Di Luar Pemerintahan Prabowo, Akankah PDIP Sendirian

JAKARTA - Koalisi pendukung Pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, kian gemuk.

Partai yang dahulu rival, kini bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tersisa di luar koalisi.

Pada Kamis (15/8/2024), tercatat ada tiga partai lagi yang memberikan dukungan ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Yakni, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Perindo.

Dukungan itu disepakati usai Ketum NasDem Surya Paloh, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono dan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo menyambangi Prabowo di rumah Presiden ter­pilih itu, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga turut memberikan dukungan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut, partainya akan mengawal Pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan Muhaimin setelah keluar dari rumah Prabowo.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga ikut bergabung ke KIM. Pada Selasa (20/8/2024), PKS menggelar konferensi pers dan menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Langkah partai "rival" bergabung ke KIM, membuat koalisi ini kian gemuk. Namun, bagaimana dengan PDIP? Apakah akan mengikuti partai lainnya bergabung dengan KIM atau memilih sebagai oposisi?

Juru Bicara PDIP, Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, par­tainya belum memutuskan apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan selanjutnya. Dia menyatakan, keputusan tersebut akan dibahas pada Kongres PDIP.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku terbuka jika Prabowo menginginkan partai lain bergabung lagi. Namun, dia menegaskan, baik di dalam atau di luar pemerintahan, parpol bisa berkontribusi untuk bangsa.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Aryo Seno Bagaskoro.

Bagaimana posisi politik PDIP pada Pemerintah selanjutnya?

Berkaitan dengan posisi atau sikap politik PDI Perjuangan terkait pemerintahan ke depan, itu tidak bisa disampaikan sekarang. Kami masih harus melalui mekanisme organisasi. 

Mekanismenya seperti apa?

Kami ada yang namanya Kongres. Di dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas), poin-poin penting sudah dibahas. Nantinya menjadi basis pengambilan keputusan lebih lanjut, lebih definitif terkait Kongres.

Rakernas sifatnya memberi usulan dan kongres akan banyak mengambil keputusan. Termasuk, keputusan tentang apakah akan menjadi bagian dari yang di dalam atau di luar pemerintahan. Jadi, kami masih menunggu kongres.

Itu akan dilaksanakan awal tahun depan, sesuai jadwal agenda keorganisasian.

Tapi, komunikasi dengan parpol lain berjalan kan?

Kalau bicara jalinan komunikasi dengan banyak partai politik, itu terus kami lakukan. Apalagi, dalam Pilkada yang perlu kerja sama politik di banyak daerah. 

Apakah saat ini juga berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju?

Kami berkomunikasi dengan banyak parpol, tidak hanya dengan yang dari Koalisi Indonesia Maju. Kami pun berkomunikasi dengan Koalisi Perubahan. Berkomunikasi juga dengan Partai Hanura, Partai Perindo dan PPP yang menjadi rekan kerja sama politik kami pada Pilpres 2024. Komunikasi ini terjadi secara formal maupun informal. 

Bagaimana sikap PDIP terhadap pemerintahan saat ini?

Kami kritis. Kami tahu bahwa secara konstitusional, Presiden harus siap dikritik. 

Sikap PDIP berubah ya?

Memang kami ikut serta pada awal memperjuangkan gagasan nawacita, tentang gagasan revolusi mental. Karena itu, kami tahu betul gagasan yang melandasinya.