Gagal Melaju Ke DPR, Akankah PPP Gelar Muktamar Luar Biasa

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah merampungkan berbagai sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Termasuk, yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hasilnya, sebagian gugatan PPP ditolak Majelis Hakim MK. Dengan begitu, PPP tidak lolos ke DPR, karena tidak memenuhi ambang batas masuk parlemen (perolehan suara 4 persen).

Akibatnya, muncul suara-suara dari kader dan senior PPP, agar partai ini segera menggelar muktamar luar biasa (MLB).

Misalnya, Ketua Majelis Pakar DPW PPP Banten, Madsani Mahmud mendesak agar DPP PPP menggelar MLB. "Plt Ketum PPP, Pak Mardiono harus bertanggung jawab," tandasnya.

Desakan yang sama juga disuarakan Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP). Puluhan kader mendesak DPP PPP menggelar MLB untuk menggantikan kepemimpinan Mardiono.

"DPP telah gagal mengantarkan partai berlambang Kabah ini ke parlemen, karena tidak mencapai ambang batas 4 persen pada Pemilu 2024," ujar Ketua Umum F-PPP, Alki Sanagri.

Berbagai suara ini, direspons beragam oleh pengurus maupun senior PPP. Sekretaris Dewan Pakar PPP, Fernita tidak sependapat dengan MLB.

"Muktamar luar biasa itu bisa dilakukan jika kepemimpinan DPP PPP dalam kondisi darurat. Sekarang ini daruratnya di mana," ujar Fernita.

Sedangkan Inisiator Forum Kabah Membangun, Anwar Sanusi mengusulkan, ketimbang MLB, lebih baik Muktamar dipercepat.

"Saya usulkan dipercepat menjadi Desember 2024. Kepengurusan ini kan 2020 hingga 2025. Jadi, dipercepat satu tahun," usulnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Fernita dan Anwar Sanusi terkait muktamar luar biasa dan muktamar dipercepat.

Ada beberapa kader dan senior yang meminta supaya PPP menggelar muktamar luar biasa (MLB) atau muktamar dipercepat. Tanggapan Anda?

Soal muktamar, mukernas dan rapimnas itu ada mekanisme internalnya. Tidak bisa ujug-ujug MLB. MLB bisa dilakukan jika kepemimpinan DPP PPP dalam kondisi darurat. Sekarang ini daruratnya di mana.

Lagian, persyaratan MLB harus 2/3 dari DPC maupun DPW, lalu permohonan ke DPP. Permasalahannya, DPP-nya mau nggak.

Kalau muktamar dipercepat, bagaimana?

Muktamar yang dipercepat juga sama, ada mekanisme dan permintaan dari bawah. Sebelum muktamar, harus ada rakernas atau rapimnas dulu. Nah, baru-baru ini DPP PPP menggelar rapimnas di Karawaci. Rapimnas merekomendasikan muktamar tetap digelar 2025, sesuai periodenya.

Muktamar digelar sesuai jadwalnya itu, sudah disetujui 34 DPW dari 38 DPW. Itu sudah kuorum. Kalau rapimnas tidak mengusulkan muktamar dipercepat, bagaimana bikin muktamar dipercepat. Prinsipnya, gagasan Muktamar dipercepat atau luar biasa itu ada mekanismenya, tidak ujug-ujug.

Tapi, kader dan para senior PPP ini kecewa pada kepemimpinan Mardiono, karena PPP tak lolos ke DPR. Respons Anda?

Ketidaklolosan PPP ke Senayan, harusnya menjadi introspeksi ke dalam. Introspeksinya, berarti kader kita belum siap dengan sistem yang brutal ini.

Saran Anda?

DPP harus membuat strategi apa yang harus dilakukan oleh PPP selanjutnya. Saat ini, bukan waktunya gontok-gontokan di dalam. Kalau di dalamnya tidak kompak, bagaimana mau membahas untuk ke depannya.

Semua kader dan pengurus harus kompak, ya...

Pada 2029, semua harus turun gunung untuk memikirkan secara bersama-sama, bagaimana PPP pada Pemilu mendatang bisa masuk Senayan lagi. Kita jangan melihat ke belakang, tapi harus melihat ke depan.