Jokowi Apakah Bersedia Jadi Penasihat Prabowo?

JAKARTA - Selain Presidential Club, muncul usulan agar Presiden Jokowi diangkat jadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Usulan ini banyak disuarakan oleh sejumlah elite politik. Apa jawaban Jokowi soal usulan itu? Bersediakah? Ditanya soal itu, Jokowi menegaskan posisinya saat ini. “Saya masih presiden sampai 6 bulan lagi.”
Kurang dari 6 bulan lagi, Jokowi akan resmi pensiun sebagai Presiden RI. Banyak yang berharap, eks Gubernur DKI itu tidak buru-buru pensiun dari politik. Salah satu usulan agar Jokowi tetap berkarya adalah menjadi penasihat bagi Prabowo.
Selain memiliki kedekatan, Prabowo dalam beberapa kesempatan juga blak-blakan menyebut Jokowi adalah mentornya. Ditambah lagi, pengalaman Jokowi di pemerintahan, tentu akan membantu Prabowo bersama Gibran Rakabuming memimpin Indonesia hingga 2029.
Kemarin, di sela-sela kunjungannya ke Sulawesi Tenggara, Jokowi ditanya soal wacana tersebut. Termasuk wacana untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

“Sekarang masih bekerja, sampai sekarang ini ditanyakan begitu,” kata Jokowi, usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).
Ketika diminta penegasan namanya potensial masuk sebagai penasihat Prabowo melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Jokowi menjawab diplomatis.

“Ini, saya itu masih jadi Presiden sampai enam bulan lagi lho. Masih Presiden sekarang ini,” tandas mantan Wali Kota Solo itu.
Usulan untuk menjadikan Jokowi sebagai penasihat Prabowo pertama kali disampaikan mantan politisi PDIP, Maruarar Sirait. Menurutnya, pengalaman Jokowi sangat dibutuhkan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Maruarar menyampaikan, Jokowi punya segudang pengalaman. Mulai menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden dua periode.
“Pak Jokowi tentu akan memberi masukan dan menjadi penasihat sebagai orang yang berpengalaman,” kata Maruarar, di Jakarta Pusat, Minggu malam (7/4/2024) lalu.
Ternyata usulan Maruarar ini mendapat banyak dukungan dari elite politik. Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengaku Jokowi punya pengalaman segudang yang akan bermanfaat untuk pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Pengalaman dan hasil karya Presiden Jokowi tentu akan menjadi aset yang baik bagi pemerintahan Presiden Prabowo nantinya,” sebut Dave.

Kendati demikian, Dave enggan berandai-andai seperti apa posisi Jokowi setelah tak menjabat.

Semua kembali kepada Presiden ke-7 (Jokowi) dan ke-8 (Prabowo). Mereka yang lebih paham apa saja yang menjadi strategi dan kebutuhan pemerintahan nantinya,” ucap anggota Komisi I DPR itu.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mengatakan bahwa Jokowi memungkinkan untuk menjadi penasihat khusus Prabowo. Bahlil mengingatkan dalam politik semua bisa terjadi.
“Ya kemungkinan semua terjadi. Selama dalam rangka konstitusional,” kata Bahlil.

Belakangan, usulan tersebut berkembang menjadi wacana untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ketua MPR Bambang Soesatyo jadi inisiator dibentuknya DPA.
Bamsoet-sapaannya, menilai DPA lebih pas dari wacana pembentukan Presidential Club.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, saat ini semua kelembagaan tengah dikaji.

Muzani mengatakan ada beberapa lembaga yang mungkin sedang diperkuat. Tetapi ada beberapa kelembagaan yang sudah dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada, atau dilebur, atau malah dilikuidasi.

“Ya, beberapa lembaga sedang dalam kajian-kajian termasuk dewan pertimbangan presiden,” kata Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho menilai kenapa Jokowi tidak menjawab tegas soal usulan diangkat sebagai penasihat Prabowo. Dengan status sebagai Presiden dan Kepala Negara, kata dia, Jokowi sepertinya tak nyaman bila dibahas saat ini.

Menurutnya, Jokowi sebagai negarawan tidak ingin dirinya dijadikan bahan diskursus politik.
“Seolah-olah dianggap menekan atau mempengaruhi proyeksi atau keputusan-keputusan politik Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun pemerintahan mendatang,” beber Dimas Oki.

Padahal, ditegaskan Dimas, Jokowi berkali-kali menegaskan susunan kabinet pemerintahan mendatang, sepenuhnya berada di tangan Presiden terpilih. “Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa struktur dan nama-nama di kabinet pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk memutuskan,” sambungnya.

Terkait posisi Jokowi di era pemerintahan mendatang, Dimas meyakini Prabowo mafhum. Apalagi, Prabowo telah mengisi kursi kabinet Jokowi hampir lima tahun.
“Tentunya dengan kapasitas dan legacy yang dimiliki, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kepentingan untuk memberikan ruang bagi Jokowi untuk memainkan peran dalam mendukung agenda-agenda pemerintahan mendatang. Baik untuk kepentingan domestik atau kepentingan nasional di tataran global,” tutur dia.