusiaan dan persuasif tanpa ada tindakan yang bersifat represi,” ujarnya.

Untuk mengatasi fenome­na pendatang baru, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini menyarankan Pemprov DKI membuat langkah antisipatif.
“Pemprov DKI juga harus menjalin kerja sama kolaboratif dengan daerah-daerah gunanya sebagai metode preventif agar persoalan ini dapat diselesaikan secara kolektif,” tandasnya.