Sukses Koalisi Di Pilpres, Emang Bisa Lanjut Di Pilkada?

JAKARTA - Sejumlah partai politik mulai sibuk cari teman jelang Pilkada serentak November mendatang. Supaya memudahkan perjuangan di tingkat daerah, ada yang ingin koalisi Pilpres berlanjut ke Pilkada. Emang bisa?
Keinginan itu salah satunya datang dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang bisa melandasi kerja sama di tingkat nasional berlanjut ke tingkat daerah. Salah satunya, kesamaan nama calon kepala daerah yang diusung partai politik penghuni Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Nama-namanya kalau di KIM nggak jauh-jauh juga,” ujar Airlangga saat jumpa pers di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Jumat (17/5/2024) malam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini kemudian menjabarkan beberapa provinsi yang punya kesamaan calon. Misalnya di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Di Jawa Timur, Airlangga menyebut, anggota KIM yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, sudah sepakat mengusung Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur.
Selanjutnya di Pilkada Banten, kandidat terkuat yang bakal diusung adalah mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Begitu juga di Jakarta, Golkar sudah memiliki kandidat bakal calon gubernurnya. Yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa. “Di Sumatera Utara juga mengerucut,” jelas Airlangga.

Meski begitu, Airlangga mengaku, tidak bisa memaksakan keinginan partainya dalam mengusung calon. Sebab, hal itu perlu dibicarakan lebih lanjut dengan anggota KIM dan hasilnya ditentukan oleh survei. “Sedang dikomunikasikan dengan partai-partai dan kembali nanti diputuskan mana yang hasilnya paling tinggi,” pungkasnya.
Niat melanjutkan koalisi Pilpres ke Pilkada, sebelumnya juga pernah disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Hasto mengaku, ada peluang untuk melanjutkan kerja sama politik ke tingkat daerah bersama PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilkada 2024. Mengingat, hubungan antar partai setelah Pilpres masih terjalin dengan baik.

Lebih lanjut, Hasto mengklaim, keempat partai ini merupakan korban dari praktik kecurangan dalam Pemilu 2024. “Kami berempat ini adalah victims,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, setuju bila kerja sama politik dalam Pilpres dilanjutkan ke tingkat Pilkada. Menurutnya, hal itu bisa memudahkan pemerataan kekuatan dalam politik dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.

PAN setuju apabila Koalisi Indonesia Maju dapat dilanjutkan di Pilkada seluruh Indonesia. Jadi Koalisi Indonesia Maju yang merupakan koalisi dari Pilpres diharapkan dapat konkordan atau setara dengan Pilkada,” ujarnya kepada Redaksi, semalam.
Namun, Viva memahami, masing-masing daerah memiliki kondisi yang spesifik. Sehingga, konfigurasi politik nasional berbeda dengan konfigurasi politik daerah.
Oleh karena itu, Viva akan melihat dinamika politiknya dalam perspektif kultural masing-masing daerah. Sebab, tidak bisa dipaksa untuk setara dengan Koalisi Indonesia Maju yang ada di pusat.

“Kalau tidak bisa ya kita fleksibel saja. Intinya visi Prabowo-Gibran harus dapat dilanjutkan di Pilkada. Kemudian, Pilkada itu kan jadi proses regenerasi dalam proses penentuan kepemimpinan di daerah,” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi mengisyaratkan, pihaknya setuju dengan PDIP untuk melanjutkan kerja sama politik ke jenjang Pilkada.
Alasannya, tiap daerah punya perbedaan dalam memandang tokoh nasional. Sehingga, sulit untuk menyamakan visi misi di tingkat pusat ke daerah.

“Di Pilkada, masing-masing daerah punya kecenderungan yang tidak selalu sama untuk melakukan koalisi partai politik dalam pengusungan atau dukungan untuk kepala daerah,” kata Arwani kepada wartawan, Sabtu (18/5/2024).
Lalu apa tanggapan pakar, apakah mungkin koalisi Pilpres bisa lanjut ke Pilkada? Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan pesimis hal itu bisa terlaksana di tiap daerah.

Menurutnya, tidak semua Pilkada bisa sejalan dengan Pilpres. Sebab, peta politik antar daerah satu dan lainnya berbeda. Sehingga, kepentingannya juga bisa beda-beda.

“Karena itu, bisa saja di dalam Pilpres berhadap-hadapan tapi dalam Pilkada berkoalisi. Demikian pula sebaliknya. Dalam Pilpres berkoalisi tapi dalam Pilkada berhadap-hadapan,” pungkasnya.