TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Membela Guru Honorer, Solusi Komprehensif

Laporan: Redaksi
Sabtu, 03 Agustus 2024 | 08:29 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

SERPONG - Kebijakan pemerintah DKI Jakarta untuk memberhentikan ratusan ribu guru honorer akhir-akhir ini menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Banyak pihak menentang kebijakan ini, karena dianggap sebagai tindakan “cleansing” atau penyisihan secara masif.

Dampak langsung yang dirasakan para guru honorer dan anggota keluarga mereka merupakan salah satu kekhawatiran utama. Pemberhentian ini berdampak buruk bagi mereka yang yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini dapat menimbulkan tekanan finansial yang signifikan. Mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika tidak mengajar lagi. Karena bagi mereka, mengajar adalah satu-satunya sumber pendapatan keluarga.

Kesejahteraan guru honorer merupakan isu sensitif yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Tulisan ini akan mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk menjaga kualitas pendidikan tanpa mengorbankan kesejahteraan guru honorer, yang memainkan peran penting dalam sistem pendidikan Indonesia.

Dampak Psikologi Pemberhentian Guru

Dampak psikologi dari pemberhentian guru juga tidak bisa diabaikan. Pemberhentian ini dapat menyebabkan ketidakpastian, stres, dan frustrasi bagi guru honorer yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik generasi bangsa. Setelah sekian lama mengabdikan diri, mereka bisa saja merasa terbuang dan kehilangan tujuan hidup.

Sebaliknya, pemerintah DKI Jakarta mengatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengajaran di sekolah. Mereka menekankan bahwa sistem pendidikan harus diubah dengan fokus pada pendidik yang disertifikasi. Namun, pendekatan cleansing yang ekstrem ini mendapat kritik keras dari banyak orang, yang menganggapnya tidak manusiawi dan mengabaikan keadaan guru honorer.

Problem pemberhentian guru honorer di DKI Jakarta bukan hanya masalah administratif. Hal tersebut juga berkaitan dengan kemanusiaan dan masa depan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang mengimbangi dampak sosial-ekonomi dan profesionalisme serta kualitas pengajaran sangat diperlukan. Kita tidak dapat menjaga kesinambungan pendidikan dan menjamin kesejahteraan para pendidik di tanah air kecuali dengan solusi yang menyeluruh dan manusiawi.

Sekarang pertanyaannya, apakah pemberhentian guru honorer di Jakarta merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendiskriminasi dan memarjinalkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat? Jika tidak, apakah ada alternatif kebijakan yang dapat menjaga kualitas pendidikan tanpa mengorbankan kesejahteraan guru honorer?

Alternatif Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru Honorer

Pemerintah dapat membuat rencana untuk mempekerjakan guru honorer yang memenuhi persyaratan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan penilaian kinerja yang objektif dapat digunakan sebagai kriteria pengangkatan. Langkah ini tidak hanya menjamin guru honorer terbaik akan tetap sejahtera, tetapi juga mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan pengangkatan ini, guru honorer akan merasa dihargai dan termotivasi melakukan lebih banyak untuk dunia pendidikan.

Selain itu, pemerintah dapat menawarkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang komprehensif bagi guru honorer. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai elemen penting dalam pengajaran, seperti pedagogi, penguasaan materi, penggunaan teknologi pembelajaran, dan keterampilan manajemen kelas. Peningkatan kemampuan guru honorer dapat meningkatkan kualitas pengajaran tanda apadanya pemberhentian massal. Guru honorer akan menjadi lebih profesional dan efektif dalam mengajar jika ada program pelatihan yang berkelanjutan dan terorganisir.

Alternatif kebijakan lain yang patut dipertimbangkan yakni membangun program sertifikasi untuk guru honorer yang memenuhi syarat. Proses sertifikasi dapat mencakup penilaian kompetensi, portofolio pengalaman, dan pengembangan profesional guru. Guru honorer yang berhasil mendapatkan sertifikasi akan menerima tunjangan profesional dan jaminan karier yang lebih baik. Sertifikasi juga memberikan insentif tambahan untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran.

Pemerintah dapat menyediakan program transisi yang direncanakan untuk guru honorer yang tidak dapat diangkat menjadi PNS. Program ini dapat menawarkan bantuan keuangan sementara, pelatihan alternatif untuk keterampilan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan lain. Metode ini dirancang untuk mengurangi kerugian finansial dan emosional bagi guru honorer yang diberhentikan. Jika ada persiapan yang baik untuk transisi, guru honorer akan merasa lebih dihargai dan mendapatkan bantuan saat mengalami perubahan dalam karier mereka.

Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara meningkatkan kualitas pendidikan dan menjaga kesejahteraan guru honorer dengan mempertimbangkan berbagai alternatif. Mengatasi masalah yang sensitif ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan berpusat pada kemanusiaan. Kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan guru honorer akan meningkatkan kualitas pendidikan dan keberlanjutannya.

Saran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer di Indonesia

Negara-negara maju seperti Finlandia, Singapura, dan Kanada menekankan bahwa kesejahteraan dan profesionalisme guru sangat penting. Di negara-negara tersebut, guru memiliki gaji yang kompetitif, layanan kesehatan yang memadai, akses ke pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Menempatkan guru sebagai prioritas utama dalam pembangunan sektor pendidikan dapat menjadi contoh terbaik bagi pemerintah Indonesia. Kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkat secara signifikan dengan memberikan kesejahteraan yang memadai bagi para guru.

Hindari kebijakan seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tanpa perlindungan yang memadai. Negara-negara maju biasanya mengambil pendekatan yang lebih kolaboratif, seperti melibatkan serikat guru, dan memberikan dukungan transisi yang terencana. Pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan seperti ini untuk menjaga kepercayaan dan motivasi guru. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan memberikan dukungan kepada guru honorer dengan menghindari kebijakan yang tidak menguntungkan.

Sebagai contoh, Finlandia mengalokasikan sekitar 5% dari PDB untuk pendidikan—jauh di atas rata-rata global—dan memasukkan kesejahteraan dan pengembangan guru.  Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan investasi dalam pendidikan untuk mendukung kualitas guru tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka. Investasi yang memadai dalam pendidikan akan memastikan bahwa guru mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengajar dengan baik dan profesional.

Negara-negara maju biasanya memiliki sistem karier guru yang terorganisir dengan jalur yang jelas untuk promosi. Program pemerintah harus mendorong peningkatan kemampuan dan dedikasi guru, termasuk guru honorer, dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Indonesia dapat membuat program serupa untuk mencapai tujuan tersebut. Adanya sistem karier yang jelas membuat guru lebih optimistis dan termotivasi untuk maju.

Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan pendidikan yang seimbang antara peningkatan kualitas dan perlindungan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer. Pendekatan yang berpusat pada guru dan berfokus pada pengembangan SDM akan sangat membantu sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pendidik dapat merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk mengajar.

Jadi, keputusan pemerintah DKI Jakarta untuk memberhentikan ratusan ribu guru honorer harus dievaluasi secara menyeluruh. Kebijakan ini berdampak pada masa depan pendidikan anak-anak Indonesia dan kesejahteraan guru. Kita perlu mencari cara yang lebih adil dan manusiawi, seperti pelatihan yang lebih baik, sertifikasi, dan pengangkatan guru yang berprestasi.

Pemerintah harus mengikuti contoh negara maju yang telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengorbankan kesejahteraan guru. Itu semua dilakukan agar dapat memajukan masa depan pendidikan Indonesia. Mari kita mendukung kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan dan profesionalisme guru.

Komentar:
Berita Lainnya
Foto : Ist
Jangan Potong Anggaran Bansos
Sabtu, 14 September 2024
Prof. Dr. Muhadam Labolo
Arah Pembangunan Pemerintahan
Jumat, 13 September 2024
Dahlan Iskan
Machmud Algae
Kamis, 12 September 2024
Dahlan Iskan
Suami Batak
Rabu, 11 September 2024
Dahlan Iskan
Disway Malang
Selasa, 10 September 2024
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo