TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Performa Menteri Nadiem Dinilai Komisi X DPR Belum Memuaskan

Laporan: AY
Kamis, 12 September 2024 | 10:31 WIB
Foto : Ist
Foto : Ist

JAKARTA - Senayan menyoroti kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim di penghujung masa jabatannya.

Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru mengatakan, performa Kemendikbudristek dalam kurun waktu lima tahun terakhir kurang memuaskan. Bahkan, banyak masalah yang bisa menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerin­tahan yang akan datang.

Ratih lalu memberikan be­berapa catatan kritis. Antara lain, minimnya transparansi dan akuntabilitas anggaran 20 persen dana APBN untuk pendidikan, kurangnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) terutama guru siap dalam mengimplemen­tasikan kurikulum baru.

Tidak hanya itu, pihaknya menemukan tidak ada kompe­tensi, profesionalisme, dan juga tata kelola dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Bah­kan, Kemendikbutristek tidak memiliki kemampuan mengon­trol Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program.

“Termasuk dalam mengontrol anggaran, di mana mayoritas anggaran terserap pada belanja pegawai. Sementara untuk ke­pentingan peningkatan kualitas itu hanya sekitar 5-10 persen,” kata Ratih dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Men­dikbudristek Nadiem Makarim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Pihaknya juga menilai, Ke­mendikbudristek dalam men­jalankan kebijakan wajib belajar 12 tahun tidak betul-betul serius. Kebijakan wajib belajar 12 tahun ini ini tidak masuk dalam agenda Merdeka Belajar.

“Lalu kami juga menemukan lemahnya komitmen Kemendik­budristek terhadap perlindungan hak anak untuk meningkatkan angka usia sekolah di mana jumlah putus sekolah masih tinggi,” sebutnya.

Tidak hanya itu, Ratih menilai kemendikbudristek dalam proses penyusunan kebijakan dan pro­gram, belum terlalu membuka akses luas-luasnya terhadap keterlibatan peluang publik. Khususnya, lembaga maupun individu yang mempunyai kompetensi dan pengalaman mumpuni di bidang pendidikan.

“Lalu kami juga melihat belum memberikan perhatian serius pada upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM agar memiliki kecakapan untuk mengeksekusi seluruh program,” sebut politisi Fraksi Nasdem ini.

Kemendikbudristek, lanjut­nya, juga belum menyusun anggaran yang dapat dimak­simalkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah rusak. Ironis­nya, banyak sekolah yang kondisinya justru sangat mengancam keselamatan warga.

Ratih juga menyoroti kekeliruan dalam pengelolaan dana pendidikan yang berdampak serius. Efektivitasnya pun juga masih banyak dipertanyakan. Banyak temuan, pengalo­kasian dana pendidikan malah memicu kekhawatiran khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur pendidikan, kese­jahteraan guru, dan juga kualitas pembelajaran.

“Mas Menteri juga pasti su­dah tahu bahwa masih banyak fasilitas sekolah masih sangat minim. Transfer dana daerah juga masih sangat kurang sekali pengawasan, kurang transparan, pengelolaannya seperti apa,” kritiknya.

Ratih berharap, Kemendikbudristek meninjaua kembali satuan unit yang digunakan sebagai dasar perhitungan anggaran dana Bantuan Opera­sional Sekolah (BOS). Selama ini sistem pendataan dana BOS ini selalu diukur melalui jumlah siswa. Sementara, kebutuhan satu sekolah dengan sekolah lain sangat berbeda, tergantung pada lokasi geografis, kondisi, dan juga sarana dan prasarananya.

Tak kalah pentingnya, kata Ratih, penerapan prinsip good governance untuk memastikan program yang dijalankan bisa efektif dan efisien. Keberlanjutan harus menjadi prin­sip dasar terutama buat pro­gram prioritas yang sangat mengena kepada masyarakat. Selama lima tahun ini, lanjutnya, telah terjalin kerja sama antara Dewan dan Menteri Nadien be­serta jajaran. Makanya, dirinya menyampaikan terima kasih atas dedikasi Mas Menteri selama ini.

Sementara itu, Menteri Na­diem mengatakan, salah satu kebijakan yang telah berdampak besar bagi pendidikan adalah Merdeka Belajar yang telah mencapai episode 26. Merdeka Belajar ini telah memberikan dampak signifikan yang belum pernah terjadi dalam sejarah pendidikan kita.

Nadiem mengakui, banyak sekali tantangan, perdebatan, tantangan kritik yang kadang-kadang tajam dilontarkan banyak pihak bahkan Komisi X terhadap Kemendikbudristek. Namun kritik dan masukan itu, membuat dirinya dan tim mana­jemen di Kemendikbudristek jauh lebih baik.

“Dan setiap hari tertantang untuk menjadi lebih baik, untuk melayani para konstituen kita di bidang pendidikan. Dan Komisi X dengan semua kritikannya tetap menjadi mitra yang selalu berjuang bersama,” ujarnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo