TangselCity

Ibadah Haji 2024

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

PKS Masih Bimbang, Anies Baswedan Atau Sudirman Said

Oleh: Farhan
Selasa, 11 Juni 2024 | 10:08 WIB
Foto : Ist
Foto : Ist

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bimbang dalam mengusung calon gubernur (cagub) di Pemilihan Gubenur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Padahal, PKS merupakan pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di DKI Jakarta dengan perolehan 18 kursi.

JURU Bicara (Jubir) DPP PKS, Pipin Sopian mengatakan, partain­ya hingga saat ini belum memu­tuskan siapa yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Dia menegaskan, hingga saat ini DPP PKS masih berkeinginan mengusung kader internal.

“Saat ini yang diajukan Pak Anies (Baswedan) dan Pak Sudirman Said. Tapi keduanya bukan kader PKS. Jadi, masih dinamis,” ucap Pipin dalam kete­rangannya, Senin (10/6/2024).

Anies Baswedan merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Juga, mantan calon Presiden dan Menteri Pendidikan dan Kebu­dayaan. Sedangkan Sudirman Said adalah eks Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan eks co capten tim pemenang­an capres-cawapres Anies Bas­wedan dan Muhaimin Iskandar.

Pipin mengakui partainya sudah membangun komuni­kasi secara intens dengan Anies Baswedan dan Sudirman Said. Dia mengatakan, kedua-duan­ya; Anie-Sudirman merupakan orang baik dan punya kedekatan dengan pimpinan PKS.

“Tentu kami pertimbangkan dari sisi kapabilitas dan aksept­abilitas,” jelasnya.

Terkait kemungkinan duet PKS dan PDIP dengan menjodo­hkan Anies dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa di Pilgub DKI Jakarta, Pipin hanya menjawab singkat. “Nanti akan kita bahas dengan partai-partai yang akan mengusungnya,” katanya.

Koordinator Jubir DPP PKS, Ahmad Mabruri menambahkan, dukungan terhadap Anies Bas­wedan di Pilgub DKI Jakarta baru ada di tahap Dewan Pimpi­nan Wilayah (DPW) DKI Jakarta dan belum pada tahap Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS.

“DPP PKS belum ada keputu­san,” ucap Mabruri dalam kete­rangannya, Senin (10/6/2024).

DPP PKS, kata Mabruri, ma­sih mempertimbangkan nama lain di Pilgub DKI Jakarta yaitu Sudirman Said. Pihaknya, kata dia, saat ini masih terus mem­bangun komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said.

Mereka selalu komunikasi. Baik langsung maupun melalui telepon,” ungkap dia.

Mabruri menegaskan, PKS terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain di Pilgub DKI Jakarta. Dia mengatakan, PKS masih menjajaki sejumlah nama untuk menjadi cagub.

“Semua peluang masih ter­buka. Baik peluang partai koalisi dan para cagub yang akan maju,” kata dia.

Lebih lanjut, Mabruri menjelaskan, PKS juga membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan PDIP. Terlebih, koalisi antara PKS dan PDIP pernah terjadi di be­berapa Pilkada di beberapa daerah.

“Jadi, enggak ada masalah,” tegasnya.

Dia mengatakan, jika sean­dainya harus berkoalisi dengan PDIP, maka harus ada kader PKS yang turut bertarung di Pilgub Jakarta. Yang jelas, kata dia, sinyal dari Presiden PKS mesti ada kader dari internal PKS.

“Masalah pasangannya siapa, ya kami sepakati,” tandas Mabruri.

Sedangkan, Jubir Anies Bas­wedan, Billy David Nerotu­milena memastikan, Anies selalu menjaga komunikasi dengan semua parpol, termasuk dengan PDIP dan PKB. “Saling dikait­kan dengan kedua partai, dan sa­ling berbalas komentar positif,” kata Billy dalam keterangannya, Senin (10/6/2024).

Kata Billy, pada saatnya nanti, dukungan partai politik (parpol) di Pilgub DKI Jakarta akan semakin jelas. Sehingga dia meminta publik untuk bersabar. “Komunikasi yang mengarah ke arah dukungan di pilgub akan mengerucut dalam waktu dekat,” imbuh Billy.

Tidak hanya PDIP dan PKB, kata Billy, komunikasi antara Anies dan PKS bahkan lebih baik. Tapi dia meminta semua pihak untuk bersabar soal kepastian Anies diusung dalam Pilgub DKI.

“Nasdem dan PKS justru yang paling terjaga hubungan baiknya. Dalam waktu dekat kita akan tahu arah semua parpol tersebut,” pungkas Billy

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo