Setelah Gagal Ke Senayan, Muktamar PPP Akan Dipercepat

JAKARTA - Transisi kepemimpinan partai politik (parpol) di Indonesia seolah sedang tren memajukan jadwal agenda kepengurusan. Tak terkecuali, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlogo Ka’bah ini mau transisi dipercepat, dengan mengkritisi kepemimpinan Plt Ketua Umum, Mardiono.

“Bercermin seperti parpol lain sehingga partai ini juga bisa jalan dan lebih konsen­trasi menghadapi Pilkada,” kata Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Kota Palu, Shauqi Maskati, kemarin.

Shauqi mengusulkan, DPP PPP mempercepat gelaran Muktamar yang terjadwal sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di 2025. Menurutnya, memper­cepat transisi kepemimpinan, menguntungkan partai dalam kinerja pemenangan Pilkada Serentak 2024.

Baginya, PPP perlu segera menggelar muktamar, karena dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nasib partai berlambang Ka’bah ini dianggap tragis, karena tersingkir dari Senayan setelah gagal memenuhi ambang batas parliamentary threshold empat persen.

Menilik kegagalan partai di pesta demokrasi lalu, Shauqi Maskati menekankan tidak ada pilihan lain kecuali muktamar dipercepat. Sebab, selain rapat evaluasi, juga perlu introspeksi diri pasca kekalahan Pemilu.

“Mesin partai jangan sam­pai menunggu rusak. Harus dipanaskan, dan memproyek­sikan agenda PPP mendatang. Lagi pula, alasan lain Pemilu 2029 bukan waktu lama yang tidak akan terasa," katanya.

Menurut Shauqi, Partai Ka’bah kudu segera diselamatkan. Sehingga upaya-upayanya pun harus dilakukan segera. “Harus kita selamatkan rumah besar ini, kita evaluasi seluruh kinerja. Dan mengkonsolidasikan kembali kekuatan menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.

Shauqi pun mengajak seluruh kader PPP di seluruh Indonesia agar satu sikap mendorong muk­tamar dipercepat. Selain sebagai forum evaluasi dan konsolidasi, ini penting untuk memilih figur pimpinan baru.

Sebelumnya, Partai Golkar lebih dahulu mempercepat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas), usai mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum (Ketum), dan secara aklamasi digantikan Bahlil Lahadalia.

Sementara Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menegaskan, Muktamar PPP untuk memilih ketua umum yang baru akan digelar pada 2025, sesuai ketentuan AD/ART. "Muktamar itu masih sesuai jadwal, sesuai AD/ART 5 tahun sekali, yakni di 2025," katanya.

Namun Awiek, sapaan akrab­nya, menyatakan, tak masalah jika ada desakan memajukan jadwal muktamar, karena itu merupakan bagian dinamika demokrasi in­ternal PPP. Tapi diingatkannya juga, AD/ART mengatur rencana mengubah waktu pelaksanaan muktamar harus diputuskan dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas).

Awiek pun menyarankan, pi­hak-pihak yang ingin memper­cepat waktu pelaksanaan muker­nas, agar mengajukan usul terse­but melalui forum resmi.