Perang Israel-AS vs Iran Tekan Ekonomi Global, APBN 2026 Diuji

JAKARTA - Konflik antara Donald Trump dan Israel melawan Iran diperkirakan berlangsung lebih lama dari target awal 4–5 pekan. Eskalasi ini membuat situasi global tidak menentu dan menekan perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

 

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mengganggu rantai pasok energi global. Harga minyak melonjak hingga 78–85 dolar AS per barel, melampaui asumsi APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel. Kondisi ini berpotensi membengkakkan subsidi energi dan meningkatkan biaya impor migas.

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario. Menurutnya, APBN 2026 masih dalam kondisi aman, ditopang pertumbuhan penerimaan pajak yang dalam dua bulan terakhir meningkat signifikan.

 

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Meski produksi domestik mencapai 600 ribu barel per hari, kenaikan harga tetap menambah beban subsidi yang kini dialokasikan Rp 318–381 triliun.

 

Peringatan datang dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ekonom M. Rizal Taufikurahman menilai, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel bisa menambah beban subsidi energi Rp 2,5–3 triliun. Jika harga tinggi bertahan, defisit fiskal bisa melebar dan rupiah berisiko tertekan.

 

Meski demikian, defisit APBN 2026 yang dirancang sekitar 2,6–2,7 persen terhadap PDB masih di bawah batas 3 persen. Cadangan devisa sekitar 154 miliar dolar AS juga dinilai cukup kuat menjaga stabilitas nilai tukar.

 

Di sisi politik, pengamat menilai tantangan pemerintah bukan hanya menjaga fiskal dan moneter, tetapi juga stabilitas sosial. Kenaikan harga energi berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli.

 

Pemerintah didorong menyiapkan stimulus yang tepat sasaran, mulai dari bantuan sosial bagi kelompok bawah, subsidi terbatas bagi kelas menengah, hingga relaksasi pajak untuk pelaku usaha. Selain itu, komunikasi publik yang transparan dinilai penting agar gejolak ekonomi tidak berkembang menjadi tekanan politik.