Semua Program Presiden Terpilih Dimasukkan Ke APBN 2025

JAKARTA - Presiden Jokowi terus memuluskan jalan bagi Prabowo Subianto agar langsung tancap gas menjalankan pemerintahan setelah dilantik menjadi presiden ke-8, Oktober nanti.

Salah satu bukti terbarunya, Jokowi telah memerintahkan Kementerian Keuangan untuk memasukkan semua program Prabowo ke dalam APBN 2025.

Perintah Jokowi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, dalam Kajian Tengah Tahun INDEF 2024 bertema "Presiden Baru, Persoalan Lama", di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

"Arahan Pak Jokowi jelas. Masukkan semua visi misi presiden terpilih ke dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2025. Ini yang kami kerjakan. Kami kerjakan bersama antara pemerintah dengan DPR yang sekarang," ujar Febrio.

Menurut dia, saat ini, Kemenkeu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR masih melakukan penggodokan Rancangan APBN (RAPBN) 2025. Menurut Febrio, penyusunan RAPBN kali ini sangat spesial, karena RAPBN transisi. 

“Dibuat oleh pemerintahan Pak Presiden Jokowi untuk pemerintahan presiden terpilih 2025," ucap Febrio.

Kata Febrio, pertemuan juga terus dilakukan antara Kemenkeu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang diutus Prabowo. Dengan adanya pertemuan itu, diharapkan proses transisi di sektor keuangan berjalan lancar.

"Sehingga dengan tidak terdisrupsinya proses ekonomi di dalam proses APBN ini, akan baik untuk perekonomian kita di tahun 2024 maupun 2025," kata Febrio.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga telah bertemu dengan tim yang diutus Prabowo. Salah satu program yang telah disepakati nominalnya adalah anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025.

Kata Sri Mul, Prabowo menyutujui program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap. Sehingga, anggaran makan bergizi gratis tidak akan membebani APBN, lantaran postur defisitnya berada di rentang 2,29-2,82 persen.

"Detail mengenai program makan bergizi gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari presiden terpilih. Namun, untuk postur APBN sudah kita masukkan, dan sudah disepakati oleh bapak presiden terpilih dengan anggaran awal Rp 71 triliun," urainya.

Kemenkeu juga akan terus menyusun APBN ini melalui proses sidang kabinet di bawah Presiden Jokowi dan berkonsultasi dengan tim dari presiden terpilih. Prosesnya juga mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

"APBN dikelola secara hati-hati, dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainabilitasnya dan kesehatannya. Karena ini adalah instrumen penting yang menjadi andalan bagi pemerintah, baik pemerintah hari ini dan pemerintah yang akan datang," tutur Sri Mul.

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, sikap Jokowi merupakan buah dari komitmen politik Prabowo. Yakni keberlanjutan, kesinambungan, dan penyempurnaan pemerintahan Jokowi.

"Sehingga Pak Jokowi menunjukkan komitmen yang sama untuk memastikan semua program Pak Prabowo bisa segera direalisasikan," tutur Dahnil saat dihubungi, Selasa (25/6/2024) malam.

Ia menyebut, yang dimasukkan ke RAPBN 2025 adalah program-program unggulan Prabowo-Gibran. Di antaranya makan bergizi gratis, hilirisasi, dan pendidikan.

Dahnil juga meyakini proses transisi berjalan lancar dan mulus. Terbukti dari koordinasi pemerintah dengan Tim Gugus Tugas yang dibentuk Prabowo-Gibran.

Sementara, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menilai, anggaran Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis masih masuk akal. Ia meyakini, tambahan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis tidak akan mengganggu fiskal negara.