Dibeberapa Wilayah, Banteng Susah Cari Temen

JAKARTA - Jalan PDIP menghadapi Pilkada serentak, November ini, tidak begitu mulus. Di Jawa dan Sumatera, partai berlogo kepala banteng yang memenangkan Pemilu legislatif tahun 2024 ini, kelihatan susah mencari kawan.

Di Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), dan Sumatera Utara (Sumut), misalnya, PDIP masih jomblo.

Padahal, waktu pendaftaran calon tinggal 1 bulan lagi.

Di Jakarta, PDIP yang meraih suara terbanyak kedua kursi DPRD ini, masih belum memutuskan siapa jagoan yang bakal diusung. Banteng juga belum menemukan teman untuk diajak berkoalisi.

Kondisi yang sama juga terjadi di Jabar. PDIP masih belum terdengar manuvernya. Padahal, di Tanah Pasundan ini, PDIP punya modal 17 kursi DPRD. Banteng cuma butuh 1 parpol di papan tengah untuk bisa mengusung paslon di Pilgub Jabar.

“Bolanya sekarang ada di DPP, DPP sedang berkomunikasi dengan DPP partai lainnya,” kata Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono.

Di Jatim, PDIP terancam kehilangan perahu. Sebab, mayoritas parpol sudah bersatu mengusung Khofifah Indar Parawansa. Hal serupa terjadi di Sumut, dimana mayoritas parpol sudah menjagokan Bobby Nasution. Di dua daerah ini, PDIP masih berupaya membentuk poros baru.

Jateng yang selama ini dikenal sebagai markas Banteng, tak kalah tragisnya. Sebagai partai terbesar di Jateng, Banteng belum berhasil membentuk koalisi. Tak hanya itu, nama-nama bakal calon dari PDIP belum ada yang punya elektabilitas moncer. Di survei terakhir, jagoan-jagoan Banteng keok dari putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Kapolda Jateng Ahmad Luthfi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak gentar. Dia optimis, PDIP bakal membentuk koalisi dan menyiapkan jagoan.

“Sehingga kotak kosong itu tidak akan terjadi untuk provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara,” ujar Hasto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Politikus PDIP, Aryo Seno Bagaskoro memastikan, tidak ada halangan mendasar dalam Pilkada. Ia memastikan kader banteng dilatih untuk bisa survive dalam skenario apapun.

Kami punya banyak kader dengan pengalaman dan rekam jejak publik yang bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan,” tutur Seno, saat dihubungi, tadi malam.

Hanya saja, dalam ekosistem demokrasi yang sehat, PDIP menganggap perlu komunikasi politik yang baik. Hal itulah yang dilakukan PDIP saat ini.

Di Jateng dan Sumut, PDIP bisa mencalonkan sendiri. Di Jateng, PDIP menyiapkan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Begitu juga di Sumut. Nama-nama seperti Nikson Nababan, Rapidin Simbolon, dan Sofyan Tan tengah dalam penggodokan. “Semua nama yang berproses panjang secara pengalaman,” cetus Seno.

Namun, lagi-lagi, banteng tetap mengedepankan komunikasi politik dengan banyak pihak yang memiliki gagasan serupa. Apa gagasannya? Pilkada merupakan kedaulatan rakyat.

“Siapa pun di negeri ini, yang cukup mumpuni boleh menjadi pemimpin. Tidak peduli siapa keluarganya, siapa kerabatnya, dan seterusnya,” kata Seno.

Di Jatim, PDIP intens berkomunikasi dengan PKB, dan NasDem. Besar kemungkinan PDIP mencalonkan kader sendiri, dengan clue yang sudah berkiprah di tingkat nasional.

Di Jabar juga terus dilakukan penjajakan dengan parpol lain, maupun para Cagub yang namanya diperbincangkan. “Di sana ada Pak Ono Surono yang disepakati oleh DPD,” ungkap Seno.

Sedangkan di Jakarta, PDIP lebih berhati-hati, karena daerah yang sangat strategis: etalase kepemimpinan politik dan ekonomi nasional. “Bisa jadi mendekati injury time baru masukan-masukan menjadi matang,” beber Seno.

PDIP juga mempertimbangkan hasil survei, di mana Ahok sangat kompetitif. Padahal, mantan gubernur Jakarta itu tidak pernah dideklarasikan sebelumnya, dan tidak banyak bicara politik dibandingkan kandidat lain.

Jadi, ini menambah variabel lain dalam menentukan keputusan. Semua masih berproses, janur merah belum melengkung,” tegas Seno.

Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno juga memastikan, komunikasi politik terus berjalan. Ia menyebut ada partai yang merasa takut karena menilai sikap PDIP terkesan konfrontatif terhadap Presiden Jokowi.

“Namun, setelah berkomunikasi, mereka cukup memahami apa yang terjadi,” ungkap anggota Komisi XI DPR itu.

Ia memastikan, tak ada politik balas dendam. Sebab, esensi politik adalah mengedukasi pemilih dengan menawarkan program-program kerja untuk kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, Pilkada merupakan panggung pembelajaran dan pendewasaan berpolitik.

“Keputusan politik sering menunggu batas akhir pendaftaran agar semua informasi yang relevan dalam kontestasi tak ada yang terlewatkan,” kata Hendrawan.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, kondisi saat ini mencerminkan bahwa PDIP sulit mencari kawan. Namun, peluang memenangkan Pilkada di Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sumut masih terbuka lebar.

Apa indikatornya, tentu kebatinan dari poros lain. Namun, hal ini harus bisa dimaksimalkan oleh Megawati Soekarno Cs. “Bila Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Perubahan tak solid, bisa muncul bola liar,” ulas Baskoro, tadi malam.

Secara teknis, PDIP bisa memanfaatkan kondisi itu untuk membentuk koalisi, atau minimal memperkuat golden ticket effect yang dimiliki, seperti Jateng dan Sumut.

Meski bisa mencalonkan sendiri, tanpa berkoalisi, potensi kemenangan justru tereduksi. “Otomatis PDIP mesti gesit membangun komunikasi politik, merajut konsensus, dan menetapkan jagoannya baik sebagai Cagub dan Cawagub,” pungkas Baskoro.