Dipastikan Presiden Tak Ada Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

JAKARTA - Pemerintah memberikan kabar gembira terkait subsidi BBM. Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada pembatasan pembelian subsidi BBM. Mantap!

“Tidak, tidak, tidak. "Belum ada (pembatasan), belum ada pemikiran ke sana," kata Jokowi, saat ditanya soal isu pembelian subsidi BBM akan dibatasi 17 Agustus nanti, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Hal yang sama dipastikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat bersama tiga menteri membahas soal subsidi BBM, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Petrokimia Gresik.

Gunakan rapat untuk keluar dari menteri satu-satu. Tidak barengan. Menteri yang pertama keluar adalah Trenggono. Trenggono menjelaskan agenda rapat, salah satunya soal BBM bersubsidi bagi nelayan.

“Ada yang berubah (untuk nelayan),” ungkap Trenggono.

Ia menyebutkan, pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan mulai 17 Agustus 2024.

Setelah Trenggono, Teten keluar, desak Arifin. Keduanya tidak berbicara banyak di media. “Nanti tanya sama Menko. Bahasanya udah dibahas, tinggal tanya ke Menko,” pinta Arifin.

Giliran Airlangga yang berbicara. Airlangga memastikan, tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Airlangga meminta para pemangku kepentingan kebijakan untuk melakukan edukasi agar program yang akan dilakukan tepat sasaran. “Saya minta sosialisasi dulu, supaya tepat sasaran,” imbuhnya.

Apa kata pengamat soal wacana pembatasan pembelian subsidi BBM? Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menjelaskan, peluang untuk mengontrol BBM bersubsidi sebenarnya sudah lama. Namun, implementasinya memang sulit diterapkan.

Sekalipun ada yang terbatas, katanya, Pemerintah harus menyiapkan sistem secara matang. Jangan sampai ada masalah saat diimplementasikan. Misalnya, menyeleksi kendaraan di SPBU.

“Tidak perlu buru-buru sebetulnya. Harus dihitung dulu bagaimana potensi dampaknya,” kata Faisal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan, pembatasan pembelian subsidi BBM tidak akan efektif. Justru akan menimbulkan kegilaan dan penyalahgunaan.

Menurut Piter, yang paling tepat yang dilakukan adalah tidak ada subsidi harga. Mengingat, sulit untuk menghindari ke tidakpatan sasaran.

“Tetapi penghentian subsidi BBM dalam jangka pendek ini sangat tidak mungkin. Pilihan paling logis, Pemerintah tidak mengubah kebijakan terkait subsidi,” kata Piter.

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, pembatasan pembelian subsidi BBM karena proyeksi defisit APBN 2024 lebih besar dari target pemerintah.

Omongan Luhut bikin heboh karena menimbulkan keresahan di masyarakat. Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta, agar Luhut menarik pernyataannya itu untuk meredam keresahan yang terjadi di masyarakat.