Amien Rais Muncul Wacana Presiden Dipilih MPR

JAKARTA - Wacana Presiden kembali dipilih MPR kembali muncul. Wacana ini secara terang-terangan dimunculkan mantan Ketua MPR Amien Rais, seusai diskusi soal amandemen dengan pimpinan MPR yang dikomandoi Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Namun, ide presiden dipilih MPR kembali, sepi pendukung. Publik rame-rame menolak wacana yang dianggap mengkhianati amanat reformasi ini.

Usulan agar Presiden kembali dipilih MPR dilontarkan Amien usai dirinya bertemu pimpinan MPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Di hadapan pimpinan MPR seperti Bambang Soesatyo, Ahmad Basarah, Amir Uskara, Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, Amien mendorong adanya amandemen UUD 1945 berupa pemilihan Presiden dipilih oleh MPR.

"Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," ujar Ketua MPR periode 1999-2004 ini.

Amien lantas mengenang masa lalunya ketika membidani lahirnya pemilihan umum termasuk Presiden dipilih oleh rakyat (Pemilu langsung). Namun, Amien mengaku menyesal dengan hasil perjuangannya itu. Sebab, tujuan Pemilu langsung agar mampu menghilangkan praktik money politic, justru malah sebaliknya.

"Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin," ucap dia.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan inti ucapan Amien Rais adalah mendukung sistem demokrasi tidak lagi dengan uang. "Jadi intinya Pak Amien ingin demokrasi is king, tidak lagi cash is king," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Sebelumnya, Bamsoet menyebut ada aspirasi masyarakat yang ingin agar UUD 1945 kembali diamendemen. Pernyataan itu disampaikan Bamsoet usai bertemu Ketum Partai NasDem, Surya Paloh, Senin (4/6/2024).

"Pertama amendemen terbatas UUD 1945 untuk masuk kembali PPHN dengan menambah dua ayat di dua pasal, itu pertama," kata Bamsoet.

Setelah bertemu Amien Rais, isu soal dikembalikannya MPR sebagai lembaga tertinggi dan berhak memilih presiden mulai dimunculkan. Sayangnya, usulan agar Presiden kembali dipilih MPR, sepi peminat. Sejumlah politisi rame-rame menolak Presiden dipilih kembali MPR.

Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago terkejut ketika mendengar usulan Amien. Menurut Irma, kepala daerah yang seharusnya dipilih oleh lembaga legislatif, bukan Presiden.

"Yang butuh dipilih oleh DPRD itu bupati dan wali kota," sebut Irma kepada Redaksi.

Selain itu, kata Irma, ada cara lain untuk menghilangkan politik uang selain dengan mengembalikan fungsi MPR. Misalnya, Pemerintah yang menunjuk langsung gubernur. Sebab, dia menilai gubernur itu tidak bersentuhan langsung dengan warganya.

Berbeda dengan bupati dan wali kota yang disebut Irma langsung bersentuhan dengan warganya. Menurut Irma, keberadaan gubernur cuma menambah panjang rantai perintah dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Sehingga cuma menghabiskan anggaran lantaran kontribusi Pusat ke Daerah sering kali mentok di tingkat Pemerintah Provinsi.

"Nah, kalau Presiden saya kira wajib dipilih rakyat! Agar tidak jadi bancakan di Parlemen," tegas Irma.

Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Syarief Hasan menegaskan, Pilpres langsung oleh rakyat merupakan hak demokrasi dan kedaulatan rakyat. Sehingga, yang perlu dilakukan evaluasi itu soal presidential threshold, bukan cara memilihnya.

"Yang perlu dievaluasi adalah batasan President Threshold dan evaluasi sistem Pileg terbuka atau tertutup, dan juga Pilkada," kata Syarief.

Penolakan juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman. Menurutnya, bukan perkara mudah melakuman amandemen UUD 1945, lalu mengembalikan Pilpres ke MPR.

"Paling penting ya aspirasi publik, pendapat masyarakat tuh seperti apa soal pemilihan umum Presiden dan Wapres ini. Apakah sudah capek dengan gaya Pilpres yang sangat melelahkan seperti 3 Pemilu terakhir, atau memang tetap happy masyarakatnya," papar Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut menolak usulan Amien ini. Hasto tak menampik, Pilpres secara langsung memang mengalami banyak kendala seperti pengerahan aparatur negara hingga intimidasi. Namun, dirinya tak sepakat jika sistem Pilpres dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi.

"Tetapi kan solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan," pinta Hasto.

Eks politisi PDIP yang juga aktivis '98, Budiman Sudjatmiko menilai, usulan Amien itu bakal melukai hati rakyat Indonesia. Apalagi, usulan itu disampaikan sesaat Pilpres baru saja selesai digelar.

"Pernyataan itu justru mencederai dan melukai perasaan orang Indonesia yang baru saja menyelenggarakan atau menunaikan hak demokratisnya untuk memilih presiden baru," kata Budiman kepada wartawan, Kamis (6/6/2024).

Terpisah, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kaget ketika ada wacana Pemilu tidak langsung. Bahkan, Perludem menilai elite bangsa sekarang ini cetek pengetahuan dan moral.

"Iya norak, aneh. Karena elitenya miskin kognitif untuk memperbaiki bangsa lebih maju. Jadi, mikirnya balik ke belakang," sindir Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil saat dihubungi Redaksi.

Sedangkan, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyatakan jika amandemen tentang sistem Pemilu terjadi, maka bangsa ini telah mengkhianati amanat reformasi. Menurutnya, tidak ada jaminan, Presiden dipilih MPR, suap dan korupsi bakal hilang.

"Karena basisnya menghitung jumlah anggota MPR, jadi ya bukan tidak mungkin terjadi korupsi-korupsi yang jauh lebih berbahaya," tegasnya.