Para Menteri Protes Ke Sri Mulyani, Anggaran Dipotong Dan Dibekukan

JAKARTA - Sejumlah menteri protes anggarannya dipotong dan dibekukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Para menteri beranggapan, pemotongan anggaran tersebut akan berdampak pada program-program kementerian.

Keluhan soal anggaran pertama kali disuarakan oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia protes anggaran kementeriannya tahun 2025 cuma dapat Rp 213,2 miliar. Luhut mengaku sudah lelah meminta tambahan anggaran kepada Sri Mul.

Dia bahkan sempat ingin merenovasi kantornya di Gedung Kemenko Marves tapi tidak punya anggaran lebih, sehingga meminta tambahan Rp 20 miliar ke Kementerian Keuangan. Namun, permintaan tersebut tidak diberikan. Bahkan, Luhut pernah membayar hotel dengan uang pribadinya karena kementeriannya kekurangan anggaran.

“Tolonglah, kami imbau ke Bapak menaikkan anggaran karena saya sudah minta Menteri Keuangan juga,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Keluhan juga disuarakan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Dia memprotes kebijakan Sri Mul yang memangkas anggaran kementeriannya dari Rp 1,23 triliun pada 2024 menjadi Rp 681 miliar pada 2025. Menurut Bahlil, pemotongan ini tidak masuk akal. Apalagi jika melihat target investasi yang dibebankan ke kementeriannya, malah meningkat dari Rp 1.650 triliun pada tahun ini menjadi Rp 1.850 triliun pada tahun depan.

Bahlil meminta Komisi VI DPR memanggil Menkeu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk memberikan penjelasan yang konkret. “Kalau kita lihat basis anggarannya, Camat di DKI anggarannya lebih besar daripada kementerian ini,” protes Bahlil, di hadapan Komisi VI DPR, Selasa (11/6/2024)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga protes anggaran kementeriannya dipotong Rp 13,83 triliun pada 2025. Padahal, pagu indikatif Kemenhub 2025 ditetapkan Rp 24,76 triliun. Jika dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 38,60 triliun, berarti ada penurunan hingga 35,85 persen.

BKS-sapaan akrabnya-menyebut, pemotongan ini akan mengganggu program-program yang sudah dicanangkan. “Kita harapkan bantuan dari Komisi V. Kami siap memberikan data-data berkaitan dengan program apa saja yang sekiranya wajib untuk kita lakukan,” tuturnya, Rabu (12/6/2024).

Protes juga disampaikan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Zulhas-sapaan akrabnya-menyebut, pagu anggaran kementeriannya tahun depan menurun drastis. Tahun 2025, pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya Rp 1,6 triliun. Padahal tahun ini pagu anggarannya sebesar Rp 1,9 triliun.

“Bedanya Rp 300-an miliar. Turunnya hampir 16 persen. Padahal awalnya Rp 3 triliun. Jadi banyak sekali turunnya,” keluh Zulhas, saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (13/6/2024).

Ia merinci, pada 2021 anggarannya tembus Rp 3,2 triliin. Kemudian turun menjadi Rp 2,1 triliun di 2022. Namun, kembali naik menjadi Rp 2,4 triliun pada 2023. “2024 turun jadi Rp 1,9 triliun, 2025 turun Rp 1,6 triliun. Jadi tinggal separuh dari 2021,” keluh Zulhas.

Sementara, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa keluhkan anggarannya diblokir Menkeu. Suharso mengatakan, anggaran kementeriannya terkena pemblokiran Rp 329,65 miliar akibat kebijakan automatic adjustment yang dilakukan Sri Mul.

Anggaran 2024 itu Rp 2,1 triliun. Realisasinya sudah 48,6 persen. Dan di luar 48,6 persen ada 16,7 persen yang diblokir,” jelas Suharso, di depan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Selain itu, ada pula anggaran yang masih diblokir senilai Rp 210 miliar untuk peningkatan ekosistem kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat N219 Amphibi. Anggaran ini akan dikembalikan kepada Kemenkeu untuk dilaksanakan oleh kementerian teknis sebesar Rp 53,2 miliar.

Oleh sebab itu, Suharso meminta dukungan Komisi XI DPR untuk menambah anggaran kementeriannya tahun 2025 sebesar Rp 804,47 miliar, dari pagu indikatif yang dipatok dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp 1,97 triliun.

Bagaimana tanggapan Sri Mul terkait protes rekan-rekannya di kabinet? Sri Mul mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi sumber operasional kementerian/lembaga harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini demi menjaga keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

“Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan, terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya. Sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” tegas Sri Mul.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira membela Sri Mul. Kata dia, Sri Mul sudah melakukan fungsinya sebagai rem dari sisi anggaran. Ia menilai, Sri Mul khawatir jika anggaran dinaikkan tahun depan bisa membuat kepercayaan investor, terutama pemegang surat utang pemerintah itu akan turun.

Apalagi tahun depan ada kebutuhan utang jatuh tempo harus dibayar Rp 800 triliun.

“Tentunya dengan penerbitan utang baru jadi harus menjaga ekspektasi dari pasar keuangan,” ulas Bhima, saat dihubungi, Kamis (13/6/2024).

Bhima mengatakan, pemotongan itu membuka ruang fiskal, khususnya untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran. Seperti makan bergizi gratis. Mengingat, program ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Jadi harus ada kementerian/lembaga yang berkorban dalam proses transisi itu. Juga dari sisi kebutuhan anggaran subsidi energi, bansos. Ini menimbulkan kekhawatiran terjadi pelebaran defisit di atas 3 persen dari PDB,” pungkasnya.