Makelar Jabatan

SERPONG - Ekonomi dunia setahun ke depan ini diprediksi masih akan mengha­dapi tekanan berat. Terutama akibat perang Rusia-Ukraina yang belum diketahui kapan akan berakhir, konflik Iran-Israel yang berkepanjangan serta menurunnya produksi bahan pangan utama di banyak negara.

Buruknya kondisi ekonomi global menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia mesti mencari terobosan baru agar pertumbuhan ekonominya tidak merosot.

Untuk itu, kita berharap, pejabat di kementerian yang menangani produksi pangan, pejabat yang menangani ekspor komoditi unggulan dan pejabat yang menangani penerimaan negara adalah orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Sebab, tahun ini dan tahun depan tantangannya jauh lebih berat dari tahun 2023. Apalagi, kalau harga bahan pangan dan energi naik tinggi.

Oleh karena itu, ke depan ini, proses seleksi calon pejabat eselon I dan eselon II kementerian mesti dilakukan lebih transparan. Dalam proses lelang jabatan tak boleh ada intervensi politik. Tak boleh ada titip menitip. Sejak awal, tak boleh ada makelar jabatan.

Kita berharap, proses seleksi dan lelang jabatan untuk posisi eselon 1 dan eselon II kementerian diawasi oleh tim independen dari perguruan tinggi dan dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kalau ada calo atau makelar ja­batan yang coba main-main, cepat ditindak. Kalau ada oknum pejabat yang ikut main jual beli jabatan, segera ditangkap. Ini penting supaya menimbulkan efek jera.

Oleh karena itu, seorang menteri yang menjadi pemimpin tertinggi di kementeriannya, harus mengawasi secara langsung proses lelang jabatan eselon I dan eselon II. Kalau ada tanda-tanda, makelar jabatan, baik dari internal maupun eksternal kementerian bermain, cepat stop proses lelangnya, lalu seret pelaku­nya ke meja hijau.

Ke depan ini, kita juga berharap, para gubernur, bupati dan walikota mengawasi secara langsung lelang jabatan kepala dinas. Kalau ada tanda-tanda makelar jabatan ingin bermain, cepat koordinasi dengan KPK, tangkap oknumnya.

Para menteri, gubernur, bupati dan walikota juga mesti melihat lagi rekamq jejak calon pejabat yang ingin mengikuti proses lelang. Kalau rekam jejaknya buruk, si calon tak perlu diikutsertakan dalam prosesq lelang jabatan. Artinya, orang-orang yang tidak kompeten dan tidak berintegritas, tak perlu diusulkan untuk ikutserta dalam proses seleksi calon pejabat tinggi.